Bakal Berdiri Pabrik CPO Baru di Kabupaten Ini

Reporter: Rewa |

Editor: Dendi Supriadi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 22:11

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Bengkulu, Koen Rachmanto menjelaskan bakal berdiri pabrik CPO di Bengkulu.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -

Menurut John, dari 31 PKS di Provinsi Bengkulu, hanya PT Agro Muko Bengkulu dan PT Daria Dharma Pratama yang memiliki kebun sendiri. Selebihnya masih mengambil buah kelapa sawit milik petani karena tidak memiliki kebun.

"Kehadiran PKS tanpa kebun berpotensi menurunkan harga pembelian TBS dan merugikan petani yang menjadi pemasok bahan baku," kata John.

Merespon hal tersebut, Apkasindo Provinsi Bengkulu mendorong Gubernur Bengkulu, Prof Dr H Rohidin Mersyah untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan Permentan tersebut. Mereka menekankan perlunya memastikan bahwa setiap PKS wajib memenuhi 20 persen bahan baku dari kebun sendiri, sesuai dengan regulasi yang ada.

"Kami minta kepada Gubernur Bengkulu melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu agar menertibkan PKS yang tidak memiliki kebun dan bermitra dengan petani sawit," tutur John.

Menurut John, sistem yang tidak teratur ini menimbulkan ketidakjelasan posisi PKS di Bengkulu. Tanpa kebun dan tanpa bermitra dengan petani, PKS terlihat hanya menyalahkan petani tanpa memberikan kontribusi nyata pada pasokan bahan baku.

"Petani berharap tindakan tegas diambil untuk memperbaiki tata kelola harga TBS dan menjaga keadilan harga bagi para petani," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, M Rizon SHut MSi mengatakan, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan PKS di Bengkulu agar membangun kebun dan bermitra dengan petani sawit. Namun hingga saat ini peringatan tersebut belum juga diindahkan.

"Kami akan melakukan koordinasi, dalam waktu dekat akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini, kalau memang PKS tetap tidak patuh pada aturan maka akan kita beri tindakan tegas, karena ini demi kebaikan seluruh petani sawit di Bengkulu," pungkasnya.

bakal berdiri pabrik cpo baru di kabupaten ini                            harianbengkuluekspress.bacakoran.co - kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai bengkulu mengumumkan kabar gembira bagi petani sawit di provinsi bengkulu. 
sebab, sebentar lagi akan berdiri pabrik pengolahan kelapa sawit atau cpo baru di kabupaten seluma.
menurut kepala kantor tersebut, koen rachmanto pabrik yang belum beroperasi ini merupakan milik pt seluma sawit lestari.
meskipun saat ini pabrik masih dalam proses pendirian, koen mengungkapkan bahwa berbagai kebutuhan pabrik, termasuk mesin dan peralatan lainnya, telah didatangkan dari luar negeri. 
baca juga:kapus di kaur akui potong bok 2 persen, begini pengakuannya 
baca juga:2 terdakwa asrama haji dituntut 5 dan 6 tahun ditambah bayar denda segini
dengan demikian, kehadiran pabrik ini tidak hanya berpotensi meningkatkan sektor industri di daerah tersebut, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan kantor bea cukai bengkulu melalui bea masuk.
"saat ini masih dalam proses pendirian, tapi kami bersyukur karena pabrik ini sudah memberikan pemasukan kepada negara dalam bentuk bea masuk, karena semua peralatan didatangkan dari luar negeri," kata koen, selasa, 6 februari 2024.
koen juga menyatakan harapannya bahwa pabrik kelapa sawit baru ini nantinya dapat menjawab kebutuhan petani di sekitar kabupaten seluma.
menurutnya, banyak petani kelapa sawit di seluma yang harus menjual hasil panennya cukup jauh. bahkan beberapa bahkan terpaksa menjual tandan buah segar (tbs) kelapa sawit hingga ke kabupaten bengkulu tengah dan utara karena harga beli tbs kelapa sawit di daerah ini terus menunjukkan kecenderungan rendah.
"hadirnya pabrik ini nanti bisa mencegah permainan harga yang dilakukan oleh pabrik di seluma, sehingga harga tbs kelapa sawit di daerah ini menjadi kompetitif," tuturnya.
sementara itu, pengamat ekonomi universitas dehasen bengkulu dr ansori tawakal se mm mengatakan, pabrik yang berdiri di kabupaten seluma ini diharapkan dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi industri dan perekonomian lokal, tetapi juga bagi para petani kelapa sawit yang selama ini menghadapi kendala dalam menjual hasil panen mereka. "dengan adanya pabrik baru ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih berkelanjutan di provinsi bengkulu," ujar ansori.
pada kesempatan terpisah, gubernur bengkulu, prof dr rohidin mersyah mma juga merespon positif berita ini. 
ia menyatakan bahwa pabrik kelapa sawit baru akan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di provinsi bengkulu.
"ini adalah langkah maju yang signifikan bagi kami. kami akan terus mendukung perkembangan industri ini untuk memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat bengkulu," kata rohidin.
sementara itu, warga sekitar di kabupaten seluma, nuriman menyambut baik berita ini. dirinya berharap bahwa pabrik kelapa sawit baru dapat membuka peluang kerja dan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. 
"kami berharap pabrik ini bisa memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat khususnya petani sawit di kabupaten seluma," kata nuriman.
namun, nuriman juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses produksi pabrik untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. 
keberhasilan pabrik kelapa sawit baru ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi industri lain untuk berinovasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
"tapi kami tetap berharap pabrik ini nanti bisa mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar juga," pungkasnya.
 
