Sapuan - Wasri Tak Bisa Kampanye hingga Pilkada Berakhir, Surat Permohonan Cuti Tak Bisa Diproses

Reporter: Rewa, Budi Hartono |

Editor: Dendy Supriadi |

Minggu , 10 Nov 2024 - 21:56

Calon Bupati Mukomuko urut 3, Sapuan mengaku dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Di sisi lain, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Ferry Ernez Parera memberikan penjelasan soal izin cuti Sapuan - Wasri.-RIO/BE -

Harianbengkuluekspress.id - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko, Sapuan dan Wasri, dipastikan tidak bisa melakukan kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mukomuko tahun 2024.

Hal ini terjadi karena keduanya terlambat mengajukan cuti sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu hingga 11 September 2024.

Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Ferry Ernez Parera mengatakan, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengingatkan seluruh kepala daerah di Bengkulu yang mencalonkan diri untuk segera mengajukan cuti. Itu dilakukan agar mereka bisa melakukan kampanye.

"Kami sudah menyampaikan surat pada 26 Agustus 2024 kepada seluruh bupati dan wakil bupati di Bengkulu bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri wajib mengajukan cuti keluar dari tanggungan negara dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara agar bisa melakukan kampanye," kata Ferry, Minggu, 10 November 2024.

Masa kampanye berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024.

Ferry menegaskan bahwa Gubernur Bengkulu berwenang mengeluarkan surat cuti paling lambat tujuh hari kerja sebelum penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Oleh karena itu, batas waktu pengajuan cuti bagi kepala daerah ditetapkan pada 11 September 2024.

"Gubernur sudah memberikan kesempatan hingga 11 September 2024 agar seluruh bupati dan wakil bupati yang mencalonkan diri mengajukan cuti. Semua kepala daerah di Bengkulu sudah mengajukan cuti kecuali Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko," ujar Ferry.

Pihaknya bahkan memberikan waktu tambahan hingga 30 Agustus bagi Sapuan dan Wasri, tetapi tetap tidak ada tanggapan positif dari keduanya.

Bahkan, lanjut Ferry, pihak Pemprov telah berkomunikasi dengan Sapuan dan Wasti terkait hal ini, tetapi jawaban yang diterima justru mengejutkan.

"Mereka menyatakan tidak perlu cuti, katanya mengikuti jejak Gibran. Kami sudah jelaskan bahwa kasus Gibran berbeda karena ada aturan khusus mengingat posisinya sebagai anak presiden," kata Ferry.

Tidak hanya Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun mengeluarkan surat pada 30 Agustus 2024 yang menekankan pentingnya kepala daerah yang ingin berkampanye untuk mengajukan cuti.

sapuan - wasri tak bisa kampanye hingga pilkada berakhir, surat permohonan cuti tak bisa diproses                            harianbengkuluekspress.id  - pasangan calon bupati dan wakil bupati mukomuko, sapuan dan wasri, dipastikan tidak bisa melakukan kampanye dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kabupaten mukomuko tahun 2024. 
hal ini terjadi karena keduanya terlambat mengajukan cuti sesuai batas waktu yang ditentukan, yaitu hingga 11 september 2024.
kepala biro pemerintahan dan kesra sekretariat daerah provinsi bengkulu, ferry ernez parera mengatakan, pemerintah provinsi bengkulu telah mengingatkan seluruh kepala daerah di bengkulu yang mencalonkan diri untuk segera mengajukan cuti. itu dilakukan agar mereka bisa melakukan kampanye. 
"kami sudah menyampaikan surat pada 26 agustus 2024 kepada seluruh bupati dan wakil bupati di bengkulu bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri wajib mengajukan cuti keluar dari tanggungan negara dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara agar bisa melakukan kampanye," kata ferry, minggu, 10 november 2024. 
baca juga: muhammadiyah bengkulu bersatu dukung romer, kebijakan rohidin pro rakyat
baca juga:kader pks se-kota bengkulu bergerak menangkan disuka
 
