Laksanakan Instruksi Presiden untuk Efisiensi Anggaran 2025, Ini yang Dilakukan Pemkab Mukomuko

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Senin , 27 Jan 2025 - 06:57

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH,-Endi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko mulai mempersiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan serta Menteri Dalam Negeri yang diterbitkan pada 11 Desember 2024. Kebijakan ini dirancang untuk menghemat belanja daerah dalam mendukung efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Mukomuko, Eva Tri Rosanti, SH, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait instruksi tersebut. Namun, langkah konkret masih menunggu arahan dari pimpinan dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Kami masih menunggu petunjuk dan arahan dari pimpinan terkait langkah-langkah yang harus diambil. Saat ini, kami juga menunggu peraturan lebih lanjut dari Menteri Keuangan,” kata Eva.

Dalam Inpres tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan target penghematan belanja negara sebesar Rp306,6 triliun.

Anggaran ini mencakup penghematan Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,5 triliun dari dana transfer ke daerah.

Kabupaten Mukomuko, yang sebelumnya dijadwalkan menerima Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp537,2 miliar pada 2025, diprediksi akan mengalami penyesuaian anggaran.

DTU Mukomuko terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp39,1 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp498 miliar.

Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mencapai Rp80 miliar, yang juga berpotensi terkena pemangkasan.

Eva, menjelaskan, bahwa Inpres ini mengatur sejumlah langkah efisiensi, termasuk:

1. Membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, percetakan, dan seminar.

2. Mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen.

3. Membatasi honorarium dengan mengurangi jumlah tim atau besaran honorarium.

laksanakan instruksi presiden untuk efisiensi anggaran 2025, ini yang dilakukan pemkab mukomuko                            harianbengkuluekspress.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko mulai mempersiapkan langkah-langkah efisiensi anggaran sesuai instruksi presiden (inpres) republik indonesia nomor 01 tahun 2025 dan surat edaran bersama (seb) menteri keuangan serta menteri dalam negeri yang diterbitkan pada 11 desember 2024. kebijakan ini dirancang untuk menghemat belanja daerah dalam mendukung efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) tahun 2025.
kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten mukomuko, eva tri rosanti, sh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyurati seluruh organisasi perangkat daerah (opd) terkait instruksi tersebut. namun, langkah konkret masih menunggu arahan dari pimpinan dan peraturan menteri keuangan (pmk).
“kami masih menunggu petunjuk dan arahan dari pimpinan terkait langkah-langkah yang harus diambil. saat ini, kami juga menunggu peraturan lebih lanjut dari menteri keuangan,” kata eva. 
dalam inpres tersebut, presiden ri prabowo subianto menetapkan target penghematan belanja negara sebesar rp306,6 triliun.
baca juga:2024, kasus kekerasan di mukomuko turun drastis, pemerintah ajak warga tetap waspada
baca juga:‎hut ke-76, garuda indonesia gandeng le petit artisan bakery, promosikan produk lokal
anggaran ini mencakup penghematan rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan rp50,5 triliun dari dana transfer ke daerah.
kabupaten mukomuko, yang sebelumnya dijadwalkan menerima dana transfer umum (dtu) sebesar rp537,2 miliar pada 2025, diprediksi akan mengalami penyesuaian anggaran. 
dtu mukomuko terdiri dari dana bagi hasil (dbh) sebesar rp39,1 miliar dan dana alokasi umum (dau) sebesar rp498 miliar. 
selain itu, dana alokasi khusus (dak) untuk dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) mencapai rp80 miliar, yang juga berpotensi terkena pemangkasan.
eva, menjelaskan, bahwa inpres ini mengatur sejumlah langkah efisiensi, termasuk:
1. membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, percetakan, dan seminar.
2. mengurangi belanja perjalanan dinas hingga 50 persen.
3. membatasi honorarium dengan mengurangi jumlah tim atau besaran honorarium.
4. mengurangi belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur.
5. memprioritaskan anggaran untuk kinerja pelayanan publik dan kebutuhan utama.
6. selektif dalam pemberian hibah baik dalam bentuk barang maupun jasa.
7. melakukan penyesuaian belanja daerah berdasarkan jumlah transfer yang diterima.
“dengan keluarnya instruksi ini, sangat mungkin terjadi refocusing anggaran. namun, apa pun bentuknya, kami akan melaksanakan apa yang telah diinstruksikan oleh presiden,” tegas eva.
eva, juga memastikan bahwa apbd mukomuko tahun 2025 sudah siap dilaksanakan. setelah mendapatkan evaluasi dari gubernur bengkulu dan registrasi dari pemerintah provinsi, pemkab mukomuko kini mempersiapkan pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.
“kami sudah menyelesaikan evaluasi apbd 2025, dan perda-nya telah diregistrasi. saat ini, kami sedang mempersiapkan pelaksanaan program sembari menunggu arahan lebih lanjut terkait pergeseran anggaran guna efisiensi,” jelas eva.
langkah efisiensi ini merupakan bagian dari target besar presiden prabowo subianto untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
baca juga:hibur keluarga di playodania, dari mini zoo hingga vr cinema, semua ada di satu tempat
baca juga:memperingati peristiwa monumental isra' mi'raj, menag ajak umat muslim tegakkan salat 
eva menegaskan bahwa pemkab mukomuko akan tetap memberikan pelayanan publik terbaik meskipun ada penyesuaian anggaran.
“kami memastikan langkah efisiensi ini dilakukan secara profesional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas utama,” tambah eva.
dengan kebijakan ini, diharapkan pemkab mukomuko dapat tetap menjalankan program-program strategis yang berdampak positif bagi masyarakat meski anggaran mengalami penyesuaian signifikan. (**)