Dugaan Korupsi DD Lebong, Kerugian Rp 804 Juta, Baru Kembalikan Rp 16 Juta

Reporter: Erik |

Editor: Dendi Supriadi |

Senin , 12 Aug 2024 - 21:17

Kasat Reskrim Polres Lebong, AKP Rabnus Supandri-Istimewa/Bengkuluekspress.-

Harianbengkuluekspress.id – Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reskrim Polres Lebong segera melimpahkan berkas ke 2 tersangka dugaan korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024 Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong.

Kapolres Lebong, AKBP Awilzan SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Rabnus Supandri SSos didampingi Kanit Tipidkor, AIPTU Maslikan menegaskan, bahwa memang dalam kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani pihaknya saat ini memfokuskan untuk pengembalian kerugian negara (KN).

“Saat ini baru didapat pengembalian KN Rp 16 jutaan,” kata Kasat, Senin, 12 Agustus 2024.

Lanjut Kasat Reskrim, dari hasil penghitungan KN yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lebong, dari pagu DD dan ADD Desa Pungguk Pedaro tahun 2022 sebesar Rp 1,2 miliar lebih, kerugian negara mencapai Rp 804 juta lebih.

“Anggaran yang diduga dikorupsikan mencapai 63 persen lebih dari nilai pagu,” jelasnya.

Menurut Kasat, disamping fokus untuk pengembalian KN, penyidik juga terus mempersiapkan seluruh berkas yang dibutuhkan. Sehingga penyidik bisa secepatnya menyerahkan berkas tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lebong.

“Jika tidak ada halangan, dalam waktu dekat ini berkas sudah kita serahkan ke JPU,” tuturnya.

Kembali mengingatkan, dugaan kasus korupsi DD dan ADD Desa Pungguk Pedaro sendiri berawal pada tahun 2023 yang lalu, sebanyak 6 orang perangkat desa melaporkan adanya dugaan penyelewengan DD dan ADD. Sebab, para perangkat desa tersebut belum menerima honor selama 7 bulan di tahun 2022.

Pada saat itu juga dilakukan audit investigasi oleh tim dari Inspektorat Kabupaten Lebong terhadap Desa Pungguk Pedaro dan didapati adanya kerugian negara sebesar Rp 712 juta lebih.

Dengan rincian, DD sebesar Rp 489 juta lebih dan ADD sebesar Rp 222 juta lebih dan hasil tersebut diserahkan ke unit Tipidkor Sat Res Polres Lebong.

Pada saat itu, dari pihak Polres Lebong memberikan batasan selama 60 hari kalender kepada mantan Kades Punggu Pedaro, untuk mengembalikan Kerugian Negara hasil audit investigasi oleh Inspektorat.

Akan tetapi, hingga batas yang telah ditentukan, mantan Kades tersebut tidak mengindahkan atau tidak menyelesaikan apa yang telah diminta untuk mengembalikan hasil audit investigasi.

