Pemkab Mukomuko dan Kemenkeu Gelar Audiensi, Ini yang Dibahas

Reporter: Endi |

Editor: Asrianto |

Sabtu , 22 Mar 2025 - 17:35

Pemkab Mukomuko dan Kemenkeu Gelar Audiensi, Ini yang Dibahas-Endi/Bengkuluekspress-

pemkab mukomuko dan kemenkeu gelar audiensi, ini yang dibahas                            harianbengkuluekspress.id- pada kamis 19 maret 2025, bupati mukomuko, choirul huda, bersama perwakilan kementerian keuangan (kemenkeu), yakni kepala kantor pelayanan perbendaharaan negara (kppn) mukomuko, wahyu budiarso, dan kepala kantor pelayanan pajak pratama (kp2kp) mukomuko, tomi wiranto, mengadakan audiensi penting untuk membahas isu strategis terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko untuk memperkuat pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan sinergi bersama instansi vertikal.
pertemuan ini menjadi wadah diskusi untuk memastikan pengelolaan keuangan di kabupaten mukomuko berjalan dengan lebih optimal, terutama dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) serta penyaluran transfer ke daerah (tkd).
baca juga:jalan s parman akan disulap seperti malioboro yogyakarta, pedagang dibantu alat masak, ini syarat dapatnya
baca juga:jelang lebaran idul fitri, hp harga rp 1 jutaan, berikut daftarnya
audiensi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara kemenkeu dan pemda mukomuko, guna mendukung pembangunan daerah yang lebih baik.
dalam kesempatan ini, wahyu budiarso, kepala kppn mukomuko, memaparkan peran strategis yang dimiliki oleh kppn dalam pengelolaan keuangan daerah. 
sebagai treasurer, kppn memiliki tanggung jawab penting dalam penyaluran dan pembinaan belanja pemerintah pusat, termasuk dana transfer ke daerah dan dana desa (tkdd). 
"kppn juga melaksanakan monitoring terhadap program seperti kredit usaha rakyat (kur) dan pembiayaan ultra mikro (umi) untuk mendukung pengembangan umkm, yang pada akhirnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah," jelas wahyu.
tak hanya itu, kppn juga berperan sebagai financial advisor yang memberikan pembinaan, rekomendasi, dan dukungan teknis terkait pengelolaan keuangan baik untuk apbn maupun keuangan daerah.
 wahyu mengungkapkan bahwa melalui forum-forum strategis seperti musrenbang, tim percepatan akses keuangan daerah (tpakd), dan tim pengendalian inflasi daerah (tpid), kppn terus memberikan pendampingan yang dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan dengan transparan dan akuntabel.
“sinergi antara kemenkeu dan pemda mukomuko sudah berjalan dengan baik. kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan, sehingga dapat mendukung pembangunan yang lebih merata di kabupaten mukomuko,” ujar wahyu budiarso.
dalam pertemuan tersebut, bupati choirul huda memberikan apresiasi terhadap dukungan kementerian keuangan dalam tata kelola keuangan daerah. 
ia menyebutkan bahwa kerja sama yang erat dengan kemenkeu sangat membantu pemkab mukomuko dalam mengoptimalkan pengelolaan anggaran, serta meningkatkan potensi pendapatan asli daerah (pad) untuk mendorong pembangunan yang lebih berkualitas.
baca juga:badminton swiss open 2025, 3 wakil indonesia melaju ke babak semi final, ini lawan-lawannya
baca juga:festival ramadan 2025, kemenag luncurkan beasiswa dan berbagi 1,7 juta bingkisan 
“kami sangat mengapresiasi arahan dan masukan konstruktif dari kementerian keuangan. dengan koordinasi yang lebih erat, kami yakin kabupaten mukomuko dapat mengelola anggaran dengan lebih baik dan, tentu saja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata bupati choirul huda.
selain itu, bupati juga menegaskan pentingnya kelanjutan kerja sama antara pemda mukomuko dan instansi vertikal kemenkeu. 
menurutnya, kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah dan memperkuat kapasitas pemkab mukomuko dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih efektif.
melalui pertemuan ini, diharapkan semakin banyak solusi konkret yang dapat dihasilkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, guna mewujudkan kabupaten mukomuko yang lebih maju dan sejahtera. (**)