5 Jabatan Eselon II di Lingkungan Pemkab BS Kosong, Begini Sikap Bupati

Reporter: Renald |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 01 Feb 2025 - 13:17

Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi SE MM-Renald/Bengkuluekspress-

Harianbengkuluekspress.id– Sejumlah jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan mengalami kekosongan sejak tahapan Pilkada 2024 dimulai.

Namun, hingga saat ini, Pemkab Bengkulu Selatan belum melakukan mutasi ataupun seleksi untuk mengisi kekosongan tersebut.

Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi memastikan bahwa mutasi pejabat belum bisa dilakukan karena masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilkada.

Ia menegaskan bahwa selama proses hukum masih berlangsung, pemerintah daerah harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak bisa melakukan perombakan struktur pemerintahan sebelum ada keputusan final dari MK.

"Saat ini, saya masih menjabat sebagai Bupati di sisa periode 2020-2025. Karena ada sengketa Pilkada yang sedang berjalan di MK, maka belum ada proses seleksi atau mutasi pejabat eselon II. Kami masih menunggu keputusan final sebelum mengambil langkah lebih lanjut," ujar Gusnan kepada BE pada Jumat 31 Januari 2025.

Adapun jabatan yang masih kosong saat ini dipastikan ada 5 jabatan, yaitu:

1. Kepala Dinas Perpustakaan,

2. Kepala Dinas Tenaga Kerja,

3. Staf Ahli Bupati,

4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta

5. Kepala Dinas Perhubungan.

Gusnan menegaskan bahwa roda pemerintahan di Bengkulu Selatan masih berjalan dengan efektif meskipun beberapa posisi strategis belum terisi.

5 jabatan eselon ii di lingkungan pemkab bs kosong, begini sikap bupati                             harianbengkuluekspress.id– sejumlah jabatan eselon ii di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu selatan mengalami kekosongan sejak tahapan pilkada 2024 dimulai. 
namun, hingga saat ini, pemkab bengkulu selatan belum melakukan mutasi ataupun seleksi untuk mengisi kekosongan tersebut.
bupati bengkulu selatan, gusnan mulyadi memastikan bahwa mutasi pejabat belum bisa dilakukan karena masih menunggu putusan mahkamah konstitusi (mk) terkait sengketa hasil pilkada. 
ia menegaskan bahwa selama proses hukum masih berlangsung, pemerintah daerah harus mengikuti aturan yang berlaku dan tidak bisa melakukan perombakan struktur pemerintahan sebelum ada keputusan final dari mk.
baca juga:terhitung hari ini 1 februari 2025, pengecer lpg 3 kg dihapus, ini penjelasan menteri esdm
baca juga:pemeriksaaan kesehatan gratis saat ulang tahun dimulai hari ini 1 februari, begini cara daftarnya 
"saat ini, saya masih menjabat sebagai bupati di sisa periode 2020-2025. karena ada sengketa pilkada yang sedang berjalan di mk, maka belum ada proses seleksi atau mutasi pejabat eselon ii. kami masih menunggu keputusan final sebelum mengambil langkah lebih lanjut," ujar gusnan kepada be pada jumat 31 januari 2025.
adapun jabatan yang masih kosong saat ini dipastikan ada 5 jabatan, yaitu:
1. kepala dinas perpustakaan,
2. kepala dinas tenaga kerja, 
3. staf ahli bupati, 
4. kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, serta 
5. kepala dinas perhubungan. 
gusnan menegaskan bahwa roda pemerintahan di bengkulu selatan masih berjalan dengan efektif meskipun beberapa posisi strategis belum terisi.
"kami tetap menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya. semua tugas dan kewenangan yang ada masih bisa berjalan dengan baik. namun, setelah putusan mk keluar, proses seleksi jabatan akan segera dilakukan dengan syarat mendapatkan izin dari kementerian dalam negeri (kemendagri) dan badan kepegawaian negara (bkn)," tambahnya.
baca juga:warga lembah duri ditemukan md, kondisinya alami luka bacok di bagian leher, diduga korban pembunuhan
baca juga:harga bbm non subsidi di bengkulu naik mulai hari ini, sabtu 1 februari 2025, berikut daftarnya
selain itu, gusnan juga menekankan pentingnya menghormati setiap keputusan yang akan dikeluarkan oleh mk. 
menurutnya, sebagai bagian dari sistem demokrasi, pemerintah daerah harus patuh terhadap aturan yang ada, termasuk menunggu hasil akhir dari persidangan pilkada.
"apa pun hasil dari mk, kita harus hormati. itu adalah keputusan hukum yang harus ditaati bersama. yang terpenting bagi kami adalah memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan baik demi pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (renald)