Jadi Saksi Korupsi BTT, Bupati dan Sekda Ini Mengaku Banyak Tak Tahu

Reporter: Rizki |

Editor: Dendi Supriadi |

Senin , 12 Feb 2024 - 21:32

Bupati Seluma Erwin Oktavian bersama 4 orang saksi lainnya yaitu Sekda Seluma Hadianto, Kepala BKD Sumiati, mantan Kepala BPBD Arben Muktar dan Kabid Perbendaharaan BKD, Edi Yustiono menjadi saksi dalam sidang korupsi BTT Seluma di Pengadilan Tipikor Beng-RIO/BE -

"Berapa proyek selama tahun 2022, secara rinci saya tidak tahu," jelas Erwin.

Kemudian jaksa bertanya terkait Surat Pernyataan Tanggap Darurat dan Surat Keputusan Tanggap Darurat yang dikeluarkan Bupati Seluma.

Sebab, dua surat tersebut merupakan dasar penggunaan dana BTT, tanpa surat dana BTT tidak akan bisa digunakan. Surat tersebut dikeluarkan bulan Maret 2022 dan September 2022.

"Dana tersebut ke BPBD semua, berapa kegiatan saya lupa. Terkait dengan kajian dasar hukum pelaksanaan kegiatan sudah semuanya," imbuh Erwin.

Sementara itu, Sekda Seluma, Hadianto mengaku hanya tahu total anggaran yang digunakan pada proyek BTT, sekitar Rp 4 miliar lebih.

Terkait dengan laporan keuangan BTT, ia mengaku, semuanya lengkap, tetapi beberapa pekerjaan terdapat masalah.

Tetapi Hadianto tidak tahu apa saja masalah pada proyek BTT. Alasannya, BPBD tidak pernah memberikan laporan progres pekerjaan dan berapa item yang dikerjakan.

"Pelaksanaannya tidak tahu dimana saja, karena tidak ada laporan dari BPBD berapa item yang dikerjakan," ujar Hadianto.

Menurutnya, karena BTT sifatnya untuk tanggap darurat, tidak perlu ada penunjukan kontraktor. Proses pencairannya pun cukup sederhana.

BKD Seluma selaku yang bertanggung jawab soal keuangan daerah mencairkan dana hanya berdasar SK yang dikeluarkan Bupati.

Setelah anggaran diserahkan ke BPBD, maka yang bertanggung jawab penuh adalah BPBD.

"Sesuai aturan, tidak ada laporan secara keseluruhan, yang bertanggung jawab penuh menggunakan anggaran adalah BPBD. Dilaksanakan atau tidak anggaran tersebut BKD tidak bertanggung jawab," ujar saksi Sumiati.

Untuk diketahui, kasus korupsi mendudukan 12 orang terdakwa, diantaranya mantan Kepala BPBD Kabupaten Seluma, Mirin Ajib, mantan Kabid Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Seluma, Pauzan Aroni. Decky Irawan Direktur CV DN Kontruksi, Nopian Hadinata Direktur CV Atha Buana Konsultan, Sofian Hadinata Wakil Direktur CV Azelia Roza Lestari, Alma Jumiarto Wakil Direktur Seluma Jaya Kontruksi, Sugito Direktur CV Permata Group, Nusaryo Direktur CV DN Racing Kontruksi, Gustian Efendi Wakil Direktur CV DN Racing Kontruksi.

Selanjutnya, Emron Muklis selaku Wakil Direktru CV Fello Putri Paiker, Cihonggi Preono Wakil Direktur CV Cahaya Darma Konstruksi dan Suparman Direktur CV Defira.

JPU mendakwa para terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sidang tersebut masih akan dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.(167)

