Bakal Berdiri Pabrik CPO Baru di Kabupaten Ini

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bengkulu, Koen Rachmanto menjelaskan bakal berdiri pabrik CPO di Bengkulu.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -

"Ini adalah langkah maju yang signifikan bagi kami. Kami akan terus mendukung perkembangan industri ini untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat Bengkulu," kata Rohidin.

Sementara itu, warga sekitar di Kabupaten Seluma, Nuriman menyambut baik berita ini. Dirinya berharap bahwa pabrik kelapa sawit baru dapat membuka peluang kerja dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. 

"Kami berharap pabrik ini bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat khususnya petani sawit di Kabupaten Seluma," kata Nuriman.

Namun, Nuriman juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses produksi pabrik untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Keberhasilan pabrik kelapa sawit baru ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi industri lain untuk berinovasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.

"Tapi kami tetap berharap pabrik ini nanti bisa mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar juga," pungkasnya.

 

Banyak PKS Tak Miliki Kebun

 

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Provinsi Bengkulu sulit mengalami kenaikan. Hal itu disebabkan banyak Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Bengkulu tidak memiliki kebun sendiri. 

Menurut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 98 Tahun 2013, PKS harus memiliki kebun minimal 20 persen dari kapasitas yang dibutuhkan, sisanya dapat bermitra dengan kebun masyarakat.

Sekretaris Apkasindo Provinsi Bengkulu, John Simamora menyatakan, banyak PKS di Bengkulu tidak mematuhi Permentan No 98 Tahun 2013. 

Padahal dalam aturan tersebut PKS wajib memiliki kebun sendiri dan bermitra dengan petani. 

Namun kenyataannya, hal itu belum terealisasi hingga saat ini.

"Banyak PKS di sini yang tidak memiliki kebun dan tidak bermitra dengan petani. Seharusnya, mereka sudah bermitra dengan masyarakat petani sesuai regulasi, namun kenyataannya hanya di atas kertas," ujar John, Selasa, 6 Februari 2024.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan