Sebut Pemilu Paling Brutal, Desakan Hak Angket Makin Menggema di DPR RI

Reporter: Dendi S |

Editor: Dendi S |

Selasa , 05 Mar 2024 - 21:49

DPR RI menggelar sidang paripurna Selasa, 5 Maret 2024. Dalam sidang ini desakan untuk menggunakan hak angket makin menggema. -Istimewa/Bengkulu Ekspress -

sebut pemilu paling brutal, desakan hak angket makin menggema di dpr ri                            harianbengkuluekspress.id - anggota dpr ri dari fraksi pkb, luluk nur hamidah mendesak dpr ri menggunakan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024. 
hal itu disampaikan luluk saat intrupsinya di sidang paripurna pembukaan masa sidang iv di komplek parlemen, senayan, jakarta, selasa, 5 maret 2024. 
luluk menyampaikan, sangat naif jika dpr ri tak menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan yang terjadi di pemilu 2024. 
"maka saya kira, alangkah naifnya bila lembaga dewan perwakilan rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-sekolah tidak terjadi sesuatu," kata luluk. 
baca juga:sebut pemilu cacat hukum, mantan ketua kpu mukomuko ancam gugat ke mk
baca juga:kontestan pemilu diminta berjiwa besar, ini kata anggota dpd ri dapil bengkulu
ia mengatakan, pemilu sudah seharusnya berjalan dengan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. 
menurutnya, tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak dalam pemilu, walaupun mungkin itu ada hubungan dengan saudara, anak, atau relasi kuasa yang lain. 
"jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan. maka tidak bisa dianggap serta merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir jadwalnya," tuturnya. 
"saya adalah salah satu pelaku sejarah gerakan reformasi 98, sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini," ujarnya. 
untuk itu, ia meminta dpr ri mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. ia pun mendorong hak angket digulirkan. 
"silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. dan hari ini kami menerima banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa dpr hendaklah menggunakan hak konstitusionalmya melalui hak angket," ujarnya. 
"dan melalui hak angket ini kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu," imbuhnya.
baca juga:saksi tolak hasil pleno kpu, pemilu di bengkulu tengah bakal berbuntut panjang
baca juga:prediksi 45 anggota dprd provinsi bengkulu terpilih 2024-2029, golkar berpeluang rebut posisi ketua
djarot setuju hak angket
anggota komisi iv dari fraksi pdip, djarot saiful hidayat mengatakan dirinya akan mengajukan hak angket terkait kecurangan pemilu 2024.
menurutnya, hal itu merupakan hak dari anggota dpr ri.
"kalau ini kan hak masing-masing pribadi anggota dewan. saya pribadi mengusulkan (hak angket)," kata djarot seperti dikuti dari disway.id, selasa, 5 maret 2024.
meski demikian, djarot mengatakan sejauh ini belum ada instruksi dari fraksi pdip untuk mengajukan hak angket. 
namun demikian, ia memastikan bahwa pdip menghormati anggotanya untuk mengajukan hak angket.
"kalau instruksi belum, tapi itu digunakan, kalau ini masa nunggu instruksi, itu adalah hak anda. kalau anda mengalami atau menyaksikan berbagai macam bentuk penyelewengan, kemudian bentuk kecurangan, anda boleh ajukan," ujar djarot.
meski demikian, mantan gubernur dki jakarta itu mengatakan anggota dpr tidak bisa sendirian dalam mengajukan hak angket.
"kalau hak angket, itu kan enggak bisa sendiri-sendiri, betul enggak? itu minimal 25, 2 fraksi ya gabung nanti, kita akan ngomong dengan antar fraksi, kan enggak bisa pdi perjuangan doang, tapi yang jelas kita lihat pkb, pks, iya kan? nasdem saya enggak tahu," ucapnya. 
lebih lanjut, djarot mengungkapkan pengajuan hak angket bisa meningkatkan kualitas demokrasi ke depan. apalagi, proses pembahasan hak angket membutuhkan waktu yang panjang.
"karena proses hak angket itu bukan proses yang instan, yang singkat ya. jadi cukup panjang, cukup panjang ya. ini merupakan momentum bagi kita untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. itu yang pertama," tutur ketua dpp pdip itu.
"kalaupun ada kelemahan dan kekurangannya, maka itu bisa dijadikan satu bagian untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada bulan november. kalaupun ada penyimpangan dan kecurangan di situ, mari kita perbaiki, terutama dalam kebijakan," sambungnya. 
 
dpd ri bentuk pansus 
di sisi lain, dewan perwakilan daerah (dpd) ri juga menggelar sidang paripurna masa sidang iv tahun sidang 2023-2024, selasa 5 maret 2024. 
rapat dipimpin oleh ketua dpd ri, la nyalla mahmud mattalitti dan dihadiri seluruh anggota senator menyetujui pembentukan pansus pemilu. 
sidang dimulai dengan pembacaan hasil laporan reses oleh ketua dpd ri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan laporan posko pengaduan kecurangan pemilu yang di bentuk dpd ri di setiap provinsi menjelang pemilihan umum 2024.
"komite i yang membidangi soal pemilu sudah menyatakan sikap terkait kecurangan dalam pemilu 2024, tetapi ada usulan untuk pembentukan pansus. apakah dapat disetujui?," kata la nyalla dalam keterangan resminya ketika memimpin sidang.
seluruh anggota senator lalu menyatakan setuju untuk pembentukan pansus pemilu. 
"setuju," timpal peserta yang hadir.
"mohon kesekjenan untuk memperhatikan dan mempersiapkan tindak lanjut pembentukan pansus ini," lanjut la nyalla.
dpd ri menyikapi laporan tersebut dengan mengagendakan memanggil kpu, bawaslu, kapolri dan pihak terkait melalui komite i.
laporan posko pengaduan kecurangan pemilu 2024 yang dibacakan oleh ketua dpd ri, ditemukan bahwa terdapat banyak indakasi kecurangan yang disampaikan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu 2024.
dalam sidang paripurna, anggota dpd ri asal sulsel tamsil linrung mengusulkan perlu adanya pembentukan pansus pemilu 2024 sebagai bentuk tindak lanjut dari laporan masyarakat.
"saya menanggapi penyampaian ketua terkait penugasan kepada komite i untuk menindak lanjuti masalah kecurangan pemilu, hal ini memang penting untuk disuarakan dpd ri, kita perlu mendorong pembentukan pansus pemilu untuk mengawal dugaan pelanggaran dan kecurangan pemilu," ungkapnya.
sementara itu, menyambung pernyataan tamsil linrung yang disampaikan wakil ketua komite i, sylviana murni, senator dki jakarta itu menyebut perlu adanya pembentukan pansus pemilu 2024.
“hasil rapat pimpinan komite i dan telah disampaikan kepada anggota pada rapat panmus bahwa kita telah mengeluarkan pernyataan sikap untuk menindaklanjuti hasil laporan dari posko pengaduan kecurangan pemilu di daerah”, imbuhnya.
setelah mendengarkan masukan-masukan dari anggota yang hadir, ketua dpd ri kemudian memutuskan bahwa dpd ri akan membentuk panitia khusus pemilu.(*)