Terapkan Nilai Islam Dalam Pemilu, Ini Tujuan MUI Kota Bengkulu Gelar Mudzakarah IX

Reporter: Medi |

Editor: Zalmi |

Sabtu , 16 Dec 2023 - 22:21

IST/BE Mudzakarah IX yang digelar MUI Kota Bengkulu dalam rangka menyongsong pemilihan umum 2024 dengan mengundang berbagai elemen masyarakat. --

BENGKULU, BE - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bengkulu, menggelar Mudzakarah IX dengan tema "Politik dalam Nuansa Islam dan Kebangsaan" di Hotel Vista, Kota Bengkulu, Sabtu (16/12). Kegiatan ini sebagai respon untuk menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sebentar lagi digelar. Kegiatan ini sebagai langkah MUI terus berupaya mengoptimalkan tugasnya dalam membantu pemerintah dalam melakukan hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam.

"Kita membahas berbagai aspek kepemiluan baik secara Islami, secara hukum maupun dalam aspek pelaksanaan dan berbagai permasalahannya. Rumusan yang dihasilkan nanti menjadi tausiah politik resmi dari MUI Kota Bengkulu," kata Ketua Umum MUI Kota Bengkulu H Zul Effendi kepada BE, Sabtu, 16 Desember 2023.

Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Bengkulu, Profesor H Rohimin yang menjadi narasumber menyampaikan sangat diperlukan penguatan keagamaan dan kebangsaan seiring derasnya informasi dan teknologi. Sehingga, MUI harus berperan memberi pencerahan kepada masyarakat agar tidak berlebihan yang berimbas pada prilaku dan tindakan yang melanggar norma.

"Dalam Islam pemimpin harus membawa maslahat, karena dimana ada maslahat disitu hukum Allah bisa ditegakkan," sampai Profesor H Rohimin.

Ahli hukum pidana dari Universitas Bengkulu (UNIB) Profesor Herlambang menambahkan, Indonesia berada dalam fase kepemimpinan yang sangat goyah, karena penerapan sistem demokrasi. Seperti contoh kasus, seorang pimpinan etik, Ketua MK justru dinyatakan melanggar etik. Kemudian, Ketua anti korupsi justru melakukan korupsi.

"Inilah fase kepemimpinan yang menjijikkan. Demokrasi pemilihan ini sebenarnya tidak sesuai dengan Pancasila yang berasas musyawarah mufakat," tegas Prof Herlambang.

Mantan Anggota KPU Provinsi Bengkulu Darlinsyah, yang juga bertindak sebagai narasumber menyampaikan apresiasinya kepada MUI Kota Bengkulu. Karena, melalui Mudzakarah yang digelar menghasilkan suatu rumusan yang melibatkan banyak insan politik.

"Agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Agama merupakan sumber kebaikan, sedangkan Politik akan jadi baik dengan agama. Maka dari itu, untuk menciptakan hasil politik yang tanpa kecurangan harus menerapkan nilai-nilai agama ," imbuh Darlinsyah.

Dalam diskusi itu, juga dihadiri Asisten II Pemerintah Kota Bengkulu Sehmi. Kemudian, tokoh agama, tokoh adat, para pengurus partai politik, akademisi, tokoh mahasiswa dan berbagai tamu undangan lainnya. (805)

terapkan nilai islam dalam pemilu, ini tujuan mui kota bengkulu gelar mudzakarah ix                            bengkulu, be - majelis ulama indonesia (mui) kota bengkulu, menggelar mudzakarah ix dengan tema "politik dalam nuansa islam dan kebangsaan" di hotel vista, kota bengkulu, sabtu (16/12). kegiatan ini sebagai respon untuk menyongsong pemilihan umum (pemilu) 2024 yang sebentar lagi digelar. kegiatan ini sebagai langkah mui terus berupaya mengoptimalkan tugasnya dalam membantu pemerintah dalam melakukan hal yang menyangkut kemaslahatan umat islam. 
"kita membahas berbagai aspek kepemiluan baik secara islami, secara hukum maupun dalam aspek pelaksanaan dan berbagai permasalahannya. rumusan yang dihasilkan nanti menjadi tausiah politik resmi dari mui kota bengkulu," kata ketua umum mui kota bengkulu h zul effendi kepada be, sabtu, 16 desember 2023.  
sementara itu, ketua mui provinsi bengkulu, profesor h rohimin yang menjadi narasumber menyampaikan sangat diperlukan penguatan keagamaan dan kebangsaan seiring derasnya informasi dan teknologi. sehingga, mui harus berperan memberi pencerahan kepada masyarakat agar tidak berlebihan yang berimbas pada prilaku dan tindakan yang melanggar norma.
"dalam islam pemimpin harus membawa maslahat, karena dimana ada maslahat disitu hukum allah bisa ditegakkan," sampai profesor h rohimin. 
ahli hukum pidana dari universitas bengkulu (unib) profesor herlambang menambahkan, indonesia berada dalam fase kepemimpinan yang sangat goyah, karena penerapan sistem demokrasi. seperti contoh kasus, seorang pimpinan etik, ketua mk justru dinyatakan melanggar etik. kemudian, ketua anti korupsi justru melakukan korupsi. 
baca juga:kpu laporkan surat suara rusak, segini banyaknya
baca juga:petani dituntut melek teknologi, simak tujuannya
"inilah fase kepemimpinan yang menjijikkan. demokrasi pemilihan ini sebenarnya tidak sesuai dengan pancasila yang berasas musyawarah mufakat," tegas prof herlambang. 
mantan anggota kpu provinsi bengkulu darlinsyah, yang juga bertindak sebagai narasumber menyampaikan apresiasinya kepada mui kota bengkulu. karena, melalui mudzakarah yang digelar menghasilkan suatu rumusan yang melibatkan banyak insan politik.
"agama dan politik tidak bisa dipisahkan. agama merupakan sumber kebaikan, sedangkan politik akan jadi baik dengan agama. maka dari itu, untuk menciptakan hasil politik yang tanpa kecurangan harus menerapkan nilai-nilai agama ," imbuh darlinsyah. 
dalam diskusi itu, juga dihadiri asisten ii pemerintah kota bengkulu sehmi. kemudian, tokoh agama, tokoh adat, para pengurus partai politik, akademisi, tokoh mahasiswa dan berbagai tamu undangan lainnya. (805)

Tag

Share