BKN Umumkan Kriteria Honorer yang Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK 2025, Ini Penjelasannya

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Senin , 27 Jan 2025 - 14:51

BKN Umumkan Kriteria Honorer yang Tak Bisa Ikut Seleksi PPPK 2025, Ini Penjelasannya-ilustrasi/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id – Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengumumkan kriteria tenaga honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II pada tahun 2025.

Keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyelesaikan status kepegawaian tenaga honorer secara bertahap, sesuai arahan Keputusan MenPAN RB Nomor 15 Tahun 2025.

Dalam keterangannya, Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyampaikan bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi PPPK tahap II.

Namun, tidak semua tenaga honorer dapat memenuhi syarat, sehingga sebagian akan dirumahkan pada tahun ini.

“Kami mendorong semua tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk segera mengikuti seleksi PPPK tahap II. Bagi yang belum memenuhi syarat, pemerintah akan mencari solusi lain di masa mendatang,” ujar Zudan.

Berdasarkan Keputusan MenPAN RB, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa mengikuti seleksi PPPK tahap II, yaitu:

1. Terdata dalam database Non-ASN BKN Oktober 2022

Tenaga honorer yang tercatat dalam pendataan Non-ASN oleh BKN pada Oktober 2022 berhak mengikuti seleksi.

2. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun per Oktober 2023

Honorer yang sudah bekerja selama dua tahun atau lebih hingga Oktober 2023 juga memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK tahap II.

Namun, tenaga honorer yang baru diangkat setelah Oktober 2023 tidak dapat mengikuti seleksi PPPK tahap II. Hal ini karena masa kerja mereka belum mencapai dua tahun per Januari 2025.

“Masa kerja dua tahun adalah salah satu syarat utama. Jika masa kerja belum terpenuhi, kami tidak dapat memasukkan mereka ke dalam seleksi PPPK tahap II,” jelas Zudan.

bkn umumkan kriteria honorer yang tak bisa ikut seleksi pppk 2025, ini penjelasannya                            harianbengkuluekspress.id – pemerintah melalui badan kepegawaian negara (bkn) resmi mengumumkan kriteria tenaga honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap ii pada tahun 2025. 
keputusan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyelesaikan status kepegawaian tenaga honorer secara bertahap, sesuai arahan keputusan menpan rb nomor 15 tahun 2025.
dalam keterangannya, kepala bkn, zudan arif fakrulloh, menyampaikan bahwa pemerintah memberikan prioritas kepada tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk mengikuti seleksi pppk tahap ii. 
namun, tidak semua tenaga honorer dapat memenuhi syarat, sehingga sebagian akan dirumahkan pada tahun ini.
baca juga:kur btn rp 200 juta, tenor hingga 5 tahun, angsuran ringan, hanya ini syaratnya
baca juga:libur isra mi’raj dan imlek, pelayanan di dukcapil kota bengkulu tetap buka, ini waktunya
“kami mendorong semua tenaga honorer yang memenuhi kriteria untuk segera mengikuti seleksi pppk tahap ii. bagi yang belum memenuhi syarat, pemerintah akan mencari solusi lain di masa mendatang,” ujar zudan.
berdasarkan keputusan menpan rb, pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer untuk bisa mengikuti seleksi pppk tahap ii, yaitu:
1. terdata dalam database non-asn bkn oktober 2022
tenaga honorer yang tercatat dalam pendataan non-asn oleh bkn pada oktober 2022 berhak mengikuti seleksi.
2. memiliki masa kerja minimal 2 tahun per oktober 2023
honorer yang sudah bekerja selama dua tahun atau lebih hingga oktober 2023 juga memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pppk tahap ii.
namun, tenaga honorer yang baru diangkat setelah oktober 2023 tidak dapat mengikuti seleksi pppk tahap ii. hal ini karena masa kerja mereka belum mencapai dua tahun per januari 2025.
“masa kerja dua tahun adalah salah satu syarat utama. jika masa kerja belum terpenuhi, kami tidak dapat memasukkan mereka ke dalam seleksi pppk tahap ii,” jelas zudan.
baca juga:dinsos kota bengkulu kantongi data, banyak ditemukan gepeng palsu, berikut hasil penelusurannya
baca juga:pppk tahap 1 2025, berikut thr & gaji ke-13 juga jadwal pengangkatan yang harus anda ketahui!
bkn juga menjelaskan bahwa tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria, termasuk mereka yang tidak terdata dalam database non-asn bkn, akan dirumahkan pada 2025.
 pegawai yang dirumahkan akan resmi kehilangan status kepegawaiannya di bawah pemerintah dan tidak dapat diangkat menjadi asn.
eski demikian, zudan, memastikan bahwa pemerintah sedang merancang kebijakan alternatif untuk menyelamatkan tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria. 
“fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan status 1,7 juta honorer yang sudah terdata di bkn agar bisa menjadi asn melalui pppk penuh waktu dan paruh waktu,” tambahnya.
pemerintah menetapkan dua skema utama dalam menyelesaikan status tenaga honorer, yaitu melalui pppk penuh waktu dan pppk paruh waktu. 
kedua skema ini dirancang untuk memberikan solusi bagi tenaga honorer yang memenuhi kriteria agar memiliki status kepegawaian yang jelas.
proses penyelesaian honorer dilakukan secara bertahap, mengingat jumlah tenaga honorer yang sangat besar. 
pemerintah juga mengimbau tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria untuk bersabar menunggu kebijakan baru yang mungkin diterapkan di masa depan.
“kami menyadari ini bukan keputusan yang mudah, tetapi langkah ini harus diambil untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efisien dan adil,” kata zudan.
meski sebagian tenaga honorer tidak dapat mengikuti seleksi pppk tahap ii, pemerintah menegaskan bahwa ini bukan akhir dari upaya menyelesaikan masalah honorer.
 kebijakan baru akan terus dirancang untuk memastikan semua tenaga honorer yang layak dapat diberikan kesempatan.
bagi tenaga honorer yang memenuhi syarat, zudan mengimbau untuk segera mendaftar seleksi pppk tahap ii. 
“seleksi ini adalah peluang besar untuk menjadi asn. kami berharap semua yang memenuhi kriteria dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya,” tutup zudan.
baca juga:jadwal dan mekanisme pppk paruh waktu resmi mendapatkan nip, simak penjelasannya
baca juga:pppk petugas kebersihan terkendala ijazah, ini penjelasan kepala dlh kota bengkulu 
dengan diumumkannya kriteria tenaga honorer yang tidak dapat mengikuti seleksi pppk tahap ii, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan permasalahan honorer secara bertahap. 
meski tidak semua honorer dapat diakomodasi tahun ini, langkah ini diharapkan menjadi awal dari sistem kepegawaian yang lebih baik di masa depan.
bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat, pemerintah memastikan akan mencari solusi baru agar seluruh honorer memiliki peluang yang setara di kemudian hari. (**)