dugaan korupsi dd lebong, kerugian rp 804 juta, baru kembalikan rp 16 juta                            harianbengkuluekspress.id – unit tindak pidana korupsi (tipidkor) satuan reskrim polres lebong segera melimpahkan berkas ke 2 tersangka dugaan korupsi dana desa (dd) dan alokasi dana desa (add) tahun 2024 desa pungguk pedaro kecamatan bingin kuning ke kejaksaan negeri (kejari) lebong.
kapolres lebong, akbp awilzan sik melalui kasat reskrim, akp rabnus supandri ssos didampingi kanit tipidkor, aiptu maslikan menegaskan, bahwa memang dalam kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani pihaknya  saat ini memfokuskan untuk pengembalian kerugian negara (kn).
“saat ini baru didapat pengembalian kn rp 16 jutaan,” kata kasat, senin, 12 agustus 2024.
lanjut kasat reskrim, dari hasil penghitungan kn yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten lebong, dari pagu dd dan add desa pungguk pedaro tahun 2022 sebesar rp 1,2 miliar lebih, kerugian negara mencapai rp 804 juta lebih.
“anggaran yang diduga dikorupsikan mencapai 63 persen lebih dari nilai pagu,” jelasnya.
menurut kasat, disamping fokus untuk pengembalian kn, penyidik juga terus mempersiapkan seluruh berkas yang dibutuhkan. sehingga penyidik bisa secepatnya menyerahkan berkas tahap 1 ke jaksa penuntut umum (jpu) kejari lebong.
baca juga:kopli belum bisa berlayar di pilkada lebong, 3 parpol belum keluarkan rekomendasi
baca juga:petani pino raya keluhkan ppl, ini penyebabnya
“jika tidak ada halangan, dalam waktu dekat ini berkas sudah kita serahkan ke jpu,” tuturnya.
kembali mengingatkan, dugaan kasus korupsi dd dan add desa pungguk pedaro sendiri berawal pada tahun 2023 yang lalu, sebanyak 6 orang perangkat desa melaporkan adanya dugaan penyelewengan dd dan add. sebab, para perangkat desa tersebut belum menerima honor selama 7 bulan di tahun 2022. 
pada saat itu juga dilakukan audit investigasi oleh tim dari inspektorat kabupaten lebong terhadap desa pungguk pedaro dan didapati adanya kerugian negara sebesar rp 712 juta lebih.
dengan rincian, dd sebesar rp 489 juta lebih dan add sebesar rp 222 juta lebih dan hasil tersebut diserahkan ke unit tipidkor sat res polres lebong.
pada saat itu, dari pihak polres lebong memberikan batasan selama 60 hari kalender kepada mantan kades punggu pedaro, untuk mengembalikan kerugian negara hasil audit investigasi oleh inspektorat. 
akan tetapi, hingga batas yang telah ditentukan, mantan kades tersebut tidak mengindahkan atau tidak menyelesaikan apa yang telah diminta untuk mengembalikan hasil audit investigasi.
oleh sebab itu, dugaan kasus korupsi dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan dan akan menetapkan tersangkanya. namun sebelum itu penyidik unit tipidkor juga telah meminta tim auditor dari inspektorat kabupaten lebong untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara (pkkn).
baca juga:64 desa belum ajukan dd tahap ii, ini deadline pengajuan pencairan dana desa tahap ii di kabupaten seluma
baca juga:pilkada seluma 2024: partai pendukung teddy - gustianto bertambah
dari hasil pkkn yang telah dilaksanakan, didapat sebesar rp 804 juta yang mana jumlah tersebut bertambah dari hasil investigasi yang dilaksanakan di tahun 2023 yang lalu sebesar rp 712 juta. 
atas hasil tersebut, unit tipidkor sat res polres lebong kembali melaksanakan gelar perkara dan telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka.
sementara itu, dari hasil penyidikan menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ke 2 tersangka dalam melaksanakan kegiatan apbdes pungguk pedaro tahun 2022 seperti tidak dibayarkannya honor perangkat desa dengan rata-rata selama 7 bulan, tidak disalurkannya blt dd selama 6 bulan.
selain itu, adanya laporan pertanggungjawaban keuangan yang tidak lengkap dan tidak sah, pengelolaan keuangan desa yang hanya dijalankan ke 2 tersangka tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, adanya bangunan fisik irigasi tersier yang gagal konstruksi dan diluar toleransi yang diizinkan. 
juga terdapat beberapa belanja fiktif dan berbagai perbuatan melawan hukum lainnya.
sementara itu, untuk barang bukti yang juga berhasil didapat seperti salinan permenkeu tentang penetapan anggaran dd tahun anggaran (ta) 2022, salinan perbub lebong tentang rincian add ta 2022. kemudian rkpdes dan apbdes ta 2022, sk para pihak yang terlibat, laporan realisasi anggaran apbdes ta 2022, rekening koran tahun 2022, rab dan gambar irigasi ditambah dokumen pencairan dan seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan apbdesa pungguk pedaro tahun 2022.
adapun2 tersangka yang telah ditetapkan yakni st yang merupakan mantan kepala desa (kades) pungguk pedaro, dan yd yang merupakan bendahara desa tersebut. (614)