Harianbengkuluekspress.id- Kejadian pohon tumbang kerap terjadi hampir di semua kecamatan Kota Bengkulu. Hal ini disebabkan hujan disertai angin kencang yang diperkirakan akan terus terjadi hingga akhir tahun 2024.
Mengantisipasi hal itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota secara masif melakukan pemangkasan ke sejumlah pohon yang sudah tinggi.
" Kita cukup intensif melakukan pemantauan terhadap pohon-pohon yang berpotensi tumbang di seluruh wilayah kota. Dan sudah kita pangkas sebisanya," ujar Kepala DLH kota, Riduan.
Meski dilakukan sejumlah antisipasi namun DLH tak memiliki alat memadai untuk melakukan pemangkasan secara maksimal.
BACA JUGA:Dinkes Provinsi Bengkulu Ajak Warga Lawan Penyakit DBD, Begini Caranya
BACA JUGA:Dorong Pemuda Jadi Petani, Begini Kata Kadis TPHP Provinsi Bengkulu
Untuk memaksimalkan pemangkasan pohon besar itu, minimal dibutuhkan mobil tangga dengan tinggi 17 meter. Sedangkan DLH hanya memiliki 1 unit mobil tangga yang panjangnya hanya 10 meter.
Disampaikan Riduan, jika pihaknya memaksakan untuk memangkas dengan tangga yang kecil maka dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan bagi petugas.
Selain itu, juga menimbulkan kerusakan parah di median jalan hingga merusak tiang dan jalur kabel listrik.
" Pohon itu semakin tinggi semakin berat diatasnya. Kalau kita paksa potong tetapi tangganya kecil, nanti bentangan pohon itu terlalu panjang. Ketika jatuh akan merusak sekitarnya," sampai Riduan.
Untuk memenuhi sarana itu, DLH tidak memiliki cukup anggaran. Seperti pengadaan 1 unit mobil tangga setidaknya dibutuhkan Rp 2-3 miliar.
BACA JUGA:BEM Unib Gelar Pesta Rakyat, Ridhoan : Ini Sebagai Refleksi Tiga Nilai Utama
BACA JUGA: KH Zainuddin MZ Sarankan Lakukan Ini, Insya Allah Hidup Tenang dan Masa Depan Cerah
Menginggat APBD kota terbatas, pihaknya hanya memaksimalkan kondisi peralatan yang ada. Namun, ia berharap agar di pemerintahan provinsi Bengkulu yang baru nantinya, dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan di Kota Bengkulu.
Sehingga, adanya alokasi dari APBD provinsi yang bisa disalurkan demi kepentingan masyarakat.