masa kampanye berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) berlangsung dari 25 september hingga 23 november 2024. 
ferry menegaskan bahwa gubernur bengkulu berwenang mengeluarkan surat cuti paling lambat tujuh hari kerja sebelum penetapan pasangan calon pada 22 september 2024. oleh karena itu, batas waktu pengajuan cuti bagi kepala daerah ditetapkan pada 11 september 2024.
"gubernur sudah memberikan kesempatan hingga 11 september 2024 agar seluruh bupati dan wakil bupati yang mencalonkan diri mengajukan cuti. semua kepala daerah di bengkulu sudah mengajukan cuti kecuali bupati dan wakil bupati mukomuko," ujar ferry. 
pihaknya bahkan memberikan waktu tambahan hingga 30 agustus bagi sapuan dan wasri, tetapi tetap tidak ada tanggapan positif dari keduanya.
bahkan, lanjut ferry, pihak pemprov telah berkomunikasi dengan sapuan dan wasti terkait hal ini, tetapi jawaban yang diterima justru mengejutkan. 
"mereka menyatakan tidak perlu cuti, katanya mengikuti jejak gibran. kami sudah jelaskan bahwa kasus gibran berbeda karena ada aturan khusus mengingat posisinya sebagai anak presiden," kata ferry.
tidak hanya pemerintah provinsi bengkulu, kementerian dalam negeri (kemendagri) pun mengeluarkan surat pada 30 agustus 2024 yang menekankan pentingnya kepala daerah yang ingin berkampanye untuk mengajukan cuti. 
menindaklanjuti surat ini, pemprov bengkulu mengeluarkan surat cuti untuk semua kepala daerah yang mencalonkan diri pada 3 september 2024, kecuali untuk sapuan dan wasri karena mereka tidak memenuhi prosedur.
"semua bupati dan wakil bupati di bengkulu dapat surat cuti, kecuali sapuan dan wasri karena keduanya tidak mengajukan cuti," ujar ferry.
pada 3 september 2024, gubernur bengkulu rohidin mersyah mengirim surat khusus kepada sapuan dan wasri untuk meminta penjelasan terkait alasan mereka tidak mengajukan cuti. 
surat balasan yang diterima pada 4 september menyatakan bahwa mereka merasa tidak perlu cuti karena menganggap status mereka sebagai petahana (incumbent) sudah memadai untuk menghindari aturan cuti.
menghadapi situasi ini, pemprov bengkulu pun bersurat kepada kemendagri pada 5 september 2024. kementerian dalam negeri kemudian merespons bahwa alasan bupati dan wakil bupati mukomuko tersebut tidak sesuai dengan aturan. 
"setiap kepala daerah yang mencalonkan diri tetap wajib cuti," tegas kemendagri dalam suratnya.
meski akhirnya sapuan dan wasri mengajukan cuti pada 12 september 2024, pemprov bengkulu baru menerima surat mereka pada 17 september 2024. sayangnya, batas waktu yang diberikan sudah terlewat sehingga gubernur bengkulu tidak dapat lagi mengeluarkan izin cuti tersebut. akibatnya, sapuan dan wasri tidak memiliki izin resmi untuk kampanye. 
"ketidaksesuaian ini akan berdampak pada hak mereka sendiri dalam pilkada 2024," pungkas ferry, menyayangkan kelalaian administrasi yang dilakukan pasangan petahana ini.
 
baca juga:3 tahun memimpin mukomuko, ini prestasi yang ditorehkan bupati sapuan dan wabup wasri
baca juga:bupati sapuan ajak masyarakat isi kemerdekaan dengan kolaborasi bangun bangsa
sapuan mengaku diperlakukan tidak adil
tidak diundangnya paslon bupati dan wakil bupati kabupaten mukomuko nomor urut 3, sapuan-wasri pada debat publik sabtu, 9 november 2024 malam di hotel mercure bengkulu bakal berbuntut panjang. 
paslon sapuan-wasri langsung menyampaikan sikap dan pernyataan yakni mengaku merasa sangat dirugikan dan diperlakukan tidak adil atau tidak diperlakukan tidak setara dengan pasangan calon lainnya. 
sapuan merasakan kesempatannya untuk menyampaikan capaian program dari kebijakan yang telah dilakukan selama menjabat bupati dan wakil bupati mukomuko tahun 2021, pupus. 
pihaknya juga merasa kehilangan momentum untuk menyampaikan arah kebijakan program yang akan ditawarkan ke masyarakat kabupaten mukomuko untuk periode 2024-2029. 
sapuan juga menyampaikan menduga ada upaya serius untuk menghalangi sapuan-wasri hadir di panggung debat tersebut. 
“kami mencermati itu sesuatu yang kurang bermartabat dan tidak biasa,” katanya. 
sapuan juga minta pendukung dan simpatisannya untuk tidak berbuat anarkis dan melawan hukum. 
“kita terima ini dengan hati yang sabar. semoga dibalik semua ini tuhan tunjukkan jalan yang seadil-adilnya. mari kita lanjutkan dan tuntaskan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat dengan berbuat sebaik-baiknya. demi kesejahteraan para petani, nelayan, buruh dan semua elemen masyarakat. tetap kompak dan bekerja keras. kebersamaan adalah yang paling utama,” ujarnya. 
sapuan juga menjelaskan bahwa pada tanggal 23 september 2024, sapuan-wasri ditetapkan sebagai calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) kabupaten mukomuko oleh komisi pemilihan umum (kpu) kabupaten mukomuko. 
bahwa berdasarkan jadwal kampanye yang telah pihaknya terima, kampanye dimulai 24 september -23 november 2024.
kemudian pada 24 september 2024, jelas sapuan, menteri dalam negeri (mendagri) telah menetapkan m rizon shut msi sebagai pjs bupati mukomuko. maka sejak tanggal tersebut, seluruh
kewenangan, perangkat dan fasilitas kekuasaan sebagai bupati mukomuko telah diemban dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pjs bupati. 
maka sejak saat itu, lanjut sapuan, dirinya selaku bupati mukomuko secara sah telah menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak lagi menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan bupati mukomuko. sementara itu, ketua kpu kabupaten mukomuko, marjono ketika dikonfirmasi wartawan usai debat menyampaikan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 masih berstatus kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten mukomuko.
keduanya belum melampirkan surat cuti. sehingga sesuai rekomendasi dari bawaslu, maka keduanya belum bisa melakukan kampanye termasuk mengikuti debat perdana. 
“kami telah menerbitkan rekomendasi dan disampaikan ke paslon nomor 3 agar mengurus surat cuti kampanye. ketika sudah dipenuhi surat cuti tersebut, paslon boleh melakukan kampanye dan lainnya. konfirmasi sampai hari ini (minggu,red), surat cutinya belum ada dan belum disampaikan ke kpu mukomuko,” pungkasnya.(900/999)