Tahun Politik, Program Prioritas Mangkrak, Ini Kata Bupati Kepahiang
Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah MM IPU saat diwawancara wartawan.--
KEPAHIANG BE - Pada 2024 merupakan tahun politik, yang diisi dengan serangkaian kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Dengan adanya pesta demokrasi itu dipastikan anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Kepahiang terpaksa banyak yang dipangkas untuk kegiatan Pemilu. Dampaknya banyak program prioritas pemerintah daerah bakal banyak mangkrak. Tidak bisa direalisasikan pada 2024.
Bupati Kepahiang Dr Ir Hidayattullah Sjahid MM IPU menegaskan, dengan adanya pemangkasan anggaran sudah tentu pada tahun anggaran 2024 banyak program prioritas tidak bisa dijalankan. Hal ini diakibatkan minimnya anggaran yang dialokasikan pada APBD tahun anggaran 2024. Anggaran banyak digunakan untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan Pemilu.
"Tahun depan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemkab Kepahiang, hanya bisa membiayai biaya operasional seperti bayar listrik, jaringan dan ATK (alat tulis kantor) saja. Kecuali, jika OPD bersangkutan mendapatkan alokasi dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah RI atau bantuan lainnya," ujar bupati.
Dijelaskan bupati, belum lama ini Pemkab sudah mengalokasikan NPHD pada KPU senilai Rp 23 miliar dan Rp 7 miliar untuk Bawaslu Kepahiang. Untuk menganggarkan dana itu Pemkab Kepahiang harus menyisir dan merasionalisasi anggaran pada seluruh OPD tersebut.
"Terpaksa banyak program prioritas Pemkab Kepahiang, tidak bisa diakomodir. Jadi OPD yang tidak bisa menjalankan program dan kegiatan. Mau tidak mau harus menjemput anggaran ke pusat. Karena tahun depan tahun yang sulit untuk kita semua," jelas bupati.
Bahkan dijelaskan bupati, dampak dari minimnya anggaran akibat pemangkasan untuk pemilu. Pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Kepahiang ke-20 yang puncaknya pada 7 Januari 2024, juga tidak bisa dilaksanakan semeriah seperti biasanya. Seperti tidak adanya pesta rakyat, serta kegiatan yang sifatnya mengundang massa secara masif.
"Kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT Kepahiang terpaksa kita tiadakan. Apalagi kegiatan yang mengundang banyak massa, karena tahun depan tahun politik. Jadi kita hindari saja hal yang dapat mengundang khalayak ramai," pungkasnya. (320)