PMI Miliki SOP Tanggap Bencana, Ini Kata Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Bengkulu

Harianbengkuluekspress.id - Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bengkulu telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) Kebencanaan. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Bengkulu Drs H Khairil Anwar MSi mengatakan, pentingnya SOP Kebencanaan dalam merespons situasi darurat. Sebab, bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dengan dampak yang sangat beragam. Sehingga respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi sangat diperlukan.

"Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja dengan dampak yang sangat beragam. Dalam situasi darurat, PMI sebagai organisasi kemanusiaan memiliki tugas untuk merespons bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi," ujar Khairil, Rabu 12 Maret 2025 kepada BE.

Untuk memastikan setiap tindakan tanggap darurat berjalan dengan baik, anggota PMI harus memahami SOP Kebencanaan sebagai panduan operasional yang baku. SOP ini menjadi acuan bagi seluruh jajaran PMI, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dalam menjalankan operasi tanggap darurat.

"Agar setiap tindakan tanggap darurat dapat berjalan dengan baik, diperlukan panduan operasional yang baku, yaitu SOP Kebencanaan," jelasnya.

BACA JUGA:DWP Siap Kolaborasi Bantu Rakyat, Istri Sekda Pemprov Bengkulu jadi Ketua DWP Ini Pernyataannya

BACA JUGA:Penertiban Pedagang Sempat Ricuh, Ini Alasan Pedagang Pasar Minggu Tolak Dipindahkan

Khairil menegaskan, dengan adanya  SOP Kebencanaan, PMI dapat memberikan respons yang lebih efektif dan terkoordinasi dalam setiap situasi bencana. Hal ini penting untuk meminimalkan dampak bencana dan memberikan bantuan yang tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Maka SOP kebencanaan ini harus dipahami," tutur Khairil.

Khairi mengatakan, pentingnya anggota PMI memahami dan  mengimplementasikan SOP kebencanaan di lapangan. Karena, dalam memberikan tanggang bencana itu, diharuskan untuk memenuhi SOP kebencanaan. Sebab, implementasi SOP kebencanaan ini  seringkali menghadapi tantangan. Terutama terkait kurangnya pemahaman di lapangan dan keterbatasan koordinasi antar unit. Hal ini dapat menghambat efektivitas dan kecepatan respons PMI dalam situasi bencana.

"Implementasi SOP Kebencanaan sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman di lapangan atau keterbatasan koordinasi antar unit," jelasnya.

BACA JUGA:Bupati Rejang Lebong Pimpin Pengurasan Drainase

Agar anggota dapat memahami SOP kebencanaan itu, Khairil menegaskan, PMI terus berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota. Berbagai upaya telah dilakukan, seperti kegiatan sosialisasi dan pelatihan.

"Tujuannya untuk memastikan seluruh anggota PMI memahami dan mampu menerapkan SOP Kebencanaan dengan baik, sehingga dapat memberikan respons yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dalam setiap situasi bencana," tutur Khairil.

Dalam peningkatan pemahamanan itu, menurut Khairil, setiap anggota akan dituntut memahami dan  memperjelas alur kerja. Termasuk memastikan semua pihak memahami prosedur yang harus diikuti.