DPRD BU Perjuangkan Ribuan Tenaga Honorer, Targetnya Masuk Database BKN

Reporter: Ijal |

Editor: Dendy |

Rabu , 19 Feb 2025 - 21:41

Komisi I DPRD BU melakukan RDP terkait nasib tenaga honorer yang tidak masuk data base BKN.-APRIZAL/BE-

Harianbengkuluekspress.id - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Utara serta Asisten III Setdakab Bengkulu Utara dan Kepala Bagian Hukum Setdakab BU, Rabu, 19 Februari 2025.

RDP ini sebagai bentuk kepedulian DPRD terhadap tenaga honorer, terutama honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data base BKN.

RDP yang dipimpin Anggota Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Tommy Sitompul ini mempertanyakan kejelasan ribuan tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data pangkalan data base BKN.

"Jadi, RDP ini kita lakukan untuk mempertanyakan kejelasan terkait tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data pangkalan atau data base BKN," ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Tommy, perlu adanya solusi terkait dengan para tenaga honorer tersebut. Secara lembaga pihaknya ingin mengangkat semua tenaga honorer yang ada di Kabupaten BU, akan tetapi regulasi tidak membenarkan hal tersebut. Kendati ada pengangkatan melalui outsourcing, namun tidak semua hanya tenaga cleaning service, driver dan security yang bisa.

"Kita harap kepada pihak Pemkab Bengkulu Utara, hal ini ada solusinya terkait dengan para tenaga honorer tersebut," tambahnya.

Lebih lanjut Politisi Partai Golkar yang sudah kali keduanya menjadi anggota legislatif Bengkulu Utara tersebut menuturkan, bahwa pihaknya akan mencoba untuk koordinasi dengan pihak Kemenpan RB terkait dengan tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data pangkalan data base BKN.

Karena berdasarkan data yang diterima oleh pihaknya dari BKPSDM Bengkulu Utara terdapat ada sekitar 2.305 tengah honorer yang tidak masuk ke data pangkalan sedangkan yang masuk data pangkalan hanya 1.825 orang.

"Maka dari itu kita bersama pihak BKPSDM BU akan melakukan koordinasi secara langsung ke Menpan RB terkait solusi terhadap tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data pangkalan, dalam waktu dekat ini, untuk menentukan nasib mereka," tukasnya.

Sementara itu, berdasarkan dari pendataan yang dilakukan oleh pihak BKPSDM) Kabupaten Bengkulu Utara, sejak Januari 2025 bahwa terdapat total ada 4.151 tenaga honorer atau tenaga non ASN yang ada di Kabupaten Bengkuu Utara.

Dari total tersebut, pihak BKPSDM Bengkulu Utara belum dapat memastikan berapa lagi total tenaga honorer yang ada setelah adanya seleksi tes CPNS dan PPPK. Karena hal tersebut masih dalam proses pendataan, lantaran dari total 4.151 orang tenaga non ASN yang terdiri dari 1.846 orang telah masuk data base BKN, dan 2.305 orang yang didalamnya ada tenaga Non ASN yang tidak masuk dalam data base BKN.

Sedangkan tenaga non ASN sudah bekerja lebih dari 2 tahun, yang telah mengikuti tes CPNS dan PPK tahap I dan tahap II tidak lolos dan tenaga non ASN yang belum kerja dari 2 tahun.(127/prw)

dprd bu perjuangkan ribuan tenaga honorer, targetnya masuk database bkn                              harianbengkuluekspress.id - komisi i dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten bengkulu utara (bu) melakukan rapat dengar pendapat (rdp) dengan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten bengkulu utara serta asisten iii setdakab bengkulu utara dan kepala bagian hukum setdakab bu, rabu, 19 februari 2025.
rdp ini sebagai bentuk kepedulian dprd terhadap tenaga honorer, terutama honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data base bkn. 
rdp yang dipimpin anggota komisi i dprd bengkulu utara, tommy sitompul ini mempertanyakan kejelasan ribuan tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data pangkalan data base bkn.
"jadi, rdp ini kita lakukan untuk mempertanyakan kejelasan terkait tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data pangkalan atau data base bkn," ujarnya.
baca juga:dewan sesalkan gedung dinkes putus kontrak, komisi i dprd bengkulu utara gelar rdp 
baca juga:gagal studi tour, mahasiswa unihaz bengkulu tuntut kembalikan uang 
maka dari itu, lanjut tommy, perlu adanya solusi terkait dengan para tenaga honorer tersebut. secara lembaga pihaknya ingin mengangkat semua tenaga honorer yang ada di kabupaten bu, akan tetapi regulasi tidak membenarkan hal tersebut. kendati ada pengangkatan melalui outsourcing, namun tidak semua hanya tenaga cleaning service, driver dan security yang bisa.
"kita harap kepada pihak pemkab bengkulu utara, hal ini ada solusinya terkait dengan para tenaga honorer tersebut," tambahnya.
lebih lanjut politisi partai golkar yang sudah kali keduanya menjadi anggota legislatif bengkulu utara tersebut menuturkan, bahwa pihaknya akan mencoba untuk koordinasi dengan pihak kemenpan rb terkait dengan tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data pangkalan data base bkn. 
karena berdasarkan data yang diterima oleh pihaknya dari bkpsdm bengkulu utara terdapat ada sekitar 2.305 tengah honorer yang tidak masuk ke data pangkalan sedangkan yang masuk data pangkalan hanya 1.825 orang.
"maka dari itu kita bersama pihak bkpsdm bu akan melakukan koordinasi secara langsung ke menpan rb terkait solusi terhadap tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi tidak masuk ke data pangkalan, dalam waktu dekat ini, untuk menentukan nasib mereka," tukasnya.
sementara itu, berdasarkan dari pendataan yang dilakukan oleh pihak bkpsdm) kabupaten bengkulu utara, sejak januari 2025 bahwa terdapat total ada 4.151 tenaga honorer atau tenaga non asn yang ada di kabupaten bengkuu utara.
dari total tersebut, pihak bkpsdm bengkulu utara belum dapat memastikan berapa lagi total tenaga honorer yang ada setelah adanya seleksi tes cpns dan pppk. karena hal tersebut masih dalam proses pendataan, lantaran dari total 4.151 orang tenaga non asn yang terdiri dari 1.846 orang telah masuk data base bkn, dan 2.305 orang yang didalamnya ada tenaga non asn yang tidak masuk dalam data base bkn.
sedangkan tenaga non asn sudah bekerja lebih dari 2 tahun, yang telah mengikuti tes cpns dan ppk tahap i dan tahap ii tidak lolos dan tenaga non asn yang belum kerja dari 2 tahun.(127/prw)

Tag

Share