banyak pks tak miliki kebun
 
harga tandan buah segar (tbs) kelapa sawit di provinsi bengkulu sulit mengalami kenaikan. hal itu disebabkan banyak pabrik kelapa sawit (pks) di bengkulu tidak memiliki kebun sendiri. 
menurut peraturan menteri pertanian (permentan) ri nomor 98 tahun 2013, pks harus memiliki kebun minimal 20 persen dari kapasitas yang dibutuhkan, sisanya dapat bermitra dengan kebun masyarakat.
sekretaris apkasindo provinsi bengkulu, john simamora menyatakan, banyak pks di bengkulu tidak mematuhi permentan no 98 tahun 2013. 
padahal dalam aturan tersebut pks wajib memiliki kebun sendiri dan bermitra dengan petani. 
namun kenyataannya, hal itu belum terealisasi hingga saat ini.
"banyak pks di sini yang tidak memiliki kebun dan tidak bermitra dengan petani. seharusnya, mereka sudah bermitra dengan masyarakat petani sesuai regulasi, namun kenyataannya hanya di atas kertas," ujar john, selasa, 6 februari 2024.
menurut john, dari 31 pks di provinsi bengkulu, hanya pt agro muko bengkulu dan pt daria dharma pratama yang memiliki kebun sendiri. selebihnya masih mengambil buah kelapa sawit milik petani karena tidak memiliki kebun. 
"kehadiran pks tanpa kebun berpotensi menurunkan harga pembelian tbs dan merugikan petani yang menjadi pemasok bahan baku," kata john.
merespon hal tersebut, apkasindo provinsi bengkulu mendorong gubernur bengkulu, prof dr h rohidin mersyah untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan permentan tersebut. mereka menekankan perlunya memastikan bahwa setiap pks wajib memenuhi 20 persen bahan baku dari kebun sendiri, sesuai dengan regulasi yang ada.
"kami minta kepada gubernur bengkulu melalui dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan provinsi bengkulu agar menertibkan pks yang tidak memiliki kebun dan bermitra dengan petani sawit," tutur john.
menurut john, sistem yang tidak teratur ini menimbulkan ketidakjelasan posisi pks di bengkulu. tanpa kebun dan tanpa bermitra dengan petani, pks terlihat hanya menyalahkan petani tanpa memberikan kontribusi nyata pada pasokan bahan baku.
"petani berharap tindakan tegas diambil untuk memperbaiki tata kelola harga tbs dan menjaga keadilan harga bagi para petani," tutupnya.
sementara itu, kepala dinas tanaman pangan hortikultura dan perkebunan provinsi bengkulu, m rizon shut msi mengatakan, pihaknya sudah berulang kali mengingatkan pks di bengkulu agar membangun kebun dan bermitra dengan petani sawit. namun hingga saat ini peringatan tersebut belum juga diindahkan.
"kami akan melakukan koordinasi, dalam waktu dekat akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini, kalau memang pks tetap tidak patuh pada aturan maka akan kita beri tindakan tegas, karena ini demi kebaikan seluruh petani sawit di bengkulu," pungkasnya.