Sanksi Pejabat Dinkes Tunggu Putusan Hukum

Harianbengkuluekspress.id - Pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu kembali terjerat kasus hukum. Kali ini dugaan korupsi pembangunan UPTD laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sedang ditanggani penyidik Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu. 

Menanggapi hal ini Wali Kota, Dedy Wahyudi belum dapat memberikan komentar banyak karena masih menunggu proses hukum berjalan.

"Kita serahkan pada aparat hukum, jadi kita tunggu saja," ujar Dedy Wahyudi, Senin 15 September 2025. 

Diketahui, Kejari Bengkulu telah melakukan penggeledahan dibeberapa lokasi yakni Kantor Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan dua rumah milik pelaksana pekerjaan di Jalan Pancur Mas, Kecamatan Selebar dan Jalan Sungai Rupat, Kelurahan Pagar Dewa.

Hasil penggeledahan itu ditemukan ratusan dokumen ditambah dengan beberapa barang elektronik yang disita.

BACA JUGA:Efisiensi, PPPK Paruh Waktu Tidak Dilantik

BACA JUGA:Pelajar SMA Diberikan Penyuluhan Lalu Lintas

Disampaikan Dedy, pihaknya mendukung APH dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya. Meski dugaan korupsi ini terjadi dilingkup pemerintah kota Bengkulu namun diharapkan bisa segera ditemukan bukti-bukti yang sebenarnya. 

Menginggat kasus ini masih berproses dirinya belum bisa memberikan sanksi atau kebijakan terhadap pejabat/ASN yang masuk dalam dugaan korupsi tersebut. 

"Melakukan pemeriksaan/penyidikan sudah menjadi kewenangan pihak APH, biarkan saja kita semua berproses," sampai Dedy. 

Terkait dengan tersangka, penyidik belum bisa menyampaikan terlalu banyak. Untuk sementara penyidikan korupsi Labkesda akan fokus dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi-saksi terkait. Adapun indikasi pelanggaran terjadi kelebihan bayar hingga kurangnya volume pekerjaan. Pembangunan Labkesda Dinkes Kota Bengkulu menghabiskan anggaran Rp 2,7 miliar, kemudian ada temuan Rp 916 juta dari BPK RI tetapi tak kunjung diselesaikan. (Medi)