Tambang Emas Seluma Berpotensi Ditolak, Rekomendasi Gubernur Dibayangi Bencana

Reporter: Eko |

Editor: Dendy Supriadi |

Minggu , 07 Dec 2025 - 21:50

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain SE --

Alih-alih memberikan persetujuan tambang emas di Seluma, Gubernur Helmi Hasan justru mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.4/1849/DLHK/2025 tentang Kewajiban untuk Menjaga Kelestarian Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Bengkulu.

Edaran yang ditujukan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu itu, sebagai antisipasi terjadinya bencana alam.

Dalam surat edaran tersebut, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota menyampaikan kepada masyarakat sejumlah larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Larangan tersebut antara lain meliputi membuka atau mengerjakan kawasan hutan tanpa izin, merambah hutan, melakukan penebangan pohon dengan jarak tertentu dari sungai, dan membakar hutan.

Selain itu, masyarakat juga dilarang menebang atau memanen hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang, membeli atau memperdagangkan hasil hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan ilegal, hingga membawa alat berat yang berpotensi digunakan untuk mengangkut atau merusak hasil hutan tanpa izin.

"Dilarang menggembalakan ternak di kawasan hutan tanpa penunjukan khusus. Membawa benda-benda yang dapat memicu kebakaran, serta mengeluarkan satwa atau tumbuhan liar yang tidak dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang," tegas Helmi.

Tidak hanya itu, SE itu juga meminta kepada pemegang Persetujuan Perhutanan Sosial (PS) dan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk melakukan perlindungan dan pengamanan areal perizinan. Kewajiban ini sesuai dengan Pasal 399 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 07 Tahun 2021 serta Pasal 93 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 09 Tahun 2021.

"Kita minta, aturan ini bisa dijalankan, untuk kebaikan semua masyarakat Bengkulu," tandasnya. (151)

