Rancangan PKPU Bisa Ubah Kontestasi Pilkada di Bengkulu

Reporter: Eko, Rewa |

Editor: Dendi |

Kamis , 16 May 2024 - 22:08

Ketua dan anggota KPU RI menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu, 15 Mei 2024. -Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait evaluasi Pemilu, Rabu, 15 Mei 2024.

Rapat tersebut juga menyikapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 02/PUU-XXI/2023 mengenai ketentuan penghitungan 2 periode masa jabatan kepala daerah.

Dalam rapat itu, Ketua KPU RI, Hasyim Ashari menjelaskan, putusan MK telah menetapkan bahwa masa jabatan kepala daerah dihitung sejak mereka mulai menjabat sebagai pelaksana tugas atau penjabat, bukan dari saat pelantikan sebagai kepala daerah definitif.

Keputusan tersebut menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat tidak akan dihitung sejak mereka dilantik. Tetapi, sejak mereka memulai tugas sebagai pejabat sementara.

"Kepala Daerah tidak bisa menjabat jika telah dua kali masa jabatan dengan jabatan yang sama, meliputi telah dua kali berturut-turut menduduki jabatan yang sama, telah dua kali dengan jabatan yang sama tapi tidak berturut-turut atau dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau daerah berbeda," kata Hasyim.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan dengan jelas bahwa kepala daerah dihitung masa jabatannya bukan dari sejak dilantik. Tapi sejak mulai menjabat atau sebagai pelaksana tugas (Plt).

"Putusan MK Nomor 02/PUU-XXI/2023 ini sangat jelas. Setiap kepala daerah yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas dan pernah dua kali menjabat pada jabatan yang sama tidak bisa maju kembali dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 27 November 2024," ujar Ahmad.

Ia menegaskan, pemahaman di daerah adalah dihitung sejak dilantik definitif sebagai kepala daerah.

Sementara dalam Putusan MK Nomor 02/PUU-XXI/2023 dijelaskan sejak kepala daerah melaksanakan tugas atau biasa disebut pelaksana tugas.

"Kita tegaskan kepala daerah yang pernah melaksanakan tugas dalam jabatan yang sama sebanyak dua kali tidak bisa maju pada Pilkada," tuturnya.

Selain itu, Komisi II DPR RI juga menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam PKPU tersebut dalam Pasal 19 disebutkan syarat yang harus dipenuhi adalah belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

