Jalan Lingkungan Diusulkan Rp 50 Miliar, Masih Perlu Persetujuan Lembaga Ini untuk Realisasinya

Harianbengkuluekspress.id- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bengkulu merancang kebutuhan anggaran untuk infrastruktur 2025. Adapun perkiraan angagran yang diusulkan Rp 50 miliar, khusus untuk melanjutkan proyek jalan lingkungan. 

"Untuk usulan anggaran jalan lingkungan yang diajukan Dinas PUPR kota mencapai 50 miliar. Tetapi usulan ini nantinya harus mendapatkan persetujuan dahulu dari dewan kota bengkulu," ujar Kepala DPUPR Kota Bengkulu, Noprisman melalui Kabid Cipta Karya, Toma Iwan kepada BE, Minggu, 4 Agustus 2024. 

Diketahui, tanggung jawab PUPR untuk menjamin infrastruktur dasar masyarakat semakin banyak. Hal ini terlihat dari ratusan proposal yang meminta perbaikan jalan lingkungan. Rata-rata usulan ini merupakan kawasan perumahan yang tersebar disetiap kecamatan. 

Untuk skala perumahan idealnya membutuhkan dana Rp 500-Rp 1 miliar. 

BACA JUGA:Syarat Penyerahan PSU Tak Lengkap, Aset Perumnas Ditolak, Segini Jumlahnya

BACA JUGA:Sekda Berhasil Perjuangkan Tambahan Formasi P3K, Ini Tujuannya

Dalam hal ini Dinas PUPR juga telah berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melihat apakah perumahan masyarakat itu sudah diserahterimakan oleh pengembang. Jika telah menjadi aset kota maka bisa dimasukkan dalam kuota perbaikan jalan dalam APBD. 

"Usulan masyarakat cukup banyak mungkin ratusan link jalan,  namun karena kondisi anggaran pemerintah kota akan melakukan pembangunan jalan tersebut secara berkala dengan mempertimbangkan skala prioritas," jelasnya. 

Sejauh ini pihaknya terus melakukan pemetaan terhadap titik jalan yang akan diperbaiki, dilakukan pengukuran serta melihat kondisi jalan sehingga bisa ditentukan penindakannya. 

Meski proyek jalan lingkungan akan diusulkan Rp 50 miliar, namun belum dapat dipastikan. Sebab, ada kemungkinan dana tersebut berkurang atau justru ditambah. 

BACA JUGA:Bangun RTH Anggarkan Rp 10 Miliar, Diusulkan Dalam APBD Kota Bengkulu Tahun Ini

"Pertimbangan berada di ingkat Banggar DPRD dan TAPD. Kalau memang harus menutup kebutuhan lain ada kemungkinan dikurangi, tapi ada kemungkinan juga bisa ditambah, karena pembangunan jalan tetap menjadi skala prioritas pemerintah," sampainya. 

Meskipun demikian, berapapun anggaran yang akan disetujui dalam APBD nanti, pihaknya akan memaksimalkan penggunaan anggaran tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu, Nuzuludin mengatakan, siap mendorong kebutuhan anggaran infrastruktur di APBD 2025. Dari hasil laporan masyarakat masih banyak yang perlu dibangun dan hal tersebut menjadi skala prioritas dari DPRD.