PTT Tuntut Kesejahteraan, Dewan Respons Begini

Reporter: Eko |

Editor: Dendi Supriadi |

Senin , 22 Jan 2024 - 22:13

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menerima ratusan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) dari Tenaga Administrasi Sekolah SMA/SMK dan SLB se-Provinsi Bengkul, Senin 22 Januari 2024.-RIO/BE -

Eflin mengkhawatirkan para PTT itu akan banyak dirumahkan pada tahun 2024 ini. Sebab, pemerintah pusat akan mulai menghapuskan tenaga honorer pada akhir tahun ini.

"Akhir 2024, honorer sudah dihapuskan oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Di samping itu, Eflin menegaskan, jika pemerintah belum mampu bisa mengangkat PTT ini menjadi ASN. Baik karena faktor formasi, maupun syarat yang tidak memenuhi menjadi ASN.

Maka pihaknya menuntut, agar PTT tersebut mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp 2.507.079,24.

"Jika PTT tidak memenuhi UU diangkat jadi ASN. Kita minta, agar bisa diberikan upah secara manusiawi. Minimal bisa setara dengan UMP," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi SIP MM mengatakan, para PTT ini sudah sepatutnya mendapat perhatian dari pemerintah.

Pasalnya, mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun di dunia pendidikan.

"Pemerintah harus memikirkan nasib mereka. Apalagi sudah mengabdi selama bertahun-tahun, tetapi masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak," terang Edwar.

Menurut Edwar, tahun 2024 merupakan batas akhir adanya honorer. Artinya, pada tahun 2025 nanti, honorer sudah dihapuskan dari pemerintah.

Untuk itu, pemerintah harus segera mencari solusi untuk mengangkat para guru honorer ini menjadi ASN. Salah satunya dengan mengusulkan formasi penerimaa ASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

"Masih ada celah kita mengajukan formasi ke Kemenpan-RB, PTT di Bengkulu ini menjadi ASN. Baik PNS maupun PPPK," tuturnya.

Edwar meminta Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, segera mengajukan kebutuhan ASN, yang diambil dari tenaga administrasi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu tidak perlu khawatir dengan anggaran untuk gaji ASN yang akan diterima nanti.

"Pemprov Bengkulu tidak perlu berpikir tidak ada uang atau gaji untuk ASN yang akan diterima nanti. Hal itu biarlah pemerintah pusat yang berpikir. Usaha pemerintah itu, mengusulkan formasi, agar bisa diterima oleh pemerintah pusat," tandas Edwar. (eko)

ptt tuntut kesejahteraan, dewan respons begini                            bengkulu, be - ratusan  pegawai tidak tetap (ptt) dari tenaga administrasi sekolah sma/smk dan slb se-provinsi bengkulu mendatangi gedung dprd provinsi bengkulu. 
kedatangan ptt ini untuk menuntut kesejahteraan. karena selama ini ptt dari sekolah negeri maupu swasta, banyak dibayar dengan gaji kecil. 
sementera pengabdiaan di sekolah sudah lebih dari 30 tahun. bahkan usiannya juga sudah banyak tua. namun status kesejahteraanya hingga saat ini, jauh dari layak. 
ketua forum  ptt tenaga administrasi sekolah provinsi bengkulu, eflin suryadi mengatakan, kesejahteraan guru honorer yang jauh dari kata layak itu, harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. 
baca juga:optimalkan penerimaan pbb, ini pernyataan kepala bapenda kota bengkulu
baca juga:guru agama asusila ternyata baru lulus pns, korbannya jadi segini
salah satunya dengan mengangkat ptt  itu menjadi aparatur sipil negara (asn). baik menjadi pegawai negerai sipil (pns), maupun menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). 
"kami minta komisi iv dprd provinsi bengkulu ikut mengawal aspirasi kami. agar bisa diangkat menjadi asn pada tahun 2024 ini," terang eflin, kepada be usai menggelar audensi dengan komisi iv di ruang rapat komisi dprd provinsi bengkulu, senin 22 januari 2024. 
eflin mengatakan,  ptt itu saat ini jumlahnya yang telah terdata mencapai 1.560 orang. 
jumlah tersebut masih bisa bertambah. sebab, banyak sekolah swasta, belum mengirimkan data  ptt dari tenaga administrasi sekolah.
"jumlahnya masih banyak yang belum terdata," ungkapnya. 
dijelaskannya,  ptt dari tenaga administrasi sekolah itu sudah banyak memasuki usia tua. bahkan ada yang bakal memasuki masa pensiun. 
pengabdian di sekolah juga rata-rata sudah lama. bahkan ada yang lebih dari 30 tahun. 
"mereka ini ada yang beberapa tahun lagi masuk pensiun. setidaknya jelang masa pensiun, mereka bisa merasakan kesejahteraan," tutur eflin.

eflin mengkhawatirkan para ptt itu akan banyak dirumahkan pada tahun 2024 ini. sebab, pemerintah pusat akan mulai menghapuskan tenaga honorer pada akhir tahun ini. 
"akhir 2024, honorer sudah dihapuskan oleh pemerintah pusat," jelasnya. 
di samping itu, eflin menegaskan, jika pemerintah belum mampu bisa mengangkat ptt ini menjadi asn. baik  karena faktor formasi, maupun syarat yang tidak memenuhi menjadi asn. 
maka pihaknya menuntut, agar ptt tersebut mendapatkan gaji sesuai upah minimum provinsi (ump) sebesar rp 2.507.079,24. 
"jika ptt tidak memenuhi uu diangkat jadi asn. kita minta, agar bisa diberikan upah secara manusiawi. minimal bisa setara dengan ump," tegasnya.
sementara itu, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi sip mm mengatakan, para ptt  ini sudah sepatutnya mendapat perhatian dari pemerintah. 
pasalnya, mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun di dunia pendidikan.
"pemerintah harus memikirkan nasib mereka. apalagi sudah mengabdi selama bertahun-tahun, tetapi masih belum mendapatkan kesejahteraan yang layak," terang edwar.
menurut edwar, tahun 2024 merupakan batas akhir adanya honorer. artinya, pada tahun 2025 nanti, honorer sudah dihapuskan dari pemerintah. 
untuk itu, pemerintah harus segera mencari solusi untuk mengangkat para guru honorer ini menjadi asn. salah satunya dengan mengusulkan formasi penerimaa asn kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb).
"masih ada celah kita mengajukan formasi ke kemenpan-rb, ptt di bengkulu ini menjadi asn. baik pns maupun pppk," tuturnya.
edwar meminta gubernur bengkulu rohidin mersyah, segera mengajukan kebutuhan asn, yang diambil dari tenaga administrasi. 
pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu tidak perlu khawatir dengan anggaran untuk gaji asn yang akan diterima nanti.
"pemprov bengkulu tidak perlu berpikir tidak ada uang atau gaji untuk asn yang akan diterima nanti. hal itu biarlah pemerintah pusat yang berpikir. usaha pemerintah itu, mengusulkan formasi, agar bisa diterima oleh pemerintah pusat," tandas edwar. (eko)