Rp 11,8 Miliar Selamatkan Hutan Mulai Dikucurkan, Ini Pesan Plt Gubernur Bengkulu
RIO/BE Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah bersama Kepala Dinas LHK Provinsi Bengkulu, Safnizar dan Direktur KKI Warsi, Adi Junaidi membuka Kick Off Meeting, kegiatan Program Result-Bassed Payment (RBP) Output Green Climate Fund (GCF) Kategori Pemanfaatan --
Harianbengkuluekspress.id- Dana Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) untuk menyelamatkan hutan telah digelontorkan sebesar Rp 11,8 miliar ke Provinsi Bengkulu. Dana yang berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) itu telah disalurkan kepada Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi yang ditunjuk pemerintah sebagai lembaga perantara.
Direktur KKI Warsi, Adi Junedi mengatakan, program tersebut, merupakan inisiatif strategis yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat lokal untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung keberlanjutan hutan.
"Aspek kegiatannya, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, peningkatan keragaman hayati dan penguatan sumber penghidupan masyarakat," terang Adi, usai peluncuran dana program RBP REDD+ GCF di Hotel Nala Bengkulu, Senin 23 Desember 2024.
Dijelaskannya, KKI Warsi akan melibatkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Bengkulu, dan petani hutan mengelola penanaman pohon dan lainnya.
BACA JUGA:Terdakwa Korupsi Pasar Inpres Kaur Kembalikan KN, Segini Jumlahnya
BACA JUGA:PKL Depan Mega Mall Hambat Investor Masuk, Ini Penjelasan Manajemen Megamall Bengkulu
"Minta memastikan, program ini bisa berjalan dengan baik. Termasuk mempertanggungjawabkan keuangan kepada BPDLH sebagai pemberi dana," tuturnya.
Program penyelamatan hutan itu, menurut Adi penting meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi hutan. Sebab, data KKI Warsi selama tahun 2023 sampai 2024, ada 1.155 hektar hutan hilang. Mengingat pada tahun 2023 luasan hutan Bengkulu itu sampai 645.116 hektar, namun pada tahun 2024 luasannya tinggal 643.961.
"Maka membangun komitmen bersama untuk tindakan nyata dalam mitigasi perubahan iklim menjadi keharusan yang kita lakukan," tuturnya.
Lewat program yang telah dibangun, Adi meyakini kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan komunitas lokal, dapat menciptakan solusi berkelanjutan untuk masalah deforestasi dan degradasi hutan.
"Keterlibatan masyarakat, penting dalam program ini," tegas Adi.
Sementara itu, Kepala Dinas LHK Provinsi Bengkulu Safnizar mengatakan, program GCF RBP ini, terdapat 15 sasaran kerja untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan. Mulai, rehabilitasi kawasan, reboisasi, peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, mendukung pengembangan kawasan Perhutanan Sosial, yang memberikan hak kelola kepada masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara bertanggung jawab.
BACA JUGA: Korban SUTT Demo Tuntut Ganti Rugi, Ini Tanggapan Pejabat Pemprov Bengkulu
"Kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi deforestasi, dan memperbaiki kondisi ekosistem," ungkap Safnizar.