Harianbengkuluekspress.id – Bengkulu Selatan menunjukkan kemajuan dalam indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun nilai yang diraih BS yaitu 64 dan berhasil menempati posisi kedua tertinggi di Provinsi Bengkulu.
Adapun nilai MCP tertinggi sementara saat ini adalah Kota Bengkulu yang mencatat nilai 73. Peringkat ini menegaskan komitmen daerah dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
"Dari hasil evaluasi dari pihak KPK, memang Bengkulu Selatan berada di posisi kedua setelah Kota Bengkulu, mungkin itu baru sementara," ujar Hamdan kepada BE, Rabu 30 Oktober 2024.
BACA JUGA:Ramalan Cuaca di BS, Kamis 31 Oktober 2024, Akan Kembali Diguyur Hujan saat Malam
BACA JUGA:Susu Pilgub di BS Dilipat 3 Hari, Segini JumlahnyaMeski peringkat ini menunjukkan tren positif, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pengelolaan dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi tantangan.
Khususnya dalam penguatan kelembagaan, upaya memperketat kontrol BMD perlu ditingkatkan agar tidak hanya mempertahankan capaian saat ini, tetapi juga memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.
"Dan kami juga dengan seluruh OPD yang ada langsung komandoi pimpinan seluruh dokumen-dokumennya diunggah ke MCP," pesannya.
Hamdan mengatakan sejak 28 Oktober lalu Kota Bengkulu memimpin dengan nilai 73 didalam peringkat MCP. Sementara BS menyusul dengan nilai 64, diikuti Kepahiang di posisi ketiga dengan nilai 49.
"Mudah-mudahan di tanggal 31 Desember nanti nilai MCP kita (BS, red) yang terbaik. Sehingga harus tetap semangat dalam pemenuhan dokumen yang harus yang kita unggah dapat mendorong kita menjadi nomor satu," harapnya.
Sejauh ini BS dipandang telah menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ttapi tantangan dalam sistem pengawasan harus segera diatasi agar indeks MCP dapat meningkat lebih baik lagi.
BACA JUGA:Kemenag Kolaborasi Dengan KPK Perkuat Budaya Anti Korupsi, Lakukan Ini
BACA JUGA:UT Bengkulu Resmikan SALUT FKPKBM BS untuk Hadirkan Pendidikan Berkualitas
Sebab meski peringkat ini menunjukkan tren positif, pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pengelolaan dan pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) masih menjadi tantangan.
Khususnya dalam penguatan kelembagaan, upaya memperketat kontrol BMD perlu ditingkatkan agar tidak hanya mempertahankan capaian saat ini, tetapi juga memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. (Renald)