Pengembang Sulit Bangun Rumah, Ketua DPD REI Bengkulu Jelaskan Ini Kendalanya

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Minggu , 23 Mar 2025 - 21:25

IST/BE Salah satu kawasan perumahan subsidi di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu.--

Harianbengkuluekspress.id - Ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan di Kota Bengkulu mulai mengalami pengurangan signifikan. Hal ini menjadi salah satu kendala pengembang/developer memenuhi target perumahan rakyat.

Disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Bengkulu, Syamsu Ihwan, pengembang mencoba mengusulkan ke Pemerintah Kota Bengkulu untuk mengkaji ulang peraturan daerah (perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab, dalam aturan ada pembatasan jarak terkait pengembangan perumahan, karena terbagi dengan kawasan barang dan jasa.

"Di Perda RTRW, khususnya Kawasan Merah Putih itu diatur 150 meter kiri dan 150 meter kanan dari as jalan. Jadi kalau untuk menunjang pengembangan rumah disitu lebih baik diperkecil 50 meter dari as jalan," ujar Syamsu Ihwan, Minggu 23 Maret 2025, kepada BE.

Dari pemetaan yang dilakukan tim pengembang saat ini potensi lahan yang masih bisa dibangun antara lain, di Nakau, Air Sebakul, Betungan dan Simpang Kandis.

"Intinya kawasan di sana lebih prioritas untuk barang dan jasa. Jadi usulan kami juga diprioritaskan untuk pengembangan rumah, agar bisa menunjang pemenuhan target ribuan unit rumah di tahun ini," jelasnya.

Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi Bengkulu, Asman menambahka, pengembang menargetkan pembangunan 1.500 unit rumah subsidi pada 2025. Hal ini mendukung program Pemerintah RI menargetkan 3 juta rumah per tahun se-Indonesia. Untuk itu di Kota Bengkulu memanfaatkan sisa lahan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Kalau kita berhasil bangun 800-1.000 unit saja itu sudah bagus, karena kita juga dipengaruhi faktor ketersediaan lahan," jelasnya.

Ia menyebutkan, untuk membangun perumahan, para pengembang tak jarang menghadapi kendala seperti berkurangnya ketersediaan lahan, kendala permodalan diperbankan yang juga semakin diperketat.

"Harapan kita agar kendala yang masih sering dialami ini bisa lebih dipermudah. Hal ini juga menyambut program pemerintah pusat terkait kemudahan warga berpenghasilan rendah mendapatkan rumah," imbuhnya. (Medi Karya Saputra)

pengembang sulit bangun rumah, ketua dpd rei bengkulu jelaskan ini kendalanya                            harianbengkuluekspress.id - ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota bengkulu mulai mengalami pengurangan signifikan. hal ini menjadi salah satu kendala pengembang/developer memenuhi target perumahan rakyat.
disampaikan ketua dewan pimpinan daerah persatuan perusahaan realestat indonesia (dpd rei) bengkulu, syamsu ihwan, pengembang mencoba mengusulkan ke pemerintah kota bengkulu untuk mengkaji ulang peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (rtrw). sebab, dalam aturan ada pembatasan jarak terkait pengembangan perumahan, karena terbagi dengan kawasan barang dan jasa. 
"di perda rtrw, khususnya kawasan merah putih itu diatur 150 meter kiri dan 150 meter kanan dari as jalan. jadi kalau untuk menunjang pengembangan rumah disitu lebih baik diperkecil 50 meter dari as jalan," ujar syamsu ihwan, minggu 23 maret 2025, kepada be. 
dari pemetaan yang dilakukan tim pengembang saat ini potensi lahan yang masih bisa dibangun antara lain, di nakau, air sebakul, betungan dan simpang kandis.
baca juga:pengguna tol bengkulu meningkat, arus mudik lebaran 2025 segini jumlah kendaraan yang melintasinya
baca juga:pemkot belum terapkan wfa, ini penjelasan wali kota bengkulu
"intinya kawasan di sana lebih prioritas untuk barang dan jasa. jadi usulan kami juga diprioritaskan untuk pengembangan rumah, agar bisa menunjang pemenuhan target ribuan unit rumah di tahun ini," jelasnya. 
ketua dpd asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh indonesia (apersi) provinsi bengkulu, asman menambahka, pengembang menargetkan pembangunan 1.500 unit rumah subsidi pada 2025. hal ini mendukung program pemerintah ri menargetkan 3 juta rumah per tahun se-indonesia. untuk itu di kota bengkulu memanfaatkan sisa lahan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
"kalau kita berhasil bangun 800-1.000 unit saja itu sudah bagus, karena kita juga dipengaruhi faktor ketersediaan lahan," jelasnya. 
ia menyebutkan, untuk membangun perumahan, para pengembang tak jarang menghadapi kendala seperti berkurangnya ketersediaan lahan, kendala permodalan diperbankan yang juga semakin diperketat. 
baca juga:huda: ayo kita maksimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di mukomuko, begini caranya
"harapan kita agar kendala yang masih sering dialami ini bisa lebih dipermudah. hal ini juga menyambut program pemerintah pusat terkait kemudahan warga berpenghasilan rendah mendapatkan rumah," imbuhnya. (medi karya saputra)

Tag

Share