jadi saksi korupsi btt, bupati dan sekda ini mengaku banyak tak tahu                            harianbengkuluekspress.id - sidang lanjutan kasus korupsi belanja tidak terduga (btt) pada badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) kabupaten seluma berlangsung di pengadilan negeri tipikor bengkulu, senin, 12 februari 2024. 
pada sidang kedua ini, jaksa penuntut umum (jpu) menghadirkan bupati seluma, erwin octavian dan sekda seluma, hadianto. 
selain dua saksi tersebut, saksi yang dihadirkan diantaranya kepala bkd seluma sumiati, kabid perbendaharaan bkd, edi yustiono dan mantan kepala bpbd seluma, arben muktar. saksi tersebut dihadirkan untuk menjelaskan mekanisme pengusulan anggaran btt sampai digunakan untuk melaksanakan 8 item proyek di kabupaten seluma. 
hanya saja, bupati seluma dan sekda banyak tidak tahu saat ditanya oleh hakim dan jaksa terkait proyek btt.
baca juga:kembalikan kn rp 420 juta, tsk btt masih tetap ditahan, ini alasannya
baca juga:terdakwa btt bpbd seluma kembalikan kerugian negara rp 402 juta, namun tetap ditahan, ini penjelasan jaksa 
erwin mengaku tidak tahu seperti apa prosedur pencairan proyek btt dan berapa anggaran yang dicairkan. 
berapa titik proyek yang dikerjakan menggunakan dana btt, erwin juga tidak tahu secara rinci. 
secara teknis, yang paling tahu adalah kepala bpbd (mirin) selaku kepala pelaksana. 
"prosedur pencairan dan berapa yang dicairkan saya tidak tahu yang mulia. tahu proyek ini bermasalah saat diberitakan media. secara teknis langsung dengan kepala bpbd terkait proses pencairannya. berapa kerugiannya saya tidak tahu persis yang mulia," ujar erwin saat ditanya hakim ketua, fauzi isra. 
baca juga:dari 12 tersangka btt seluma, 5 diantaranya kembalikan kn rp 64 juta, ini daftarnya
hakim juga bertanya terkait jumlah proyek di kabupaten seluma selama tahun 2022 pada erwin. 
erwin kembali mengaku secara rinci dia tidak tahu, dia juga tidak tahu berapa dana yang turun, bahkan tidak pernah melihat proyek tersebut. 
bahkan hakim sampai mengatakan, saksi harusnya tahu karena merupakan daerahnya.
"berapa proyek selama tahun 2022, secara rinci saya tidak tahu," jelas erwin.
kemudian jaksa bertanya terkait surat pernyataan tanggap darurat dan surat keputusan tanggap darurat yang dikeluarkan bupati seluma. 
sebab, dua surat tersebut merupakan dasar penggunaan dana btt, tanpa surat dana btt tidak akan bisa digunakan. surat tersebut dikeluarkan bulan maret 2022 dan september 2022.
"dana tersebut ke bpbd semua, berapa kegiatan saya lupa. terkait dengan kajian dasar hukum pelaksanaan kegiatan sudah semuanya," imbuh erwin.
sementara itu, sekda seluma, hadianto mengaku hanya tahu total anggaran yang digunakan pada proyek btt, sekitar rp 4 miliar lebih. 
terkait dengan laporan keuangan btt, ia mengaku, semuanya  lengkap, tetapi beberapa pekerjaan terdapat masalah. 
tetapi hadianto tidak tahu apa saja masalah pada proyek btt. alasannya, bpbd tidak pernah memberikan laporan progres pekerjaan dan berapa item yang dikerjakan.
"pelaksanaannya tidak tahu dimana saja, karena tidak ada laporan dari bpbd berapa item yang dikerjakan," ujar hadianto. 
menurutnya, karena btt sifatnya untuk tanggap darurat, tidak perlu ada penunjukan kontraktor. proses pencairannya pun cukup sederhana. 
bkd seluma selaku yang bertanggung jawab soal keuangan daerah mencairkan dana hanya berdasar sk yang dikeluarkan bupati. 
setelah anggaran diserahkan ke bpbd, maka yang bertanggung jawab penuh adalah bpbd.
"sesuai aturan, tidak ada laporan secara keseluruhan, yang bertanggung jawab penuh menggunakan anggaran adalah bpbd. dilaksanakan atau tidak anggaran tersebut bkd tidak bertanggung jawab," ujar saksi sumiati. 
untuk diketahui, kasus korupsi mendudukan 12 orang terdakwa, diantaranya mantan kepala bpbd kabupaten seluma, mirin ajib, mantan kabid rehabilitasi dan rekontruksi bpbd seluma, pauzan aroni. decky irawan direktur cv dn kontruksi, nopian hadinata direktur cv atha buana konsultan, sofian hadinata wakil direktur cv azelia roza lestari, alma jumiarto wakil direktur seluma jaya kontruksi, sugito direktur cv permata group, nusaryo direktur cv dn racing kontruksi, gustian efendi wakil direktur cv dn racing kontruksi.
selanjutnya, emron muklis selaku wakil direktru cv fello putri paiker, cihonggi preono wakil direktur cv cahaya darma konstruksi dan suparman direktur cv defira. 
jpu mendakwa para terdakwa dengan pasal 2 dan pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 kuhpidana. sidang tersebut masih akan dilanjutkan senin pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.(167)