Di sisi lain, Sultan mengatakan, lembaga DPD RI kedepan dapat memberikan kewenangan yang besar kepada masyarakat. Terutama dalam menghadapi tantangan kebangsaan dan otonomi daerah yang semakin besar.
BACA JUGA:Satu Desa Terbaik Segera Ditetapkan untuk MengikutiL lomba Ini
"Ke depan tidak lagi mengamandemen konstitusi untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Karena semangat politik yang serampangan itu akan berkonsekuensi pada pembubaran lembaga DPD dan lembaga negara lainnya yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945," tegasnya.
Untuk itu, pihaknya kedepan akan berupaya penuh untuk memperkuat peran DPD RI. Sehingga kerja yang dihasilkan, bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luar. Termasuk bisa memberikan intervensi penuh terhadap kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Motivasi politik kami adalah agar kewenangan lembaga ini menjadi kuat, dan itu akan menjadi prioritas kami saat diamanahkan menjadi pimpinan DPD RI," tandas Sultan. (Eko)