Anggaran Kepentingan Masyarakat Tak Direfocusing, Ini Kata Bupati BU

Reporter: afrizal |

Editor: Novriyanto |

Selasa , 04 Mar 2025 - 20:59

Tampak Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata SE MAP didampingi Wakil Bupati Sumarno SPd pimpin rakor perdana, Selasa 4 Maret 2025.-APRIZAL/BE-

harianbengkuluekspress.id - Bupati Bengkulu Utara (BU) Arie Septia Adinata SE MAP memimpin rapat koordinasi (Rakor) perdana bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pada Selasa 4 Maret 2025 di ruang command center Setdakab BU.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati BU Sumarno SPd menegaskan, pentingnya efisiensi anggaran serta kerja sama yang solid untuk menjalankan visi-misinya selama lima tahun ke depan. Bupati juga memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat tidak boleh digeser atau direfocusing.

"Ya, hari ini (Kemarin,red) saya bersama pak Wabup melakukan rakor perdana. Dalam rakor ini terkait dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran. Jadi saya ingin mereka para (kepala OPD) bekerja sama supaya visi-misi saya bisa dijalankan. Dana untuk masyarakat jangan sampai digeser," ujarnya.

Maka dari itu, hal ini harus perlu adanya sinkronisasi oleh seluruh kepala OPD dan dalam waktu dekat akan kembali memanggil seluruh OPD untuk mempresentasikan penggunaan anggaran secara rinci. Menurutnya, transparansi sangat penting agar tidak terjadi pemborosan yang bisa menghambat pembangunan daerah.

"Paling tidak sinkronisasi ini akan saya minta dalam waktu dekat yakni di tanggal 14 Maret 2025 mendatang. Saya ingin semua OPD memaparkan anggaran yang ada satu per satu. Jangan sampai ada yang boros, yang penting efisiensi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden," ungkapnya.

Ia pun meminta, kepada seluruh OPD untuk juga melakukan peninjauan ulang anggaran belanja serta membatasi anggaran belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding dan lainnya termasuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. Akan tetapi untuk program-program prioritas untuk kepentingan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tidak dilakukan pergeseran.

"Ini kita harapkan anggaran lebih optimal dalam melaksanakan program strategis kita yang dapat bermanfat dan dirasakan bagi masyarakat," pungkasnya.(afrizal)

anggaran kepentingan masyarakat tak direfocusing, ini kata bupati bu                            harianbengkuluekspress.id - bupati bengkulu utara (bu) arie septia adinata se map memimpin rapat koordinasi (rakor) perdana bersama organisasi perangkat daerah (opd), pada selasa 4 maret 2025 di ruang command center setdakab bu.
dalam pertemuan tersebut, bupati didampingi wakil bupati bu sumarno spd  menegaskan, pentingnya efisiensi anggaran serta kerja sama yang solid untuk menjalankan visi-misinya selama lima tahun ke depan. bupati juga memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat tidak boleh digeser atau direfocusing. 
"ya, hari ini (kemarin,red) saya bersama pak wabup melakukan rakor perdana. dalam rakor ini terkait dengan inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efesiensi anggaran. jadi saya ingin mereka para (kepala opd) bekerja sama supaya visi-misi saya bisa dijalankan. dana untuk masyarakat jangan sampai digeser," ujarnya.
baca juga:48 asn pemkab rejang lebong terima teguran tingkat tiga, ini masalahnya 
baca juga:opd diingatkan sukseskan visi misi bupati dan wabup kepahiang, ini tujuannya
maka dari itu, hal ini harus perlu adanya sinkronisasi oleh seluruh kepala opd dan dalam waktu dekat akan kembali memanggil seluruh opd untuk mempresentasikan penggunaan anggaran secara rinci. menurutnya, transparansi sangat penting agar tidak terjadi pemborosan yang bisa menghambat pembangunan daerah.
"paling tidak sinkronisasi ini akan saya minta dalam waktu dekat yakni di tanggal 14 maret 2025 mendatang. saya ingin semua opd memaparkan anggaran yang ada satu per satu. jangan sampai ada yang boros, yang penting efisiensi seperti yang disampaikan oleh bapak presiden," ungkapnya.
ia pun meminta, kepada seluruh opd untuk juga melakukan peninjauan ulang anggaran belanja serta membatasi anggaran belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding dan lainnya termasuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen. akan tetapi untuk program-program prioritas untuk kepentingan masyarakat seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan tidak dilakukan pergeseran.
"ini kita harapkan anggaran lebih optimal dalam melaksanakan program strategis kita yang dapat bermanfat dan dirasakan bagi masyarakat," pungkasnya.(afrizal)

Tag

Share