Pemkot Kaji Ulang Pemangkasan APBD, Begini Keterangan Asisten II Pemerintah Kota Bengkulu

Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Sehmi Annur.--
Harianbengkuluekspress.id - Pemda Kota Bengkulu mengkaji ulang pemangkasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Bengkulu, menata ulang struktur belanja di dalam APBD 2025. Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBD dan APBD tahun anggaran 2025.
"Nanti kita lihat kembali arahan dari Pemerintah RI terhadap program yang dijalankan, ada berkenaan dengan rencana recofusing nggaran terhadap beberapa kegiatan pemerintahan daerah," ujar Asisten II Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Sehmi Annur kepada BE, Rabu, 29 Januari 2025.
Penghematan anggaran ini merujuk pada belanja operasional operasional dan non operasional. Ada sejumlah sasaran yang terkena dampak refocusing anggaran diantaranya kegiatan perjalanan dinas, operasional kantor, pemeliharaan, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, pengadan peralatan/mesin, hingga memangkas anggaran yang berkenaan dengan kegiatan sosialisasi.
Setiap perangkat daerah diminta untuk mengoptimalkan fungsi digitalisasi dalam mendukung manajemen, seperti rapat kepanitiaan, kunjungan hingga seminar, agar dapat dilaksanakan secara daring.
"Ada kebijakan dari pusat yang harus kita lakukan dan itu yang harus kita tata kembali," tukas Sehmi.
BACA JUGA:Kendalikan Inflasi Komoditas Beras, Ini Langkah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu
BACA JUGA:Rentokil Initial Indonesia Pilih Mitsubishi L100 Sebagai Kendaraan Operasional, Berikut Kelebihannya
Diketahui, saat ini pemerintah daerah diminta untuk melakukan rasionalisasi anggaran tersebut lebih awal. Selanjutnya, penghematan anggaran tersebut dilakukan secara berkelanjutan sesuai instruksi presiden.
Dikatakan Sehmi, dalam waktu dekat mulai menghitung ulang pengeluaran dan memenuhi target anggaran yang dihemat sesuai yang ditentukan pemerintah pusat.
"Kita perlu penyelarasan bukan dari sisi penghematan saja, tetapi beberapa program lainnya, seperti makan bergizi gratis dan lainnya juga sangat kita dukung," imbuhnya. (Medi Karya Saputra))