Puskaki Dukung APH Usut Isentif Fiskal Stunting Rp 5,7 Miliar, Ini Alasannya

Reporter: Jefrianto |

Editor: Asrianto |

Kamis , 01 Feb 2024 - 07:07

Puskaki Dukung APH Usut Isentif Fiskal Stunting Rp 5,7 Miliar,, ketua Puskaki, Melyansori-JEFRY/Bengkulu Ekspress-

puskaki dukung aph usut isentif fiskal stunting rp 5,7 miliar, ini alasannya                            harianbengkuluekspress.bacakoran.co- pusat kajian anti korupsi (puskaki) mendukung aparat penegak hukum (aph) kejari dan polres seluma untuk mengusut dugaan penyelewengan dana isentif fiskal stunting
yang ada di pemerintah kabupaten (pemkab) seluma rp 5,7 miliar yang diterima dari kemenkeu tahun 2023 lalu. 
ketua puskaki bengkulu, melyansori mengatakan puskaki bengkulu siap mendukung dan mengawal aph mengungkap dan mengusut  dugaan penyelewengan dana isentif fiskal stunting rp 5,7 miliar. 
"harus diusut tuntas ini, aph harus tegas. kami puskaki siap mendukung dan mengawal," tegasnya.
baca juga:  siswi smp "digarap" ayah kandung, begini kejadiannya
baca juga:pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, ini pesan bupati

ditegaskannya, bahwa dana isentif fiskal stunting ini sudah jelas peruntukannya yaitu untuk percepatan penurunan stunting.
sehingga alokasi maupun realisasi dana isentif fiskal stunting ini harus diusut dan ditelusuri detail oleh aph. 
"apalagi informasi yang kami dapat, mulai dari alokasi sampai realisasi tanpa ada rapat bersama. dari sini saja sudah terlihat jika ada permainan, jadi harus diusut tuntas ini,"sampainya
aktivis anti korupsi ini juga menyoroti realisasi dana isentif fiskal ini jelas diatur dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 97 tahun 2023.
di pmk ini jelas disebutkan bobot atau nominal realisasi di opd penerima. namun, yang menjadi ironis lagi adalah saat pengusutan yang sudah dilakukan. justru, adanya silva pada anggaran stanting
"di pmk ini jelas disebutkan. opd-opd penerima juga bobot atau besaran nominal yang harus diterima opd. namun, saat diklarifikasi justru adanya temuan anggaran yang menjadi silva,," ucapnya.
sementara di seluma tambahnya, dana isentif fiskal stunting hanya dialokasikan di enam organisasi perangkat daerah. enam opd ini yaitu dinas kesehatan, rsud, dinas perkimhub, dp3ap2kb, dinas pmd dan dlh.
"info yang kami dapat juga, opd ini cuma diminta menyiapkan spj. tidak pernah melihat bentuk uangnya seperti apa," ungkap melyansori.
baca juga:hari ini musrenbang kecamatan dimulai, ini jadwalnya
baca juga:kajati pastikan posko pemilu seluma sudah siap
untuk itu sambungnya, aph harus tegas menjalankan tupoksi dalam mengusut dan mengungkap perkara ini. karena dugaan penyelewengan dana isentif fiskal ini sangat kuat terjadi dan terencana.
"puskaki akan terus mengawal perkara ini. kami mendukung penuh aph, sesuai dengan tupoksi yang kami miliki," pungkasnya.(jefri)