Pergub PPDB 2024 Sedang Digodok, Ini Saran Anggota DPRD Provinsi Bengkulu

Reporter: Bhudi Sulaksono |

Editor: Zalmi Herawati |

Selasa , 20 Feb 2024 - 21:59

IST//BE Banyak wali murid yang mendatangi Dinas Dikbud provinsi karna anaknya tak masuk zonasi pada pelaksanaan PPDB pada 2023.--

Harianbengkuluekspress.id - Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai tata pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024, sedang proses penggodokan. Hal tersebut dikarenakan, terdapat aturan baru PPDB. Sesuai dengan Permendikbud RI, Nomor 9798/A5/Hk.04.01/2023, Tanggal 7 Maret 2023, Perihal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024. Pergub sebelumnya pun harus direvisi dengan Pergub yang baru.

Seperti diketahui, meski pelaksanaan PPDB masih cukup lama, yakni Juni atau Juli nanti. Permasalahan PPDB di Provinsi Bengkulu ini tidak luput dari perhatian masyaarakat. Bahkan, beberapa tahun ini terkait dengan aturan zonasi tersebut mampu membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Terutama, terkait dengn siswa yang harus terlempar ke sekolah yang jauh hanya karena tidak bisa masuk di zona sekolah di sekitar rumahnya.

Berkaca dari pengalaman tersebut anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Zainal SSos MSi meminta agar Pemerintah Provinsi Bengkulu (Pemprov) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi juga dapat melakukan persiapan dengan baik.

"Kita harap, mulai sekarang ini sudah bisa memberikan analisa dan juga pemetaan terhadap anak-anak yang bakal tamat SMP dan melanjutkan ke jenjang SMA. Seharusnya, itu sudah tergambar setiap tahunnya sekian persen yang keluar," kata Zainal, Selasa, 20 Februari 2024.

Data tersebut, dikatakan Zainal, nantinya menjadi patokan pada proses PPDB 2024. Dengan analisa dan pemetaan yang dilakukan, nantinya akan tergambar persentase kebutuhan setiap sekolah. Mulai itu dari kebutuhan murid hingga ruang belajar.

"Sehingga ketika proses PPDB ini dibuka pendaftaran tidak menumpuk satu sekolah saja, namun bisa tersebar secara merata," tuturnya.

Untuk itu, dirinya menekankan pentingnya melakukan evaluasi-evaluasi terhadap sistem zonasi untuk PPDB. Hal itu yang harusnya juga dimatangkan di dalam Pergub yang sedang disusun sekarang ini tentunya.

"Sistem zonasi ini sudah oke. Tapi jangan sampai kita ini sudah melakukan zonasi, karena kita tidak tegas dalam melakukan perekrutan berdasarkan zonasi itu. Karena zonasi inikan sudah ada ketentuannya," ungkapnya.

Dia berharap, semua pihak dapat terlibat dan mengawasi pelaksanaan PPDB 2024 ini. Sehingga, prosesnya pun dapat berjalan dengan baik tanpa meninggalkan persoalan-persoalan yang signifikan.

"Kalau kita melihatnya dari tahun 2022 ke 2023 kemarin sudah ada perbaikan dan untuk di 2024 harapan kita lebih baik lagi dari 2023," sampainya.

Kepala Bidang Pembinaan SMA, Disdikbud Provinsi Bengkulu, Three Marnope MPd, kuota PPDB 2024 berbeda dari tahun 2023. Jika sebelumnya kuota untuk zonasi yakni maksimal 55 persen, prestasi 25 persen, afirmasi 15 persen dan kepindahan orang tua 5 persen. PPDB 2024 difokuskan pada kuota zonasi.

