Kemendes Gandeng TNI dan BGN untuk Perkuat Ketahanan Pangan, Dana Desa Wajib Dialokasikan 20%

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Kamis , 20 Feb 2025 - 07:57

Kemendes Gandeng TNI dan BGN untuk Perkuat Ketahanan Pangan, Dana Desa Wajib Dialokasikan 20%-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Lebih lanjut, Agus menyoroti pentingnya keterlibatan TNI dalam pengawasan dana desa agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.

"TNI siap memastikan bahwa dana desa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pembangunan bisa lebih cepat dan optimal," tambahnya.

Menurutnya, kerja sama ini juga menjadi bagian dari sinergi antara TNI dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi desa-desa di wilayah tertinggal.

"Operasi TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) adalah salah satu bentuk nyata dari keterlibatan TNI dalam pembangunan desa. Kami akan terus mendukung percepatan infrastruktur, akses jalan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa," ungkapnya.

Selain mendukung ketahanan pangan, Jenderal Agus juga menyoroti masih adanya kebocoran anggaran saat sampai ke daerah, yang menyebabkan tidak optimalnya pembangunan di desa.

"Banyak anggaran dari pusat yang bocor saat sampai di daerah, sehingga masih ada desa-desa yang infrastrukturnya belum memadai. Dengan adanya MoU ini, kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa," jelasnya.

Ia berharap dengan adanya sinergi antara Kemendes PDT, TNI, dan BGN, program ketahanan pangan dan pembangunan desa bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dengan kerja sama ini, pemerintah optimistis bahwa ketahanan pangan desa akan semakin kuat, pembangunan akan lebih merata, serta kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara signifikan. (**)

kemendes gandeng tni dan bgn untuk perkuat ketahanan pangan, dana desa wajib dialokasikan 20%                            harianbengkuluekspress.id– kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal (kemendes pdt) resmi menjalin kerja sama dengan tentara nasional indonesia (tni) dan badan gizi nasional (bgn) dalam rangka memperkuat ketahanan pangan nasional.
kesepakatan ini tertuang dalam memorandum of understanding (mou) yang ditandatangani di kantor kemendes pdt, jakarta. 
selain tni dan bgn, terdapat 16 kementerian dan instansi lain yang turut serta dalam kerja sama strategis ini, termasuk kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (klhk).
menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal (mendes pdt), yandri susanto, menegaskan bahwa peran tni sangat dibutuhkan untuk membantu desa-desa tertinggal dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.
baca juga:pwpss resmi terbentuk, wadah perempuan kembangkan diri
baca juga:dprd bu perjuangkan ribuan tenaga honorer, targetnya masuk database bkn 
"melalui mou ini, kemendes pdt bersama tni akan semakin banyak berkontribusi dalam membangun desa dan memperkuat ketahanan pangan, terutama di daerah tertinggal," ujar yandri, dalam keterangan persnya, rabu 19 februari 2025.
sebagai bagian dari implementasi mou ini, kemendes pdt menetapkan bahwa 20% dana desa wajib dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan.
setiap kepala desa akan bekerja sama dengan bintara pembina desa (babinsa) dalam pengelolaan dana tersebut, sehingga penggunaannya dapat lebih optimal, transparan, dan tepat sasaran.
"dengan adanya kolaborasi ini, dana desa tidak bisa digunakan sembarangan. semua harus sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," jelas yandri.
selain itu, kerja sama dengan badan gizi nasional (bgn) akan difokuskan pada program makan bergizi gratis (mbg), yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat desa melalui bahan pangan lokal yang dikelola oleh badan usaha milik desa (bumdes).
"bumdes akan berperan dalam menyiapkan bahan pangan lokal seperti telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lainnya. dengan putaran ekonomi yang besar di desa, ketahanan pangan bisa terwujud dan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," tambahnya.
panglima tni jenderal agus subiyanto, menyatakan komitmen penuh tni dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi prioritas presiden prabowo subianto.
"dengan mou ini, kita akan bekerja sama dengan sebaik-baiknya untuk membangun desa secara maksimal sesuai dengan anggaran yang ada," tegas jenderal agus.
lebih lanjut, agus menyoroti pentingnya keterlibatan tni dalam pengawasan dana desa agar tidak ada anggaran yang terbuang sia-sia.
"tni siap memastikan bahwa dana desa digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat. dengan pengawasan yang lebih ketat, pembangunan bisa lebih cepat dan optimal," tambahnya.
menurutnya, kerja sama ini juga menjadi bagian dari sinergi antara tni dan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi desa-desa di wilayah tertinggal.
"operasi tni manunggal membangun desa (tmmd) adalah salah satu bentuk nyata dari keterlibatan tni dalam pembangunan desa. kami akan terus mendukung percepatan infrastruktur, akses jalan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa," ungkapnya.
baca juga:dewan sesalkan gedung dinkes putus kontrak, komisi i dprd bengkulu utara gelar rdp 
baca juga:gagal study tour, mahasiswa unihaz bengkulu tuntut kembalikan uang,
selain mendukung ketahanan pangan, jenderal agus juga menyoroti masih adanya kebocoran anggaran saat sampai ke daerah, yang menyebabkan tidak optimalnya pembangunan di desa.
"banyak anggaran dari pusat yang bocor saat sampai di daerah, sehingga masih ada desa-desa yang infrastrukturnya belum memadai. dengan adanya mou ini, kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa," jelasnya.
ia berharap dengan adanya sinergi antara kemendes pdt, tni, dan bgn, program ketahanan pangan dan pembangunan desa bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.
dengan kerja sama ini, pemerintah optimistis bahwa ketahanan pangan desa akan semakin kuat, pembangunan akan lebih merata, serta kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat secara signifikan. (**)