Monitoring Jaminan Sosial Pekerja Rentan, BPJSTK Bengkulu Minta Kota/Kabupaten Anggarkan Senilai Ini

Reporter: Eko/Indri |

Editor: Zalmi Herawati |

Rabu , 13 Nov 2024 - 21:48

INDRI/BE BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu menyerahkan santunan jaminan kematian kepada keluarga pekerja rentan sebagai bagian dari Rapat Monitoring Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Hotel Mercure, Bengkulu, pada 13 November 2024.--

Harianbengkuluekspress.id - BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Provinsi Bengkulu bersama pemangku kepentingan terkait mengadakan rapat monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.

Rapat yang berlangsung di Hotel Mercure pada Rabu, 13 November 2024 ini bertujuan memastikan keberlanjutan perlindungan sosial bagi pekerja rentan pada 2025 sesuai dengan arahan dari pemerintah provinsi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Ferama Putri dalam sambutannya menyatakan, "Tujuan utama dari Rapat Monitoring Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dalam Program Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Bengkulu ini ialah untuk memastikan pemerintah provinsi memberikan perlindungan bagi pekerja rentan pada tahun 2025."

Langkah ini sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Bengkulu pada Mei 2024 yang mendorong kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan di wilayah masing-masing. Untuk itu acara ini juga mengundang sejumlah pihak untuk hadir, diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, Kepala Disnaker Provinsi Bengkulu, Kepala BPKAD Provinsi Bengkulu, serta Sekretaris Daerah dan kepala dinas dari kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu.

Mereka bersama-sama membahas berbagai upaya dan pembagian peran dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan. Rapat monitoring ini juga memiliki agenda untuk mengevaluasi perlindungan yang telah berjalan, serta merencanakan langkah-langkah untuk menjamin perluasan perlindungan di seluruh kabupaten/kota.

Dari rapat monitoring itu diketahui Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Bengkulu, sudah memulai upaya perlindungan pekerja rentan. Pada tahun ini melindungi 39.487 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten seperti Kaur, Mukomuko, Rejang Lebong, dan Bengkulu Selatan.

"Ini menjadi harapan kami agar kabupaten/kota lainnya dapat mengambil peran dan melanjutkan perlindungan pekerja rentan di wilayah masing-masing," ucap Ferama.

Ferama berharap melalui kegiatan monitoring ini, pemerintah kabupaten/kota di Bengkulu dapat menganggarkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan pada tahun 2025. BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Bengkulu meminta kabupaten/kota untuk menganggarkan belanja jaminan social ketenagakerjaan sebanyak 70% atau 80.418 jiwa dengan jumlah iuran kabupaten/kota senilai Rp. 16,2 miliar.

Penganggaran dana bagi pekerja rentan ini menjadi langkah strategis dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem di Provinsi Bengkulu melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.

Jika pemerintah kabupaten/kota telah menetapkan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan pada 2025. Hal ini bisa meningkatkan tingkat kaples dan menekan angka kemiskinan ekstrem melalui jalur perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Ferama Putri mengatakan, penyerahan santunan kepada pekerja rentan sebagai bagian dari upaya konkret dalam melindungi hak-hak pekerja. Langkah ini, sebagai bukti nyata sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu, untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya yang menghadapi risiko kecelakaan atau kematian terkait pekerjaan. Pekerja rentan dimaksud mendapatkan santunan.