pergub ppdb 2024 sedang digodok, ini saran anggota dprd provinsi bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - peraturan gubernur (pergub) mengenai tata pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (ppdb) 2024, sedang proses penggodokan. hal tersebut dikarenakan, terdapat aturan baru ppdb. sesuai dengan permendikbud ri, nomor 9798/a5/hk.04.01/2023, tanggal 7 maret 2023, perihal pelaksanaan ppdb tahun ajaran 2024. pergub sebelumnya pun harus direvisi dengan pergub yang baru.
seperti diketahui, meski pelaksanaan ppdb masih cukup lama, yakni juni atau juli nanti. permasalahan ppdb di provinsi bengkulu ini tidak luput dari perhatian masyaarakat. bahkan, beberapa tahun ini terkait dengan aturan zonasi tersebut mampu membuat kegaduhan di tengah masyarakat. terutama, terkait dengn siswa yang harus terlempar ke sekolah yang jauh hanya karena tidak bisa masuk di zona sekolah di sekitar rumahnya.
berkaca dari pengalaman tersebut anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu, zainal ssos msi meminta agar pemerintah provinsi bengkulu (pemprov) melalui dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) provinsi juga dapat melakukan persiapan dengan baik.
"kita harap, mulai sekarang ini sudah bisa memberikan analisa dan juga pemetaan terhadap anak-anak yang bakal tamat smp dan melanjutkan ke jenjang sma. seharusnya, itu sudah tergambar setiap tahunnya sekian persen yang keluar," kata zainal, selasa, 20 februari 2024.
baca juga:jaksa ekspos dugaan penyimpangan dana insentif fiskal stunting
baca juga:dd 'tangani' stunting dan kemiskinan, ini pernyataan kepala dinas pmd provinsi bengkulu
data tersebut, dikatakan zainal, nantinya menjadi patokan pada proses ppdb 2024. dengan analisa dan pemetaan yang dilakukan, nantinya akan tergambar persentase kebutuhan setiap sekolah. mulai itu dari kebutuhan murid hingga ruang belajar.
"sehingga ketika proses ppdb ini dibuka pendaftaran tidak menumpuk satu sekolah saja, namun bisa tersebar secara merata," tuturnya.
untuk itu, dirinya menekankan pentingnya melakukan evaluasi-evaluasi terhadap sistem zonasi untuk ppdb. hal itu yang harusnya juga dimatangkan di dalam pergub yang sedang disusun sekarang ini tentunya.
"sistem zonasi ini sudah oke. tapi jangan sampai kita ini sudah melakukan zonasi, karena kita tidak tegas dalam melakukan perekrutan berdasarkan zonasi itu. karena zonasi inikan sudah ada ketentuannya," ungkapnya.
baca juga:pemprov bengkulu raup rp 200 miliar dari pajak bbm 
dia berharap, semua pihak dapat terlibat dan mengawasi pelaksanaan ppdb 2024 ini. sehingga, prosesnya pun dapat berjalan dengan baik tanpa meninggalkan persoalan-persoalan yang signifikan.
"kalau kita melihatnya dari tahun 2022 ke 2023 kemarin sudah ada perbaikan dan untuk di 2024 harapan kita lebih baik lagi dari 2023," sampainya.
kepala bidang pembinaan sma, disdikbud provinsi bengkulu, three marnope mpd, kuota ppdb 2024 berbeda dari tahun 2023. jika sebelumnya kuota untuk zonasi yakni maksimal 55 persen, prestasi 25 persen, afirmasi 15 persen dan kepindahan orang tua 5 persen. ppdb 2024 difokuskan pada kuota zonasi.
"hal yang berubah itu persentase dari zonasi. amanat dari permendikbud tersebut, untuk zonasi itu minimal diangka 70 persenan. berarti, untuk zonasi tidak boleh di bawah 70 persen," ungkap three.
baca juga:asn dishub dituntut berakhlak, ini instruksi dari menpan-rb 
dengan begitu, dilanjut three untuk jalur lainnya seperti prestasi, afirmasi dan juga kepindahan orang tua hanya akan tersedia kuota 30 persen. sesuai dengan pergub yang sudah diusulkan, direncanakan untuk kuota prestasi sebesar 15 persen, afirmasi 10 persen, dan jalur kepindahan orang tua 5 persen.
"nanti kita akan diatur di pergub-nya, akan kita susundan sesuaikan lagi kedepannya," ucapnya.
sebab, dia menyebutkan, dengan aturan minimal pergub, disimpulkan three kuota untuk jalur zonasi 70 persen. artinya, dari zonasi ini boleh di 75-80 persen. bahkan, boleh semuanya zonasi.
"itu yang membedakan antara tahun lalu dan tahun ini. jadi di 2024 ini tidak ada batasan," papar three.
baca juga:tmmd entaskan keterisoliran di mukomuko, ini kegiatan yang dilakukannya
aturan tersebut akan diterapkan untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan pada saat pelaksanaan ppbd, seperti yang kerap terjadi sebelumnya. karena, jika di lihat dari evaluasi ppdb sebelumnya ini, banyak sekali orang tua siswa maupu masyarakat yang ribut terutama karena aturan zonasi ini. tidak hanya itu, yang lebih banyak juga yang mencermati jalur prestasi dan afirmasi.
"pergubnya sedang dalam proses dan sudah didaftarkan ke biro hukum untuk menjadi salah satu usulan dikbud untuk menjadi pergub. juklak-juknisnya nanti akan mengusul setelah pergubnya jadi," demikian tuturnya. (bhudi sulaksono)