Dewan Siap Bantu Tuntaskan Rekomendasi BPK, Begini Pernyataan Edwar Samsi

Reporter: Eko |

Editor: Dendi |

Minggu , 02 Jun 2024 - 20:47

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi SIP MM menyatakan kesiapannya untuk membantu Pemprov tindaklanjuti rekomendasi BPK.-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Harianbengkuluekspress.id - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan rekomendasi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Tahun 2023.

Sebab, meskipun telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu masih memiliki pekerjaan rumah (PR) menyelesaikan sejumlah rekomendasi BPK.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi SIP MM menyatakan kesiapannya untuk membantu pihak eksekutif dalam menyelesaikan PR tersebut.

"Kami di DPRD Provinsi Bengkulu siap membantu pihak eksekutif untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK," ujar Edwar, Minggu 2 Juni 2024.

Salah satu temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti adalah ada anggaran dan realisasi belanja bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas atas kendaraan dinas di 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Begitupun dengan belanja perjalanan dinas di 9 OPD terjadi lebih bayar.

Edwar menegaskan bahwa DPRD akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

"Seperti halnya kelebihan bayar. Kita akan panggil supaya dikembalikan," tuturnya.

Edwar meminta, temuan dan rekomendasi BPK dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu 60 hari kerja yang diberikan. Sehingga persoalan rekomendasi BPK tidak lagi terjadi dikemudian hari.

"Mudah-mudahan ini semua bisa kita tuntaskan," tambah Edwar.

Di sisi lain, terkait data pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Badan Pemeriksaan (BPK) Perwakilan Bengkulu, posisi per Semester II tahun 2023 se-Provinsi Bengkulu adalah sebesar 78,61 persen dan telah melampaui target nasional sebesar 75 persen.

Namun, posisi TLRHP BPK pada Pemprov Bengkulu masih tercapai 62,44 persen.

dewan siap bantu tuntaskan rekomendasi bpk, begini pernyataan edwar samsi                              harianbengkuluekspress.id - badan pemeriksa keuangan (bpk) memberikan waktu 60 hari untuk menyelesaikan rekomendasi atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) provinsi tahun 2023. 
sebab, meskipun telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp), pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu masih memiliki pekerjaan rumah (pr) menyelesaikan sejumlah rekomendasi bpk.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi sip mm  menyatakan kesiapannya untuk membantu pihak eksekutif dalam menyelesaikan pr tersebut.
"kami di dprd provinsi bengkulu siap membantu pihak eksekutif untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi bpk," ujar edwar, minggu 2 juni 2024.
salah satu temuan bpk yang perlu ditindaklanjuti adalah ada anggaran dan realisasi belanja bahan bakar minyak (bbm) dan pelumas atas kendaraan dinas di 9 organisasi perangkat daerah (opd) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. 
begitupun dengan belanja perjalanan dinas di 9 opd terjadi lebih bayar. 
baca juga:bawaslu data baliho bacalon melanggar, maksimalkan peran badan adhock 
baca juga:kasus dbd capai 120 kasus, segini jumlah korban meninggalnya
edwar menegaskan bahwa dprd akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini.
"seperti halnya kelebihan bayar. kita akan panggil supaya dikembalikan," tuturnya.
edwar meminta, temuan dan rekomendasi bpk dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu 60 hari kerja yang diberikan. sehingga persoalan rekomendasi bpk tidak lagi terjadi dikemudian hari.
"mudah-mudahan ini semua bisa kita tuntaskan," tambah edwar.
di sisi lain,  terkait data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (tlrhp) badan pemeriksaan (bpk) perwakilan bengkulu, posisi per semester ii tahun 2023 se-provinsi bengkulu adalah sebesar 78,61 persen dan telah melampaui target nasional sebesar 75 persen. 
namun, posisi tlrhp bpk pada pemprov bengkulu  masih tercapai 62,44 persen.
edwar mengatakan, memang secara menyeluruh se-provinsi bengkulu ini sudah 78 persen, tetapi untuk pemprov belum tercapai target nasional.
"nah, itu kita dorong agar tidak lanjut itu, bisa dituntaskan," katanya.
edwar juga mengapresiasi pemprov telah mendapatkan opini wtp 7 kali berturut-turut. namun demikian,  catatan-catatan yang diberikan bpk harus secepatnya ditindaklanjuti.
sementara itu,  sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu isnan fajri ssos mkes mengatakan, pihaknya komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan dalam bentuk rekomendasi bpk.
"apa yang telah menjadi rekomendasi bpk, pasti segera kita tindaklanjuti," terang isnan.
isnan mengatakan, pemprov terus berupaya untuk melakukan perbaikan pada sistem pengelolaan keuangan. meskipun masih terjadi beberapa kelemahan yang harus dilakukan perbaikan.
"setiap tahun kita terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola keuangan kita, agar bisa terus baik," tambahnya.
tidak hanya soal temuan dalam bentuk rekomendasi. bpk juga mencatat, berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (tlrhp) bpk. posisi tlrhp bpk pada pemprov bengkulu sendiri baru mencapai 62,44 persen.
isnan mengatakan, tlrhp bpk itu merupakan warisan pada kepemimpinan sebelumnya. pihaknya terus berupaya menuntaskan temuan yang terus timbul setiap tahun tersebut.
"tindak lanjut lhp itu sebagai warisan. dari dulu sudah kita terus uraikan. itu generasi sebelumnya yang belum tuntas. maka setiap tahun, kita uraikan dan kita kurangi," ungkapnya.
persoalan tindaklanjuti temuan bpk yang sudah lama itu, menurut isnan, tidak bisa langsung diselesaikan. persoalannya juga susah diselesaikan. apalagi orang yang telah menjadi temuan, sudah meninggal. termasuk barang yang menjadi aset pemerintah sudah hilang.
"tapi kita tidak berhenti. terus kita koordinasikan, sinergikan, agar bisa dituntaskan. karena memang tidak mudah menyelesaikannya," tandas isnan. (151/prw)