Parlemen Jalanan, Desak Reformasi, Mahasiswa Kembali Gelar Demo

Reporter: Eko |

Editor: Haijir |

Jumat , 23 Aug 2024 - 21:39

EKO/BE Ribuan mahasiswa menggelar demo di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu. Jumat 23 Agustus 2024.--

Harianbengkuluekspress.id - Aksi demonstrasi besar-besaran kembali digelar oleh mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Ada ribuan massa mengatasnamakan Gerakan Bengkulu Melawan, menuntut reformasi, di tengah kacaunya sistem demokrasi yang akan dibuat oleh pemerintah.

Para demonstran tidak hanya menolak upaya pengingkaran oleh DPR RI terhadap Putusan MK RI Nomor: 60 dan 70 Tahun 2024.

Namun juga mendesak seluruh Lembaga, Instansi dan warga negara RI untuk mematuhi Putusan MK RI Nomor 60 dan Putusan MK RI 70 Tahun 2024.

"Kami juga menuntut untuk membentuk Undang-Undang Reformasi Partai Politik dan menghilangkan ambang batas presidensial dan parlemen, serta mendesak Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya," tegas Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bengkulu (UNIB) Ridhoan Parlaungan Hutasuhut dalam orasinya di depan Gedung DPRD Provinsi Bengkulu, Jumat 23 Agustus 2024.

Dijelaskannya, Putusan MK RI Nomor 60 dan 70 Tahun 2024 tidak boleh ditawar lagi. Jika langkah itu kembali dijegal oleh DPR RI, maka demokrasi di Indonesia akan semakin rusak oleh penguasa negara.

"Kita tidak boleh diam. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja," tuturnya.

Ridhoan juga menegaskan, pihaknya juga menuntut Presiden dan DPR RI untuk segera membentuk Rancangan Undang-Undang Reformasi Partai Politik dan Nol Persen Presidential Threshold serta Parlementary Treshold.

"Apabila tuntutan ini tidak dilaksanakan dengan rasa keadilan yang substansial, maka kami dengan tegas menolak seluruh rangkaian demokrasi yang cacat secara konstitusional," tegas Ridhoan.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dari BEM dan OKP di Bengkulu itu, telah menggelar aksi sejak pukul 14.30 WIB, hingga berakhir pada 17.45 WIB. Para pendemo juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan pengamanan lengkap.

Para mahasiswa telah meminta para anggota DPRD provinsi Bengkulu, menggelar parlemen jalanan dalam menyampaikan tuntutan. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Ihsan Fajri hadir langsung menemui para pendemo.