rancangan pkpu bisa ubah kontestasi pilkada di bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - komisi ii dpr ri menggelar rapat kerja dengan komisi pemilihan umum (kpu) ri terkait evaluasi pemilu, rabu, 15 mei 2024. 
rapat tersebut juga menyikapi putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 02/puu-xxi/2023 mengenai ketentuan penghitungan 2 periode masa jabatan kepala daerah.
dalam rapat itu, ketua kpu ri, hasyim ashari menjelaskan, putusan mk telah menetapkan bahwa masa jabatan kepala daerah dihitung sejak mereka mulai menjabat sebagai pelaksana tugas atau penjabat, bukan dari saat pelantikan sebagai kepala daerah definitif.
keputusan tersebut menegaskan bahwa masa jabatan kepala daerah yang saat ini menjabat tidak akan dihitung sejak mereka dilantik. tetapi, sejak mereka memulai tugas sebagai pejabat sementara.
"kepala daerah tidak bisa menjabat jika telah dua kali masa jabatan dengan jabatan yang sama, meliputi telah dua kali berturut-turut menduduki jabatan yang sama, telah dua kali dengan jabatan yang sama tapi tidak berturut-turut atau dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau daerah berbeda," kata hasyim.
baca juga:maju pilgub bengkulu, 2 pentolan pdip ini bersaing rebutkan gerindra
baca juga:siap maju pada pilgub bengkulu 2024, direktur bemg sukatno msi daftar ke gerindra
sementara itu, ketua komisi ii dpr ri, ahmad doli kurnia tanjung mengatakan dengan jelas bahwa kepala daerah dihitung masa jabatannya bukan dari sejak dilantik. tapi sejak mulai menjabat atau sebagai pelaksana tugas (plt).
"putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023 ini sangat jelas. setiap kepala daerah yang pernah menjabat sebagai pelaksana tugas dan pernah dua kali menjabat pada jabatan yang sama tidak bisa maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 november 2024," ujar ahmad.
ia menegaskan, pemahaman di daerah adalah dihitung sejak dilantik definitif sebagai kepala daerah. 
sementara dalam putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023 dijelaskan sejak kepala daerah melaksanakan tugas atau biasa disebut pelaksana tugas.
"kita tegaskan kepala daerah yang pernah melaksanakan tugas dalam jabatan yang sama sebanyak dua kali tidak bisa maju pada pilkada," tuturnya.
selain itu, komisi ii dpr ri juga menyetujui rancangan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. 
dalam pkpu tersebut dalam pasal 19 disebutkan syarat yang harus dipenuhi adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil wali kota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 
"kita pasti setuju itu ya, oke," pungkas ahmad.
jika rancangan pkpu tersebut disahkan menjadi pkpu, maka akan 
mengubah kontestasi pilkada, terutama pilgub bengkulu. 
sebab, gubernur bengkulu, rohidin mersyah terancam tidak bisa kembali maju pada pilkada pada 2024 ini. 
seperti diketahui, rohidin mersyah awalnya sebagai wakil gubernur bengkulu pertama kali diangkat sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu pada tanggal 22 juni 2017.
hal tersebut berdasarkan surat yang ditandatangani menteri dalam negeri tjahjo kumolo nomor 122.17/2928/sj tentang penugasan wakil gubernur bengkulu sebagai pelaksana tugas gubernur bengkulu. 
surat itu keluar saat ridwan mukti sebagai gubernur bengkulu dilakukan penahanan oleh komisi pemberantasan korupsi (kpk) terkait kasus korupsi.
kemudian, rohidin mersyah dilantik menggantikan gubernur bengkulu sebelumnya ridwan mukti, berdasarkan pada surat keputusan presiden republik indonesia nomor 215/p tahun 2018. 
pelantikan tersebut digelar di istana negara pada senin 10 desember 2018.
pada tanggal 12 februari 2021, masa jabatan gubernur bengkulu rohidin mersyah dan wakil gubernur bengkulu yang baru, dedy ermansyah berakhir.
jika dihitung sejak menjabat sebagai plt, maka rohidin sudah menjabat selama 3 tahun 7 bulan sebagai gubernur bengkulu pada periode pertama.
untuk periode kedua, rohidin mersyah dan rosjonsyah menang dalam pilkada tahun 2020. 
presiden joko widodo melantik rohidin mersyah dan rosjonsyah sebagai gubernur dan wakil gubernur bengkulu di istana negara jakarta pada kamis, 25 februari 2021, dan menjabat sampai sekarang.
sementara itu, pengamat politik bengkulu dr masterjon mengatakan, implikasi dari putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023 sangat jelas. terutama bagi kepala daerah yang akan maju kepala pada pilkada tahun 2024.
"dari hasil rapat kpu dengan anggota komisi ii dpr ri itu membuat kejelasan tidak lagi abu -abu, dimana sesuai dengan putusan mk mengatakan tidak melihat jenis jabatan baik itu pelaksana tugas atau pejabat sementara. asal sudah dua setengah tahun maka dianggap satu periode," terang masterjon.
menurut masterjon, kejelasan yang diberikan oleh hasil rapat dengan dpr ri ini mengakhiri ketidakpastian yang selama ini melingkupi masa jabatan kepala daerah.
"hasil dari rapat bersama anggota dpr ri itu menjadi jelas, tidak lagi abu-abu. kalau selama ini kan masih abu-abu," tegasnya.
masterjon menjelaskan, pilgub bengkulu 2024 diperkirakan akan diwarnai dengan munculnya banyak kandidat baru yang siap bersaing memperebutkan kursi gubernur. situasi ini tentunya akan meningkatkan dinamika politik di bengkulu, dengan berbagai partai politik dan kandidat independen yang berusaha mendapatkan dukungan dari pemilih.
"dengan peta politik yang berubah, dinamika kampanye dan pendekatan kepada masyarakat juga akan mengalami penyesuaian. kandidat diharapkan dapat menghadirkan visi dan misi yang jelas serta program kerja yang konkret untuk menarik perhatian pemilih," tutupnya. (151/999)