Soal Warisan Hutang, BKD Tutup Mulut, Minta Wartawan Begini

Harianbengkuluekspress.id - Warisan hutang piutang ditinggalkan mantan Bupati Seluma Erwin Octavian SE hampir mencapai Rp 100 M yang tersebar di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  Ternyata ketika ditelusuri seluruh usulan pencairan pun telah disampaikan ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma.  Hanya saja Kepala BKD Seluma, Sumiati SE justru tutup mulut terkait hutang Pemda Seluma tersebut. Bahkan melarang wartawan untuk menulis berita ini.

“Jadilah berita karut kaba buat ini,” ujar Kepala BKD Seluma, Sumiati SE saat berusaha meninggalkan wartawan. 

Sebelumnya, Rabu kemarin, 5 Maret, Pemda Seluma didatangi oleh rekanan yang telah menyelesaikan pekerjaan fisik dan nonfisik tahun 2024. Namun sampai saat ini belum ada pelunasan oleh Pemda Seluma.  Bahkan, jauh sebelum tutup buku telah diusulkan untuk pencairannya.  Belakangan, kerabat Erwin ini justru berupaya mencari perlindungan dengan menghadap wakil bupati dan Sekda Seluma.  

Diketahui, anggaran yang defisit yang lebih kurang Rp 36 M, serta hutang Pemda Seluma kepada rekanan mencapai Rp 80 M, jika di total mencapai Rp 100 M lebih.

BACA JUGA:Warga Cinto Mandi Minta Perbaikan Jembatan

BACA JUGA:Polres Pantau Harga Bapok dan Gas, Pastikan Distribusi Lancar

Termasuk anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 lalu untuk pembangunan fisik tidak tersalurkan secara utuh, melainkan terhutang. Begitu juga dengan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang juga menjadi terhutang dengan alasan dana bagi hasil (DBH) belum ditransfer provinsi.  Beberapa hutang Pemda Seluma pada rekanan antara lain; Dinas Kesehatan mencapai Rp 3,9 M pembangunan Puskesmas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 20 M serta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencapai Rp 4,1 M.  Begitu juga pada anggaran BPJS Kesehatan warga Seluma yang juga terhutang mencapai Rp 2,5 M.

Bupati Seluma, Teddy Rahman SE MM, ketika dikonfirmasi menerangkan sudah tidak ada lagi zamannya tertutup akan informasi. Bahkan sudah seharusnya masyarakat berhak ikut mengetahui keterbukaan informasi. Menurutnya, sudah seharusnya seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terbuka terhadap informasi. 

“Saya harap seluruh OPD bisa terbuka dengan informasi, jangan sampai membuat kecurigaan di mata masyarakat akan manajemen keuangan. Ditambah lagi saat ini memang tengah dilakukan efesiansi,” sampainya.

Sementara itu, terkait warisan yang begitu banyak ditinggalkan kepadanya. Teddy Rahman SE menegaskan jelas akan memilah dan mempelajari terlebih dahulu. 

“Saya tidak akan gegabah dalam hal ini, akan dipelajari berdasarkan aturan dan mekanismenya terlebih dahulu,” pungkasnya singkat. (Jefrianto)