parlemen jalanan, desak reformasi, mahasiswa kembali gelar demo                            harianbengkuluekspress.id - aksi demonstrasi besar-besaran kembali digelar oleh mahasiswa di depan gedung dprd provinsi bengkulu.
ada ribuan massa mengatasnamakan gerakan bengkulu melawan, menuntut reformasi, di tengah kacaunya sistem demokrasi yang akan dibuat oleh pemerintah.
para demonstran tidak hanya menolak upaya pengingkaran oleh dpr ri terhadap putusan mk ri nomor: 60 dan 70 tahun 2024.
namun juga mendesak seluruh lembaga, instansi dan warga negara ri untuk mematuhi putusan mk ri nomor 60 dan putusan mk ri 70 tahun 2024.
baca juga:kondisi aman terkendali, polda terima segini laporan masyarakat
baca juga:polda ajak pelajar perangi berita hoax, ini sasarannya
"kami juga menuntut untuk membentuk undang-undang reformasi partai politik dan menghilangkan ambang batas presidensial dan parlemen, serta mendesak presiden jokowi untuk mundur dari jabatannya," tegas presiden mahasiswa badan eksekutif mahasiswa (bem) universitas bengkulu (unib) ridhoan parlaungan hutasuhut dalam orasinya di depan gedung dprd provinsi bengkulu, jumat 23 agustus 2024.
dijelaskannya, putusan mk ri nomor 60 dan 70 tahun 2024 tidak boleh ditawar lagi. jika langkah itu kembali dijegal oleh dpr ri, maka demokrasi di indonesia akan semakin rusak oleh penguasa negara.
"kita tidak boleh diam. negeri ini sedang tidak baik-baik saja," tuturnya.
ridhoan juga menegaskan, pihaknya juga menuntut presiden dan dpr ri untuk segera membentuk rancangan undang-undang reformasi partai politik dan nol persen presidential threshold serta parlementary treshold.
baca juga:bs dilanda bencana banjir, ini dampaknya
"apabila tuntutan ini tidak dilaksanakan dengan rasa keadilan yang substansial, maka kami dengan tegas menolak seluruh rangkaian demokrasi yang cacat secara konstitusional," tegas ridhoan.
ribuan mahasiswa yang tergabung dari bem dan okp di bengkulu itu, telah menggelar aksi sejak pukul 14.30 wib, hingga berakhir pada 17.45 wib. para pendemo juga dijaga ketat oleh aparat kepolisian dengan pengamanan lengkap.
para mahasiswa telah meminta para anggota dprd provinsi bengkulu, menggelar parlemen jalanan dalam menyampaikan tuntutan. ketua dprd provinsi bengkulu ihsan fajri hadir langsung menemui para pendemo.
didampingi oleh para anggota dewan lain, seperti samsu amanah, raharjo sudiro, sujono, m gustiadi, darmawansyah dan sekwan dprd provinsi bengkulu erlangga.
baca juga:apresiasi pelanggan dengan telkomselpoin, dapatkan manfaat lebih dari penggunaan produk telkomsel
lewat pengamanan ketat, tuntutan massa aksi, agar anggota dprd provinsi bengkulu mendukung tuntutan dan langsung dikirim ke dpr ri langsung disetujui.
massa juga menuntut untuk mendatangkan oknum satpam dprd provinsi bengkulu yang diduga melakukan kekerasan kepada mahasiswa pada aksi yang digelar rabu  21 agustus 2024, di depan gedung dprd provinsi bengkulu. hasilnya, oknum satpam yang telah didatangkan di hadapan massa itu, langsung dilakukan pemecatan oleh sekwan dprd provinsi bengkulu.
meski sempat terjadi aksi lemparan botol air mineral, namun aksi bisa berjalan kondusif.
ketua dprd provinsi bengkulu ihsan fajri mengatakan, tuntutan para pendemo itu telah disetujui. artinya, dprd provinsi juga ikut memberikan aspirasi tersebut ke dpr ri.
baca juga:dpmd minta pemdes prioritaskan masyarakat, ini tujuannya
"sama-sama kita ketahui, di dpr ri juga sudah menunda revisi uu pilkada. tapi adik-adik mahasiswa tetap menginginkan langkah tersebut tetap dikawal, agar tidak terjadi revisi uu pilkada tersebut," terang ihsan.
kemudian, terkait oknum satpam yang melakukan kekerasan kepada mahasiswa juga sudah diproses oleh sekwan dprd provinsi bengkulu. sebab, kewenangan pemecatan itu ada di sekwan dprd provinsi bengkulu.
"sekwan sudah menyampaikan itu (pemecatan) di forum mahasiswa itu. saya kira itu sudah sangat jelas," tandasnya. (eko)
baca juga:26 kelompok tani terima bantuan ini
tuntutan massa aksi
- mendesak dpr ri untuk tidak menganulir putusan mk ri nomor: 60 dan 70 tahun 2024.
- mendesak seluruh lembaga, instansi dan warga negara ri untuk mematuhi putusan mk ri nomor 60 dan 70 tahun 2024.
- menuntut presiden dan dpr ri untuk segera membentuk rancangan undang-undang reformasi partai politik.
- menuntut presiden dan dpr ri untuk segera membentuk rancangan undang-undang reformasi partai politik dan nol persen presidential threshold serta parlementary treshold apabila tuntutan ini tidak dilaksanakan dengan rasa keadilan yang substansial, maka kami dengan tegas menolak seluruh rangkaian demokrasi yang cacat secara konstitusional.
- mendesak presiden jokowi untuk segera mundur dari jabatannya sebagai presiden republik indonesia karena telah gagal dalam memimpin serta menimbulkan segala kekacauan di negara ri.