Harianbengkuluekspress.id - Pemerintah Provinsi Bengkulu mendorong Asosiasi Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi Bengkulu untuk menyediakan perumahan subsidi berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) APERSI di Hotel Mercure, Kota Bengkulu, Selasa 9 Juli 2024.
Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA Denni SH MM menyampaikan, keprihatinannya terkait banyaknya perumahan subsidi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
"Kami menerima banyak laporan mengenai bangunan yang retak, miring hingga perumahan yang dibangun di lahan rawan banjir. Hal ini sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah," ujar Denni.
Pemerintah berharap APERSI Bengkulu dapat segera mengatasi permasalahan ini.
BACA JUGA:Suku Bunga KPR Masih Tinggi, Developer Perumahan di Bengkulu Berharap Begini
BACA JUGA:Menanti Penantang Kopli Ansori di Pilkada Lebong 2024, Ini Kandidat Bakal Maju
Menurut Denni, perumahan yang tidak layak huni justru menambah beban masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan.
"Kami ingin agar perumahan subsidi tidak hanya terjangkau, tetapi juga berkualitas dan aman untuk ditempati," tambahnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPD APERSI Provinsi Bengkulu, Asman menyatakan, komitmennya untuk memperbaiki kualitas perumahan subsidi di daerah Bengkulu.
"Kami akan berusaha maksimal membangun perumahan sesuai standar yang ditetapkan. Kami juga selalu memberikan garansi untuk unit rumah yang dibeli oleh konsumen. Jika ada kerusakan, retak, dan sebagainya, akan segera kami perbaiki," tegas Asman.
Lebih lanjut, Asman menyebutkan bahwa upaya ini memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat.
"Kami butuh sinergi yang baik dengan pemerintah agar semua proses berjalan lancar," katanya.
Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah menambahkan, bahwa penyediaan perumahan subsidi memerlukan kerjasama dari berbagai elemen, terutama dalam hal perizinan dan fasilitas pendukung lainnya.
"Pada prinsipnya kami menyediakan rumah, tapi pemerintah yang melaksanakan perizinan, listrik, dan tanah. Makanya dari perizinan kami mohon dipercepat, begitu juga dengan listrik tolong dipermudah, dan sertifikasi tanah tolong dipercepat," ungkap Junaidi.