Pemkot Belum Terapkan WFA, Ini Penjelasan Wali Kota Bengkulu

Reporter: Medi Karya Saputra |

Editor: Zalmi Herawati |

Minggu , 23 Mar 2025 - 21:16

Wali Kota Bengkulu, Dr Dedy Wahyudi.--

Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Kota Bengkulu belum memiliki rencana menerapkan Work From Anywhere (WFA) bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara) menjelang libur lebaran. Dalam hal ini pemkot masih ingin memastikan ketentuan terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan tingkat urgensi dilingkup Pemerintah Kota Bengkulu.

"Memang ada arahan dari pusat, tetapi kita masih menyesuaikan dulu dengan kondisi. Jika nanti bisa disesuaikan tentu kita ikuti kebijakan pusat," ujar Wali Kota Bengkulu, Dr Dedy Wahyudi kepada BE, Minggu, 23 April 2025.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2025. Mengatur tentang kemungkinan ASN bekerja sistem fleksibel baik secara WFA, Work From Home (WFH) maupun Work From Office (WFO) pada 24-27 Maret 2025.

Diketahui, kebijakan ini untuk mengurangi lonjakan pergerakan masyarakat menjelang libur panjang pada Hari Suci Nyepi dan Idul Fitri 2025. Dikatakan Dedy, selama ini pola kerja yang dilakukan pemerintah sudah sangat fleksibe. Di Kota Bengkulu kebutuhan pelayanan publik sangat tinggi diberbagai sektor pemerintahan. Selama ini ASN sudah menyesuaikan jam kerja selama Ramadan 2025.

"Sejauh ini pelayanan berjalan dengan normal sesuai standar pelayanan yang ada dan hingga menelang lebaran kita pastikan tidak ada yang terkendala," jelasnya.

Memasuki masa cuti lebaran nantinya, para ASN diarahkan tetap memberikan respon cepat terhadap keluhan warga, baik masalah sosial, infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Hal ini akan mencegah adanya aduan yang lambat direspon.

"Seluruh kepala OPD untuk menjaga ritme kerja kita selama ini. Saat terima laporan segera ditindaklanjuti," tandasnya.

Ia mengatakan cuti lebaran tidak menghalangi pemerintah untuk memberikan bantuan cepat kepada warga. Apalagi selama ini nomor telepon kepada dinas diumumkan secara terbuka ke masyarakat. Oleh sebab itu, pada seluruh pejabat diingatkan jangan sampai timbul keluhan pemerintah lambat merespon.

"Respon cepat yang pemerintah berikan ke masyarakat jangan sampai kendor, jika sudah ada laporan masalah itu harus terselesaikan," ungkapnya. (Medi Karya Saputra)

pemkot belum terapkan wfa, ini penjelasan wali kota bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - pemerintah kota bengkulu belum memiliki rencana menerapkan work from anywhere (wfa) bagi para asn (aparatur sipil negara) menjelang libur lebaran. dalam hal ini pemkot masih ingin memastikan ketentuan terkait kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan tingkat urgensi dilingkup pemerintah kota bengkulu. 
"memang ada arahan dari pusat, tetapi kita masih menyesuaikan dulu dengan kondisi. jika nanti bisa disesuaikan tentu kita ikuti kebijakan pusat," ujar wali kota bengkulu, dr dedy wahyudi kepada be, minggu, 23 april 2025. 
sebelumnya menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) menerbitkan surat edaran nomor 2 tahun 2025. mengatur tentang kemungkinan asn bekerja sistem fleksibel  baik secara wfa, work from home (wfh) maupun work from office (wfo) pada 24-27 maret 2025.
diketahui, kebijakan ini untuk mengurangi lonjakan pergerakan masyarakat menjelang libur panjang pada hari suci nyepi dan idul fitri 2025. dikatakan dedy, selama ini pola kerja yang dilakukan pemerintah sudah sangat fleksibe. di kota bengkulu kebutuhan pelayanan publik sangat tinggi diberbagai sektor pemerintahan. selama ini asn sudah menyesuaikan jam kerja selama ramadan 2025. 
baca juga:tim pencegahan narkotika di mukomuko bakal dibentuk, ini tujuannya
baca juga:april, pendaftaran calon ketua golkar dibuka, ini kata ketua panitia musda dpd i golkar provinsi bengkulu 
"sejauh ini pelayanan berjalan dengan normal sesuai standar pelayanan yang ada dan hingga menelang lebaran kita pastikan tidak ada yang terkendala," jelasnya. 
memasuki masa cuti lebaran nantinya, para asn diarahkan tetap memberikan respon cepat terhadap keluhan warga, baik masalah sosial, infrastruktur, kesehatan dan lainnya. hal ini akan mencegah adanya aduan yang lambat direspon.
"seluruh kepala opd untuk menjaga ritme kerja kita selama ini. saat terima laporan segera ditindaklanjuti," tandasnya. 
ia mengatakan cuti lebaran tidak menghalangi pemerintah untuk memberikan bantuan cepat kepada warga. apalagi selama ini nomor telepon kepada dinas diumumkan secara terbuka ke masyarakat. oleh sebab itu, pada seluruh pejabat diingatkan jangan sampai timbul keluhan pemerintah lambat merespon.
baca juga:pemudik di mukomuko diimbau cek kesehatan, ini tujuannya
"respon cepat yang pemerintah berikan ke masyarakat jangan sampai kendor, jika sudah ada laporan masalah itu harus terselesaikan," ungkapnya. (medi karya saputra)

Tag

Share