Pelantikan Kada Tertunda, Ini Alasan yang Disampaikan Mendagri

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:24

Haryadi --

Harianbengkuluekspress.id - Pelantikan kepala daerah serentak yang tidak bersengketa di Makamah Konstitusi (MK) telah direncanakan pada 6 Februari 2025 mendatang. Namun rencana tersebut terancam tertunda. Sebab, pemerintah pusat berencana akan membarengkan pelantikan kepala daerah non sengketa dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

Rencananya, MK akan membacakan putusan dismissal pada 4 sampai 5 Februari 2025. Pembacaan putusan dismissal juga dipercepat dari jadwal sebelumnya, yakni 11 sampai 13 Februari 2025. Dimungkinkan pelantikan itu akan ditunda hingga 16 sampai 18 Februari 2025 mendatang.

Hanya saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu belum menerima surat apapun dari pemerintah pusat, atas rencana penundaan pelantikan kepala daerah secara serentak tersebut.

"Sampai hari ini, kita belum menerima keputusan resmi secara yuridis dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan pelantikan gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah kabupaten/kota," ujar Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Bengkulu Dr Haryadi, Jumat 31 Januari 2025.

Penundaan pelantikan itu, menurut Haryadi masih bersifat informasi lisan. Sementara informasi resmi dari pemerintah pusat, belum didapatkan.

"Yang kami dapatkan baru informasi lisan, bahkan belum ada kejelasan pasti," ujarnya.

Untuk itu, Haryadi menegaskan, Pemprov tetap mengikuti regulasi dan petunjuk dari pemerintah pusat.

"Prinsipnya, kami di pemerintah provinsi akan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Pedoman utama tetap pada keputusan yuridis resmi yang disampaikan secara tertulis," beber Haryadi.

Meskipun ada kemungkinan perubahan jadwal, menurut Haryadi, pihaknya tetap menyusun agenda penyambuatan paska pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih Helmi Hasan-Mian.

Semua agenda yang sudah dirancang tetap berjalan, tentunya pasca pelantikan itu digelar.

"Jika memang ada perubahan waktu, kita akan sesuaikan. Yang jelas, rundown kegiatan dan rangkaian acara tetap dipersiapkan sebaik mungkin," tutup Haryadi.

Alasan Ditunda

pelantikan kada tertunda, ini alasan yang disampaikan mendagri                            harianbengkuluekspress.id - pelantikan kepala daerah serentak yang tidak bersengketa di makamah konstitusi (mk) telah direncanakan pada 6 februari 2025 mendatang. namun rencana tersebut terancam tertunda. sebab, pemerintah pusat berencana akan membarengkan pelantikan kepala daerah non sengketa dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di mk.
rencananya, mk akan membacakan putusan dismissal pada 4 sampai 5 februari 2025. pembacaan putusan dismissal juga dipercepat dari jadwal sebelumnya, yakni 11 sampai 13 februari 2025. dimungkinkan pelantikan itu akan ditunda hingga 16 sampai 18 februari 2025 mendatang. 
hanya saja, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu belum menerima surat apapun dari pemerintah pusat, atas rencana penundaan pelantikan kepala daerah secara serentak tersebut. 
"sampai hari ini, kita belum menerima keputusan resmi secara yuridis dari pemerintah pusat mengenai pelaksanaan pelantikan gubernur, wakil gubernur, dan kepala daerah kabupaten/kota," ujar penjabat (pj) sekda provinsi bengkulu dr haryadi, jumat 31 januari 2025.
penundaan pelantikan itu, menurut haryadi masih bersifat informasi lisan. sementara informasi resmi dari pemerintah pusat, belum didapatkan. 
"yang kami dapatkan baru informasi lisan, bahkan belum ada kejelasan pasti," ujarnya. 
untuk itu, haryadi menegaskan, pemprov tetap mengikuti regulasi dan petunjuk dari pemerintah pusat. 
"prinsipnya, kami di pemerintah provinsi akan mengikuti regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. pedoman utama tetap pada keputusan yuridis resmi yang disampaikan secara tertulis," beber haryadi. 
meskipun ada kemungkinan perubahan jadwal, menurut haryadi, pihaknya tetap menyusun agenda penyambuatan paska pelantikan gubernur dan wakil gubernur bengkulu terpilih helmi hasan-mian.
semua agenda yang sudah dirancang tetap berjalan, tentunya pasca pelantikan itu digelar. 
"jika memang ada perubahan waktu, kita akan sesuaikan. yang jelas, rundown kegiatan dan rangkaian acara tetap dipersiapkan sebaik mungkin," tutup haryadi. 
baca juga:musang ranmor terekam cctv, ini korbannya
baca juga:puluhan siswa terlibat geng motor, diberikan pembinaan turut dihadiri orang tua dan kepsek
alasan ditunda
menteri dalam negeri, tito karnavian mengungkap alasan pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa di mahkamah konstitusi (mk) batal dilakukan pada kamis, 6 januari 2025.  tito menjelaskan, keputusan untuk membatalkan pelantikan diambil sebagai respons atas putusan sela mk.
mahkamah rencananya membacakan putusan dismissal untuk 310 sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024 pada selasa, 4 februari dan rabu 5 februari.
putusan dismissal menjadi penentu kelanjutan suatu perkara ke tahap pembuktian.  jika perkara dinyatakan berlanjut, para pihak bisa mengajukan saksi dan/atau ahli maksimal enam orang untuk sengketa gubernur dan empat orang untuk sengketa bupati atau wali kota.
“pelantikan (kepala daerah) yang non-sengketa mk, 296 itu yang 6 februari akan disatukan dengan hasil putusan dismissal,” jelas tito.
tito mengatakan, pihaknya belum bisa menetapkan kapan kepala daerah yang batal dilantik akan diambil sumpahnya.
eks kapolri tersebut menyampaikan, keputusan tersebut masih menunggu proses lanjutan berupa penetapan komisi pemilihan umum (kpu) yang didasarkan pada hasil dismissal.
setelah itu, kpu di masing-masing daerah bakal mengajukan penetapan ke dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) untuk diserahkan ke kemendagri.
“mengenai tanggalnya, saya akan sampaikan lagi setelah kami koordinasi dengan kpu, dengan bawaslu, dengan mahkamah konstitusi, baru kita nanti ingin tahu ketegasan berapa lama, berapa lama kpu, berapa lama mk bisa meng-upload (hasil putusan dismissal),” jelas tito. (eko)