BENGKULU, BE - Realisasi dana desa di Provinsi Bengkulu hingga awal November 2023 telah mencapai angka sebesar Rp 913 miliar. Dari Pagu Anggaran sebesar Rp 1,080 triliun lebih. Hanya saja, meskipun telah mengalami progres signifikan, masih terdapat dana sebesar Rp 167 miliar yang belum direalisasikan. Bayu menyatakan optimisme bahwa hingga akhir tahun, realisasi dana desa di Bengkulu dapat mencapai 100 persen.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya mengungkapkan kepada BE, Rabu (29/11), "Kami terus berupaya untuk memastikan seluruh dana desa terserap dengan optimal, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat."
Menurut Bayu, dana desa yang telah direalisasikan digunakan untuk berbagai proyek pembangunan lokal, termasuk infrastruktur jalan, pembenahan sarana kesehatan, dan peningkatan sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.
"Dana desa yang telah direalisasikan digunakan untuk berbagai proyek pembangunan lokal, termasuk infrastruktur jalan, pembenahan sarana kesehatan, dan peningkatan sektor pendidikan. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa," kata Bayu.
Bayu mengaku, karena dana desa terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah pusat terus memberikan dukungan maksimal dalam pengelolaan dan penyaluran dana desa. Bahkan, Kemenkeu pada 2024 menegaskan komitmen mereka untuk memastikan setiap desa mendapatkan alokasi dana yang sesuai untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Kita senang karena dana desa akan kembali disalurkan pada 2024," ujarnya.
Pemerintah daerah Bengkulu menyambut baik pencapaian realisasi dana desa yang sudah mencapai Rp 913 miliar. Gubernur Bengkulu, Prof Dr Rohidin Mersyah MMA bersama dengan jajaran pemerintah daerah, berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengelolaan dana tersebut agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif secara maksimal.
"Untuk memastikan efektivitas penggunaan dana desa, pemerintah setempat melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam penentuan prioritas proyek. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa," ujar Rohidin.
Meskipun mengalami kemajuan positif, masih terdapat beberapa tantangan dalam penyerapan dana desa di Bengkulu, termasuk kendala administratif dan pemahaman di tingkat desa. Pemerintah daerah dan Kemenkeu terus berkoordinasi untuk mengatasi hambatan tersebut.
"Sebagian besar dana desa digunakan untuk proyek strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan, namun masih ada hambatan di lapangan, kami minta Pemerintah daerah dan Kemenkeu terus berkoordinasi untuk mengatasi hambatan tersebut," pungkasnya. (999)