tambang emas seluma berpotensi ditolak, rekomendasi gubernur dibayangi bencana                            harianbengkuluekspress.id - rencana penambangan emas oleh pt energi swa dinamika muda (esdmu) di kawasan hutan lindung bukit sanggul kabupaten seluma, berada di ujung tanduk. 
meskipun pihak perusahaan telah mengantongi izin usaha pertambangan (iup) operasi produksi melalui sk kementerian esdm ri nomor 91202066526110014, berlaku mulai 17 januari 2025 hingga 17 januari 2045, dengan total luas wilayah konsesi mencapai 24.800 hektare.  
namun, gubernur bengkulu, h helmi hasan se hingga saat ini belum memberikan restu berupa rekomendasi persetujuan pelepasan kawasan hutan (ppkh). 
keputusan ini diambil di tengah derasnya arus penolakan masyarakat dan kekhawatiran atas dampak lingkungan.
baca juga:kerja nyata wali kota bengkulu dedy wahyudi: jalan mulus masuk gang hingga transformasi layanan publik
baca juga:keluhan infrastruktur dan persampahan diperjuangkan andi saputra ke dprd
wakil ketua i dprd provinsi bengkulu, teuku zulkarnain se menegaskan meskipun pt esdmu telah mengirim surat secara resmi meminta rekomendasi masuk ke hutan untuk eksplorasi, gubernur bengkulu memilih untuk menahan diri. 
langkah itu sangat tepat. terlebih saat ini, pulau sumatera sedang dihadapkan dengan bencana besar. tiga provinsi yakni aceh, sumatera barat dan sumatera utara dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor akibat kerusakan hutan.
"ada permintaan rekomendasi masuk ke hutan untuk lakukan eksplorasi. beliau (gubernur bengkulu, helmi hasan) tidak teken (tanda tangan). apalagi dengan keadaan saat ini," ujar teuku, minggu, 7 desember 2025.
dijelaskannya, penolakan gubernur bengkulu helmi hasan untuk menandatangani rekomendasi tersebut bukan tanpa alasan. karena rentetan bencana alam yang melanda pulau sumatera baru-baru ini menjadi peringatan keras.
"kejadian bencana alam banjir bandang dan tanah longsor yang ada di pulau sumatera, khususnya tiga provinsi itu membuat keyakinan beliau (gubernur) makin kuat untuk tidak teken," tambahnya.
di sisi lain, teuku mengatakan, izin tambang emas di bukit sanggul kabupaten seluma itu sudah terjadi sejak lama. iup yang aktif pada januari 2025, hasil dari proses birokrasi panjang yang telah berjalan bertahun-tahun. 
artinya, jauh sebelum masa kepemimpinan gubernur bengkulu, helmi hasan dan wakil gubernur (wagub) bengkulu, ir h mian.
"proses pada izin-izin tambang emas itu panjang. bisa satu tahun, dua tahun, tiga tahun. oleh karena itu, apa yang muncul di januari 2025, itu adalah proses satu tahun sebelumnya bahkan dua tahun sebelumnya. dia tidak ujuk-ujuk," jelas teuku.
proses rencana tambang emas itu, dimulai dari rekomendasi bupati seluma sebelumnya, erwin octavian. lalu mendapat rekomendasi dari gubernur bengkulu sebelumnya, rohidin mersyah.  
puncak dari proses administrasi tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (lhk) nomor sk.533/menlhk/setjen/pla.2/5/2023. 
sk ini menurunkan status kawasan hutan lindung bukit sanggul seluas 19.223,73 hektare menjadi kawasan hutan produksi.
perubahan status ini memuluskan jalan pt esdmu meningkatkan izinnya menjadi iup operasi produksi melalui sk kementerian esdm ri nomor 91202066526110014. izin ini memberikan hak konsesi seluas 24.800 hektare dengan durasi 20 tahun, mulai 17 januari 2025 hingga 17 januari 2045.
teuku menegaskan, seluruh dokumen perizinan inti telah selesai sebelum helmi hasan memegang kendali penuh atas keputusan rekomendasi hutan tersebut.
"itu kan jelas itu. surat-suratnya, prosesnya semua sudah selesai sebelumnya. jadi, salah fatal kemudian kalau misalnya seakan-akan persoalan tambang selama itu ada campur tangan gubernur helmi hasan di situ. itu tidak ada," tegas teuku.
sebelumnya, gubernur bengkulu helmi hasan menegaskan, pemprov telah mendapatkan surat dari pihak tambang emas untuk mengeluarkan rekomendasi ppkh. 
namun dalam surat balasan tersebut, pemprov belum bisa mengambil keputusan, baik menolak ataupun menerima, selama aspirasi masyarakat belum bulat. 
"balasan pemprov, belum bisa memberikan keputusan apakah menolak atau menerima, sebelum masyarakat memahami dan menerima," tegas helmi.
helmi mengatakan, saat ini masih banyak tokoh masyarakat yang menyuarakan penolakan. kondisi tersebut, dinilai tidak etis jika pemprov mengambil keputusan sepihak di tengah situasi tersebut. 
prinsip utama pemprov ialah, investasi yang masuk harus membawa kebaikan bagi rakyat dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"masih banyak tokoh masyarakat yang menolak, tentu tidak bagus gubernur sekonyong-konyong menyatakan persetujuan. itu tidak elok," tuturnya.
disisi lain, helmi mengaku telah belajar dari pengalaman di daerah lain. seperti izin pagar laut dan raja ampat yang sempat viral. izin aktivitas usaha telah dikeluarkan oleh pemerintah. namun akhirnya dibatalkan oleh presiden karena dinilai bermasalah. sama halnya tambang emas di seluma, jika izin diberikan tanpa persetujuan masyarakat, maka akan berujung fatal. apalagi sampai berdampak pada bencana alam. 
 
 //gubernur keluarkan se jaga hutan
alih-alih memberikan persetujuan tambang emas di seluma, gubernur  helmi hasan justru  mengeluarkan surat edaran nomor 500.4/1849/dlhk/2025 tentang kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan dan lahan di wilayah provinsi bengkulu. 
edaran yang ditujukan kepada seluruh bupati dan wali kota se-provinsi bengkulu itu, sebagai antisipasi terjadinya bencana alam.
dalam surat edaran tersebut, gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota menyampaikan kepada masyarakat sejumlah larangan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
larangan tersebut antara lain meliputi membuka atau mengerjakan kawasan hutan tanpa izin, merambah hutan, melakukan penebangan pohon dengan jarak tertentu dari sungai, dan membakar hutan.
selain itu, masyarakat juga dilarang menebang atau memanen hasil hutan tanpa izin pejabat berwenang, membeli atau memperdagangkan hasil hutan yang diduga berasal dari kawasan hutan ilegal, hingga membawa alat berat yang berpotensi digunakan untuk mengangkut atau merusak hasil hutan tanpa izin.
"dilarang menggembalakan ternak di kawasan hutan tanpa penunjukan khusus. membawa benda-benda yang dapat memicu kebakaran, serta mengeluarkan satwa atau tumbuhan liar yang tidak dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang," tegas helmi.
tidak hanya itu, se itu juga meminta kepada  pemegang persetujuan perhutanan sosial (ps) dan persetujuan penggunaan kawasan hutan (ppkh) untuk melakukan perlindungan dan pengamanan areal perizinan. kewajiban ini sesuai dengan pasal 399 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 07 tahun 2021 serta pasal 93 peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 09 tahun 2021.
"kita minta, aturan ini bisa dijalankan, untuk kebaikan semua masyarakat bengkulu," tandasnya. (151)