Hapus Kemiskinan Ekstrem, 2024 Ini Ditargetkan jadi Nol Persen

Reporter: Eko |

Editor: Dendi S |

Selasa , 27 Feb 2024 - 22:17

Wagub Bengkulu Dr H Rosjonsyah mengikuti rapat Forum Konsolidasi Nasional (FORKONAS) Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) 2024 di Ruang VIP Pola Bengkulu, Selasa, 26 Februari 2024.-Istimewa/Bengkulu Ekspress -

Harianbengkulueskpress.id - Kemiskinan ekstrem di Provinsi Bengkulu belum berhasil ditekan dengan sempurna. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus melaksanakan strategi dan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan tersebut. Khususnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target nol persen.

"Kita terus berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Dr H Rosjonsyah saat rapat Forum Konsolidasi Nasional (FORKONAS) Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) 2024 di Ruang VIP Pola Bengkulu, Selasa 26 Februari 2024.

Dijelaskan Wagub, optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) akan dilakukan dengan berbagai upaya.

Salah satunya, memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju nol persen di tahun 2024.

"Langkah koordinasi di Provinsi Bengkulu utamanya di kabupaten/kota. Agar program dan kebijakan antara pusat dan daerah yang dilakukan bisa menyasar dan tepat sasaran sehingga target nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dapat tercapai," tuturnya.

Rosjonsyah mengungkapkan, Pemprov Bengkulu telah memiliki satu mekanisme tata kelola data yang baik sebagai indikatornya.

Hal ini merupakan bentuk keterpaduan dan sinergisitas. Dalam hal ini perlunya kesamaan langkah bersama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.

"Inovasi-inovasi daerah untuk memastikan kevalidan data itu luar biasa. Kita melaksanakan konvergensi program yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan," bebernya.

Menurut Rosjonsyah, dengan upaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dari presiden, utamanya kemiskinan ekstrem. Dimensi kemiskinan yang banyak menunjukkan penanganan tidak bisa ditangani satu lembaga, tapi harus ada sinergi pusat dan daerah.

"Maka langkahnya harus bersama-sama. Sinergitas pemerintah pusat dengan daerah menjadi penting," pungkas Rosjonsyah. Untuk diketahui, berdasarkan data BPS Provinsi Bengkulu,

pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 14,04 persen (288,46 ribu orang).

Angka tersebut berkurang sebesar 0,58 persen dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 14,62 persen (297,23 ribu orang).

hapus kemiskinan ekstrem, 2024 ini ditargetkan jadi nol persen                            harianbengkulueskpress.id - kemiskinan ekstrem di provinsi bengkulu belum berhasil ditekan dengan sempurna. pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu terus melaksanakan strategi dan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan tersebut. khususnya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan target nol persen.
"kita terus berupaya mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem," kata wakil gubernur (wagub) bengkulu, dr h rosjonsyah saat rapat forum konsolidasi nasional (forkonas) upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (ppke) 2024 di ruang vip pola bengkulu, selasa 26 februari 2024.
dijelaskan wagub, optimalisasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (ppke) akan dilakukan dengan berbagai upaya. 
salah satunya, memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju nol persen di tahun 2024.
baca juga:beras mahal butuh solusi, polda bengkulu turunkan tim lakukan ini
baca juga:rp 6 miliar untuk 11 ambulance di wilayah ini
"langkah koordinasi di provinsi bengkulu utamanya di kabupaten/kota. agar program dan kebijakan antara pusat dan daerah yang dilakukan bisa menyasar dan tepat sasaran sehingga target nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dapat tercapai," tuturnya.
rosjonsyah mengungkapkan, pemprov bengkulu telah memiliki satu mekanisme tata kelola data yang baik sebagai indikatornya. 
hal ini merupakan bentuk keterpaduan dan sinergisitas. dalam hal ini perlunya kesamaan langkah bersama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.
"inovasi-inovasi daerah untuk memastikan kevalidan data itu luar biasa. kita melaksanakan konvergensi program yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan," bebernya.
menurut rosjonsyah, dengan  upaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dari presiden, utamanya kemiskinan ekstrem. dimensi kemiskinan yang banyak menunjukkan penanganan tidak bisa ditangani satu lembaga, tapi harus ada sinergi pusat dan daerah.
"maka langkahnya harus bersama-sama. sinergitas pemerintah pusat dengan daerah menjadi penting," pungkas rosjonsyah. untuk diketahui, berdasarkan data bps provinsi bengkulu, 
pada bulan maret 2023, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di provinsi bengkulu mencapai 14,04 persen (288,46 ribu orang). 
angka tersebut berkurang sebesar 0,58 persen dibandingkan dengan kondisi maret 2022 yang sebesar 14,62 persen (297,23 ribu orang).
sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada maret 2022 sebesar 14,88 persen turun menjadi 14,21 persen pada maret 2023. sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada maret 2022 sebesar 14,49 persen turun menjadi 13,96 persen pada maret 2023.
selama periode september 2022-maret 2023, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sekitar 1,4 ribu orang (dari 99,08 ribu orang pada september 2022 menjadi 97,66 ribu orang pada maret 2023), begitu juga di daerah perdesaan berkurang sekitar 3 ribu orang (dari 193,85 ribu orang pada september 2022 menjadi 190,80 ribu orang pada maret 2023). (151/prw)