BPS Provinsi Bengkulu Evaluasi SNLIK 2026

Reporter: Dian |

Editor: Haijir |

Senin , 31 Aug 2026 - 21:23

Harianbengkuluekspress.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu menggelar rapat evaluasi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, bertempat di Aula Rafflesia Kantor BPS Provinsi Bengkulu, Senin, 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan.

Rapat evaluasi tersebut dihadiri Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA Denni, serta sejumlah instansi dan lembaga vertikal, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan stakeholder terkait lainnya.

Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, mengatakan rapat evaluasi tersebut dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan.

“Rapat evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan,” ujar Win Rizal.

Menurutnya, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengenal dan menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta lembaga yang berperan dalam sistem keuangan.

Win Rizal juga menegaskan pentingnya masyarakat memahami keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pengetahuan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari literasi keuangan agar masyarakat memahami adanya lembaga yang memberikan perlindungan terhadap simpanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Win Rizal mengungkapkan bahwa pelaksanaan SNLIK 2026 memberikan perkembangan penting bagi Provinsi Bengkulu. Pada tahun ini, BPS berhasil memunculkan angka literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.

“Di tahun 2026 ini Provinsi Bengkulu berhasil memunculkan angka-angka provinsi, dan angka Provinsi Bengkulu berada di atas angka nasional. Sebelumnya di 2025 ke bawah, susah untuk memunculkan angka provinsi, hanya angka nasional saja,” ungkapnya.

Menurut Win Rizal, tersedianya data pada tingkat provinsi akan memudahkan pemerintah dan stakeholder melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bengkulu secara lebih spesifik.

“Mudah-mudahan dengan adanya bisa munculkan angka provinsi kita bisa lihat progres dari literasi dan inklusi keuangan di Bengkulu seperti apa,” pungkasnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA Denni, menyambut positif hasil survei yang disampaikan BPS tersebut. Ia menilai kondisi inklusi keuangan di Provinsi Bengkulu yang berjalan baik menjadi salah satu indikator positif terhadap perkembangan perekonomian daerah.

bps provinsi bengkulu   evaluasi snlik 2026                            harianbengkuluekspress.id – badan pusat statistik (bps) provinsi bengkulu menggelar rapat evaluasi survei nasional literasi dan inklusi keuangan (snlik) 2026, bertempat di aula rafflesia kantor bps provinsi bengkulu, senin, 31 agustus 2026.  kegiatan tersebut menjadi bagian dari evaluasi untuk melihat sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan.
rapat evaluasi tersebut dihadiri asisten ii setda provinsi bengkulu, ra denni, serta sejumlah instansi dan lembaga vertikal, di antaranya otoritas jasa keuangan (ojk), bank indonesia (bi), lembaga penjamin simpanan (lps), dan stakeholder terkait lainnya.
kepala bps provinsi bengkulu, win rizal, mengatakan rapat evaluasi tersebut dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh pemahaman masyarakat terhadap produk-produk keuangan.
“rapat evaluasi ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan,” ujar win rizal.

menurutnya, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan masyarakat mengenal dan menggunakan produk keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta lembaga yang berperan dalam sistem keuangan.
baca juga:cegah balap liar, polres bs amankan 17 motor
baca juga:3 pejabat dari luar bengkulu ikut bertarung lelang jabatan
win rizal juga menegaskan pentingnya masyarakat memahami keberadaan lembaga penjamin simpanan (lps). pengetahuan tersebut dinilai menjadi bagian penting dari literasi keuangan agar masyarakat memahami adanya lembaga yang memberikan perlindungan terhadap simpanan sesuai ketentuan yang berlaku.
dalam kesempatan tersebut, win rizal mengungkapkan bahwa pelaksanaan snlik 2026 memberikan perkembangan penting bagi provinsi bengkulu. pada tahun ini, bps berhasil memunculkan angka literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi.
“di tahun 2026 ini provinsi bengkulu berhasil memunculkan angka-angka provinsi, dan angka provinsi bengkulu berada di atas angka nasional. sebelumnya di 2025 ke bawah, susah untuk memunculkan angka provinsi, hanya angka nasional saja,” ungkapnya.
menurut win rizal, tersedianya data pada tingkat provinsi akan memudahkan pemerintah dan stakeholder melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat bengkulu secara lebih spesifik.
“mudah-mudahan dengan adanya bisa munculkan angka provinsi kita bisa lihat progres dari literasi dan inklusi keuangan di bengkulu seperti apa,” pungkasnya.
sementara itu, asisten ii setda provinsi bengkulu, ra denni, menyambut positif hasil survei yang disampaikan bps tersebut. ia menilai kondisi inklusi keuangan di provinsi bengkulu yang berjalan baik menjadi salah satu indikator positif terhadap perkembangan perekonomian daerah.
“alhamdulillah apa yang disampaikan oleh kepala bps tadi kita cukup gembira, ini artinya proses keuangan di bengkulu ini berjalan dengan lancar dan bagus sekali,” ungkap ra denni.
menurutnya, hasil tersebut penting untuk melihat perkembangan ekonomi bengkulu ke depan. ia menilai, seiring dengan semakin baiknya kondisi perekonomian, akses dan aktivitas masyarakat dalam sektor keuangan juga diharapkan terus mengalami peningkatan.
“kemarin juga pak gubernur mendapatkan penghargaan terbaik dari detik.com sebagai gubernur yang membuka transportasi dan membuka ketertinggalan. ini menunjukkan bengkulu tahap demi tahap perekonomian tumbuh dengan baik,” tegasnya.
kegiatan evaluasi yang melibatkan ojk, bank indonesia, lps, serta instansi dan lembaga terkait lainnya ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi dalam mendorong masyarakat bengkulu semakin memahami dan memanfaatkan layanan keuangan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. (ian)