Beras SPHP Dihentikan, Bantuan Pangan Ditunda, Harga Beras Berpotensi Naik

Reporter: Eko |

Editor: Dendy S |

Senin , 10 Feb 2025 - 22:05

Pemerintah Pusat melalui Bulog Bengkulu menghentikan penyaluran beras SPHP untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu.-RIO/BE -

Sementara itu, terkait penundaan beras 10 kilogram (Kg) itu, menurut Guslinda, belum ada petunjuk lanjutan kapan akan direalisasikan beras gratis untuk masyarakat tidak mampu.

Meskipun sebelumnya ada rencana penyaluran bulan Januari dan Februari itu, akan disalurkan pada bulan Februari ini secara rapel dua bulan per 10 Kg sekaligus.

"Perkiraannya kapan penyalurannya itu kita belum tau. Jadi dalam surat itu, penyaluran Bapang beras itu ditunda," ujar Guslinda.

Program Bapang beras ini, lanjut Guslinda, belum tahu akan dilanjutkan ataupun tidak. Sebab, pihaknya juga masih menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah pusat.

Meskipun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) Bapang beras di Provinsi Bengkulu telah ditetapkan sebanyak 120.966 keluarga.

Meski demikian, Guslinda mengklaim, penundaan Bapang beras dan penjualan beras SPHP tidak berdampak pada kenaikan harga beras. Sebab, saat ini sedang berlangsung panen raya di tingkat petani, khususnya Mukomuko dan Lebong.

"Sekarang lagi panen raya, seperti di Lebong. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi harga beras," tutup Guslinda.

Sementara itu, hal senada disampaikan Asisten II Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi Alnur.

Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah RI dalam rangka menjaga harga gabah kering panen ditingkat petani lokal agar tidak turun.

"Kita mendukung kebijakan pak Presiden Prabowo. Ini langkah dalam mewujudkan swasembada pangan, artinya kekuatan pangan kita itu harus dimulai dari para petani kita," ujar Sehmi, Senin, 10 februari 2025.

Dampak dari penghentian SPHP ini akan ada ribuan masyarakat kurang mampu yang tidak lagi menerima program bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang disalurkan melalui Bulog.

Program CPP ini untuk melindungi masyarakat dari fluktuasi harga di pasar sehingga bisa menekan biaya pengeluaran.

Data tahun 2024 lalu ada 19.858 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 9 kecamatan. Masing-masing keluarga mendapatkan 10 Kg beras.

Disampaikan Sehmi, meski telah dikeluarkan kebijakan dari pusat, namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pihak terkait seperti Perum Bulog.

"Lebih lanjut kita masih menunggu informasi atau petunjuk teknis dalam penerapan kebijakan ini, karena ada dampak yang juga harus diperhatikan selama penghentian SPHP ini berlangsung," ungkap Sehmi.

