Belum Usai Kasus Lama, Murman CS Tersangka Lagi, Kerugian Negara Ditaksir Rp 11 Miliar

Reporter: Jefry |

Editor: Dendy |

Senin , 14 Apr 2025 - 21:52

Kajari Seluma, Dr Eka Nugraha bersama melalui Kasi Pidsus dan Kasi Intel mengumumkan penetapan 8 tersangka kasus pembebasan lahan perkantoran Pemkab Seluma. -Jefryy/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Mantan Bupati Seluma, Murman Efendi, mantan Sekda Seluma, Mulkan Tajudin, dan mantan Kepala BPN Seluma, Djasran Harahap kembali ditetapkan tersangka oleh Kejari Seluma, Senin, 14 April 2025.

Para mantan pejabat tinggi Kabupaten Seluma ini tersandung kasus dugaan pembebasan lahan perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma tahun 2009-2011.

Sebelumnya, mereka bertiga bersama mantan Ketua DPRD Seluma, Rosnaidi Abidin sudah terseret dalam kasus tukar guling lahan Pemda Seluma dengan Murman Effendi, dan saat ini telah divonis oleh pengadilan.

Pada putusan yang dibacakan 19 Maret 2025 lalu, Murman Effendi divonis pidana penjara 2 tahun 10 bulan serta denda Rp 300 juta subsidair 2 bulan penjara. Mulkan Tajudin pidana 2 tahun 8 bulan serta denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan penjara.

Berikutnya, Rosnaini Abidin pidana penjara 1 tahun 8 bulan serta denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan penjara dan Jasran Harahap pidana penjara 1 tahun 4 bulan serta denda Rp 300 juta subsidair 2 bulan penjara.

Untuk kasus pembebasan lahan ini, selain 3 nama di atas, juga ikut ditetapkan sebagai tersangka 5 mantan pejabat di Seluma.

Mereka adalah SD (Sekretaris Daerah Seluma tahun 2011), JF (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah 2011), TZ (Kabag Administrasi Daerah 2009–2010), serta ES (mantan Kasubag Pertanahan Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah) dan HZ (mantan Kabag Hukum).

“Untuk tiga tersangka lainnya, sebelumnya sudah terseret dalam kasus tukar guling lahan dan telah dilakukan penahanan serta sudah menjalani proses persidangan,” kata Kajari Seluma, Dr Eka Nugraha, SH MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Gufroni, SH, MH kepada BE.

Ke depan akan dilakukan pemberkasan dan pelimpahan tahap 2 sebelum ke persidangan.

“Secepatnya tahap 2 pelimpahan kita lakukan, dan langsung dilakukan penahanan,” sampainya.

Disampaikan Kasi Pidsus, hari ini (Senin) merupakan pemeriksaan lanjutan dengan status sebagai tersangka. Di mana sebelumnya tersangka diperiksa sebagai saksi. Hanya saja, untuk penahanan masih akan dirampungkan setelah pemberkasan tahap 2 nantinya.

“Sekarang kita proses pemeriksaan dengan tersangka dan tahap 2 secepatnya,” sambungnya.