monitoring jaminan sosial pekerja rentan, bpjstk bengkulu minta kota/kabupaten anggarkan senilai ini                            harianbengkuluekspress.id - bpjs ketenagakerjaan (bpjstk) provinsi bengkulu bersama pemangku kepentingan terkait mengadakan rapat monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam upaya mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem.
rapat yang berlangsung di hotel mercure pada rabu, 13 november 2024 ini bertujuan memastikan keberlanjutan perlindungan sosial bagi pekerja rentan pada 2025 sesuai dengan arahan dari pemerintah provinsi.
kepala bpjs ketenagakerjaan bengkulu, ferama putri dalam sambutannya menyatakan, "tujuan utama dari rapat monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dalam program pengentasan kemiskinan ekstrem di provinsi bengkulu ini ialah untuk memastikan pemerintah provinsi memberikan perlindungan bagi pekerja rentan pada tahun 2025."  
langkah ini sejalan dengan surat edaran gubernur bengkulu pada mei 2024 yang mendorong kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rentan di wilayah masing-masing. untuk itu acara ini juga mengundang sejumlah pihak untuk hadir, diantaranya sekretaris daerah provinsi bengkulu isnan fajri, kepala disnaker provinsi bengkulu, kepala bpkad provinsi bengkulu, serta sekretaris daerah dan kepala dinas dari kabupaten/kota se-provinsi bengkulu.
baca juga:akhir bulan, apbd disahkan, segini nilai apbd provinsi bengkulu
baca juga:disuka hadirkan pendidikan gratis dan berkualitas, rancang bosda dari apbd
mereka bersama-sama membahas berbagai upaya dan pembagian peran dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan. rapat monitoring ini juga memiliki agenda untuk mengevaluasi perlindungan yang telah berjalan, serta merencanakan langkah-langkah untuk menjamin perluasan perlindungan di seluruh kabupaten/kota. 
dari rapat monitoring itu diketahui pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi bengkulu, sudah memulai upaya perlindungan pekerja rentan. pada tahun ini melindungi 39.487 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten seperti kaur, mukomuko, rejang lebong, dan bengkulu selatan. 
"ini menjadi harapan kami agar kabupaten/kota lainnya dapat mengambil peran dan melanjutkan perlindungan pekerja rentan di wilayah masing-masing," ucap ferama.
ferama berharap melalui kegiatan monitoring ini, pemerintah kabupaten/kota di bengkulu dapat menganggarkan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan pada tahun 2025. bpjs ketenagakerjaan provinsi bengkulu meminta kabupaten/kota untuk menganggarkan belanja jaminan social ketenagakerjaan sebanyak 70% atau 80.418 jiwa dengan jumlah iuran kabupaten/kota senilai rp. 16,2 miliar.
penganggaran dana bagi pekerja rentan ini menjadi langkah strategis dalam upaya menekan kemiskinan ekstrem di provinsi bengkulu melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan bpjs ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. 
baca juga:telkomsel luncurkan kampanye hari ayah nasional, teknologi bisa melepas rindu, tapi tak bisa mengulang waktu
jika pemerintah kabupaten/kota telah menetapkan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan pada 2025. hal ini bisa meningkatkan tingkat kaples dan menekan angka kemiskinan ekstrem melalui jalur perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
ferama putri mengatakan, penyerahan santunan kepada pekerja rentan sebagai bagian dari upaya konkret dalam melindungi hak-hak pekerja. langkah ini, sebagai bukti nyata sinergi antara bpjs ketenagakerjaan dan pemerintah provinsi bengkulu, untuk memastikan perlindungan sosial bagi pekerja, khususnya yang menghadapi risiko kecelakaan atau kematian terkait pekerjaan. pekerja rentan dimaksud mendapatkan santunan.
ferama menegaskan langkah ini juga telah sejalan dengan kedua instruksi presiden republik indonesia yang mengarahkan perlindungan lebih bagi pekerja. termasuk kepada pekerja yang berada dalam sektor rentan. pemprov bengkulu telah mendukung penuh pelaksanaan kedua instruksi presiden tersebut. perlindungan terhadap pekerja bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan menjamin kesejahteraan pekerja.
santunan yang diberikan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia akibat pekerjaan ini bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja dari risiko yang dapat terjadi di tempat kerja. melalui program ini, diharapkan pekerja merasa lebih aman dan terlindungi dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
baca juga:polisi gadungan tipu pacar, terduga pelaku warga muara enim larikan mobil hrv pacar dari daerah ini 
sebagaimana santunan yang diberikan bpjs ketenagakerjaam dan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu kepada ahli waris pekerja rentan yang meninggal dunia, penyerahan santunan itu berlangsung di hotel mercure bengkulu, rabu, 13 november 2024. penyerahan santunan dilakukan oleh sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri ssos mkes meliputi jaminan kecelakaan kerja (jkk), beasiswa untuk anak pekerja, dan jaminan kematian (jk). penyerahan santunan ini melalui bpjs ketenagakerjaan provinsi bengkulu. total yang diserahkan secara simbolis mencapai rp 483,5 juta.
alm. eli handayani (bengkulu utara) menerima rp 42 juta untuk jaminan kematian, alm defri yanto (bengkulu selatan) menerima rp 42 juta untuk jaminan kematian, alm.yosi kurniawati (bkd provinsi bengkulu) menerima rp 42 juta untuk jaminan kematian dan rp 141, 5 juta untuk beasiswa, dengan total santunan yang diterima rp 183,5 juta dan alm. maharani, s.pd. (guru tidak tetap sma 9 mukomuko) menerima rp 42 juta untuk jaminan kematian dan rp 174 juta beasiswa dengan total santunan yang diterima rp 216 juta.
isnan fajri mengatakan, penyerahan santunan bagi pekerja rentan itu, sebagai upaya pemerintah dalam menjalankan amanat instruksi presiden nomor 2 tahun 2021 dan nomor 4 tahun 2022 tentang perlindungan sosial bagi pekerja rentan.
"jaminan sosial ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja," terang isnan.
isnan mengatakan, selain meningkatkan kesejahteraan, program jaminan sosial juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pekerja. sehingga pekerja dapat bekerja dengan tenang tanpa harus khawatir akan risiko yang mungkin terjadi.
"kami harap program ini memberikan perlindungan menyeluruh bagi pekerja, baik formal maupun informal," tambahnya.
baca juga:polisi berpangkat bripka disanksi ptdh, dinas polresta bengkulu ini pelanggarannya
tidak hanya itu, isnan mengatakan, program jaminan sosial bagi pekerja rentan itu, juga akan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. tentunya, ketika pekerja sejahtera, maka kemiskinan akan berkurang. untuk itu, diharapkan kedepan, program ini dapat terus berjalan dengan baik dan semakin banyak pekerja yang terlindungi. (eko/indri)