beras sphp dihentikan, bantuan pangan ditunda, harga beras berpotensi naik                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah mengambil langkah tak terduga dengan menghentikan sementara program stabilisasi pasokan dan harga pangan (sphp) dan menunda penyaluran bantuan pangan (bapang) beras. kebijakan pemerintah pusat melalui badan pangan nasional tersebut berlaku sejak 7 februari 2025.
manajer supply chain dan pelayanan publik (scpp) kanwil perum bulog bengkulu, guslindawati mengatakan, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas bidang pangan pada 31 januari di jakarta.
"bulog menerima surat dari bappenas yang meminta penundaan bantuan pangan beras dan penghentian sementara sphp," ungkap guslinda, senin, 10 februari 2025.
baca juga:tiga opd di pemprov bengkulu jadi temuan bpk, wajib ditindaklanjuti dalam kurun waktu ini
baca juga:pasutri ditangkap terlibat curanmor, padahal baru 5 bulan menikah
dijelaskannya, kebijakan ini diambil di tengah kekhawatiran akan fluktuasi harga beras selama panen raya yang diperkirakan berlangsung dari februari hingga april. pemerintah berupaya menjaga harga beras di tingkat petani dengan menunda intervensi pasar.
"penundaan ini kemungkinan agar harga beras di tingkat petaninya lebih stabil," tuturnya.
dalam menghadapi panen raya, bulog akan melakukan membeli gabah kering sesuai dengan harga pembelian pemerintah (hpp) berdasarkan keputusan kepala badan pangan nasional nomor 2 tahun 2025 tentang perubahan hpp. 
pembelian gabah kering panen milik petani seharga rp 6.500 per kilogram (kg). lalu untuk harga gabah kering giling, bulog akan membeli dengan harga rp 8.200 per kg.
namun, hpp yang diterapkan akan ditentukan dengan kualitas gabah dan beras. seperti gabah kering panen di tingkat petani dengan kualitas kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen. 
apabila kualitas gabah diluar kualitas di atas, maka akan dibeli dengan harga penyesuaian standar harga yang ditetapkan oleh kepala badan pangan nasional.
"sejak 15 januari 2025, hpp ini telah kita mulai berlakukan dalam pembelian gabah petani," tuturnya.
guslinda mengatakan, belum mengetahui sampai kapan dihentikan penyaluran beras sphp kepada masyarakat. bulog tentu akan menunggu kebijakan dari rakornas yang akan digelar di jakarta dalam waktu dekat.
"sampai kapan nya itu, kita belum tau, jadi kita tunggu saja," ujarnya.
sementara itu, terkait penundaan beras 10 kilogram (kg) itu, menurut guslinda, belum ada petunjuk lanjutan kapan akan direalisasikan beras gratis untuk masyarakat tidak mampu. 
meskipun sebelumnya ada rencana penyaluran bulan januari dan februari itu, akan disalurkan pada bulan februari ini secara rapel dua bulan per 10 kg sekaligus.
"perkiraannya kapan penyalurannya itu kita belum tau. jadi dalam surat itu, penyaluran bapang beras itu ditunda," ujar guslinda.
program bapang beras ini, lanjut guslinda, belum tahu akan dilanjutkan ataupun tidak. sebab, pihaknya juga masih menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah pusat.
meskipun jumlah keluarga penerima manfaat (kpm) bapang beras di provinsi bengkulu telah ditetapkan sebanyak 120.966 keluarga.
meski demikian, guslinda mengklaim, penundaan bapang beras dan penjualan beras sphp tidak berdampak pada kenaikan harga beras. sebab, saat ini sedang berlangsung panen raya di tingkat petani, khususnya mukomuko dan lebong.
"sekarang lagi panen raya, seperti di lebong. mudah-mudahan tidak mempengaruhi harga beras," tutup guslinda. 
sementara itu, hal senada disampaikan asisten ii pemerintah kota bengkulu, sehmi alnur.
ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah ri dalam rangka menjaga harga gabah kering panen ditingkat petani lokal agar tidak turun. 
"kita mendukung kebijakan pak presiden prabowo. ini langkah dalam mewujudkan swasembada pangan, artinya kekuatan pangan kita itu harus dimulai dari para petani kita," ujar sehmi, senin, 10 februari 2025. 
dampak dari penghentian sphp ini akan ada ribuan masyarakat kurang mampu yang tidak lagi menerima program bantuan beras cadangan pangan pemerintah (cpp) yang disalurkan melalui bulog. 
program cpp ini untuk melindungi masyarakat dari fluktuasi harga di pasar sehingga bisa menekan biaya pengeluaran. 
data tahun 2024 lalu ada 19.858 keluarga penerima manfaat (kpm) yang tersebar di 9 kecamatan. masing-masing keluarga mendapatkan 10 kg beras. 
disampaikan sehmi, meski telah dikeluarkan kebijakan dari pusat, namun pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pihak terkait seperti perum bulog.
"lebih lanjut kita masih menunggu informasi atau petunjuk teknis dalam penerapan kebijakan ini, karena ada dampak yang juga harus diperhatikan selama penghentian sphp ini berlangsung," ungkap sehmi. 
diketahui, saat ini beras sphp yang masih berada di pasaran merupakan sisa stok yang disalurkan sebelumnya. dengan penghentian penyaluran sphp ke depan berpotensi menimbulkan lonjakan harga beras di pasaran. selama ini tingkat konsumtif masyarakat terhadap beras sphp cukup tinggi karena menjadi pilihan beras yang murah dengan kualitas premium. 
"yang jelas itu tidak mungkin negara ini menyuruh rakyatnya lapar. jadi arah kebijakan ini pemerintah ingin memaksimalkan hasil panen petani kita, dan itu harus kita dukung jangan sampai petani merugi," pungkasnya. (805/151)