belum usai kasus lama, murman cs tersangka lagi, kerugian negara ditaksir rp 11 miliar                             harianbengkuluekspress.id - mantan bupati seluma, murman efendi, mantan sekda seluma, mulkan tajudin, dan mantan kepala bpn seluma, djasran harahap kembali ditetapkan tersangka oleh kejari seluma, senin, 14 april 2025. 
para mantan pejabat tinggi kabupaten seluma ini tersandung kasus dugaan pembebasan lahan perkantoran pemerintah kabupaten (pemkab) seluma tahun 2009-2011. 
sebelumnya, mereka bertiga bersama mantan ketua dprd seluma, rosnaidi abidin sudah terseret dalam kasus tukar guling lahan pemda seluma dengan murman effendi, dan saat ini telah divonis oleh pengadilan. 
pada putusan yang dibacakan 19 maret 2025 lalu, murman effendi divonis pidana penjara 2 tahun 10 bulan serta denda rp 300 juta subsidair 2 bulan penjara. mulkan tajudin pidana 2 tahun 8 bulan serta denda rp 300 juta subsidair 3 bulan penjara. 
baca juga:murman cs divonis ringan kasus korupsi tukar guling lahan pemkab seluma, 2 terdakwa ajukan banding
baca juga:sidang tukar guling lahan pemkab seluma: murman makin terpojok, begini keterangan saksi
berikutnya, rosnaini abidin pidana penjara 1 tahun 8 bulan serta denda rp 300 juta subsidair 3 bulan penjara dan jasran harahap pidana penjara 1 tahun 4 bulan serta denda rp 300 juta subsidair 2 bulan penjara.
untuk kasus pembebasan lahan ini, selain 3 nama di atas, juga ikut ditetapkan sebagai tersangka 5 mantan pejabat di seluma.
mereka adalah sd (sekretaris daerah seluma tahun 2011), jf (kepala bagian administrasi pemerintahan daerah 2011), tz (kabag administrasi daerah 2009–2010), serta es (mantan kasubag pertanahan bagian administrasi pemerintahan daerah) dan hz (mantan kabag hukum).
“untuk tiga tersangka lainnya, sebelumnya sudah terseret dalam kasus tukar guling lahan dan telah dilakukan penahanan serta sudah menjalani proses persidangan,” kata kajari seluma, dr eka nugraha, sh mh melalui kasi pidsus, ahmad gufroni, sh, mh kepada be.
ke depan akan dilakukan pemberkasan dan pelimpahan tahap 2 sebelum ke persidangan.
“secepatnya tahap 2 pelimpahan kita lakukan, dan langsung dilakukan penahanan,” sampainya.
disampaikan kasi pidsus, hari ini (senin) merupakan pemeriksaan lanjutan dengan status sebagai tersangka. di mana sebelumnya tersangka diperiksa sebagai saksi. hanya saja, untuk penahanan masih akan dirampungkan setelah pemberkasan tahap 2 nantinya.
“sekarang kita proses pemeriksaan dengan tersangka dan tahap 2 secepatnya,” sambungnya.
akibat perbuatan para tersangka membuat negara mengalami kerugian  mencapai rp 11 miliar yang berasal dari tiga tahun anggaran berbeda dengan rincian.
gufron merincikan jika kerugian negera pada 2009 mencapai rp4 miliar, tahun 2010 rp3,3 miliar dan tahun 2011 rp3,7 miliar.
“untuk kerugian dalam dugaan ini mencapai rp 11 miliar, mayoritas tersangka bagian dari tim 9 dalam ganti rugi lahan perkantoran tersebut,” paparnya. 
ditambahkan gufron, penyidikan ini berdasarkan dugaan adanya mark up anggaran pada pembebasan lahan pada era tersebut. pasalnya, total luas lahan yang dibebaskan adalah 55 ha, yang terbagi atas 3 tahun anggaran. sedangkan total dana yang dipergunakan untuk pembebasan mencapai rp 11 miliar. selain itu, penyidik menduga adanya indikasi mark up mengingat harga tanah pada era tersebut belum terlalu tinggi. 
bahkan untuk harga tanah terkini pun, dana sebesar rp 11 miliar terlalu besar jika untuk membebaskan 55 ha tanah. sebab, pasaran harga terkini di kabupaten seluma jauh di bawah itu.
sebelumnya, tim penyidik pidsus kejaksaan negeri sudah turun langsung ke lokasi untuk mengecek lokasi pembebasan lahan. bersama dengan pihak dari badan pertanahan nasional (bpn) kabupaten seluma, jajaran pemkab, lurah napal dan juga masyarakat atau pemilik tanah. termasuk tim sembilan saat ini juga ke lokasi untuk memastikan kembali.
"inventarisasi ini kita lakukan untuk memastikan bahwa lokasi pembebasan lahan memang ada. sejauh ini ada dan telah dikuasai oleh pemerintah," tegasnya.
diketahui, jika dalam pembebasan lahan perkantoran pemda kabupaten seluma tahun 2009-2011, sumber dananya juga dari anggaran pendapatan belanja daerah (apbd) kabupaten seluma tahun 2009, 2010 dan 2011. yakni dengan total anggaran sebesar kurang lebih rp 11 miliar. sedangkan dalam prosesnya belum diketahui apakah pembayaran langsung dilakukan oleh daerah atau melalui tim.(333)