Warning, Segera Tetapkan PPTK, Ini Instruksi Sekda Provinsi Bengkulu
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri SSos MKes --
BENGKULU, BE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu menargetkan anggaran APBD 2024 sudah terlaksana pada Januari 2024. Hal ini sesuai dengan instruksi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, dalam percepatan anggaran pada awal tahun.Namun, sampai saat ini, masih ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang belum terbentuk di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bengkulu. Sementara untuk pejabat bendahara, sudah terbentuk semua.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Isnan Fajri SSos MKes mengatakan, "Kita targetkan pada waktu yang singkat ini (Desember 2023), sudah terbentuk semua PPTK-nya," terang Isnan, Rabu, 20 Desember 2023.
Isnan menjelaskan, pembentukan PPTK salah satu syarat agar anggaran APBD 2024 dapat berjalan. Sebab, selama ini PPTK terbentuk pada pertengahaan tahun. Sehingga realisasi anggaran ikut terhambat. Menginat, PPTK pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan anggaran. Jadi, PPTK belum terbentuk, maka anggaran tidak bisa berjalan.
"Kita tuntaskan semua," tambahnya.
BACA JUGA:22 Desember, Pengumuman P3K Guru, Ini kata Kadis Kominfo Kota Bengkulu
BACA JUGA:Sambut Hari Ibu 2023, Gelar Pentas Musik Sahabat Bintang, Ini Kata Mendikbud
Meski PPTK masih ada yangg belum terbentuk, Isnan mengatakan, untuk pejabat bendahara keuangan di OPD sudah terbentuk semua. Maka, dirinya pastikan bulan Januari tahun depan, anggaran sudah bisa berjalan semua.
"Januari kita pastikan sudah running semua," ungkap Isnan.
Selain itu, Isnan Fajri juga mengatakan, APBD 2024 sudah selesai dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari hasil evaluasi itu, tidak ada hal yang krusial.
"TAPD sudah menggelar rapat dengan Banggar DPRD Provinsi Bengkulu. Dalam waktu dekat, akan disampaikan ke Kemendagri lagi, sebagai bentuk tindaklanjut," bebernya.
Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu Billy Dwitrata Sunardi ST mengatakan, PPTK dan pejabat bendahara keuangan setiap OPD itu, harus segera dibentuk. Apalagi tahun depan, kegiatan pemerintah wajib mulai pada awal tahun.
"Awal tahun agenda besar akan dilakukan. Mulai pemilu dan lainnya. Tentu, realisasi anggaran menjadi penentu," terang Billy.
Billy menegaskan, realisasi anggaran tidak boleh seperti tahun-tahun sebelumnya. Banyak dikerjakan pada pertengahaan tahun, bahkan akhir tahun.
"Jangan lagi ada pekerjaan yang numpuk pada akhir tahun lagi," tandasnya. (151)