Siswanto mengatakan, 9 desa yang menjadi desa persiapan sejak 2024 itu nantinya masih dilakukan penilaian oleh tim independen dari salah satu universitas di Provinsi Bengkulu. Jika telah dinilai layak, maka bisa ditetapkan menjadi desa definitif.
BACA JUGA:KUR BSI Rp 60 Juta, Tenor hingga 5 Tahun, Angsuran Ringan, Hanya Ini Syaratnya
BACA JUGA:Rumah Nelayan Diduga Diperjualbelikan, Harganya Rp 20 Juta Perunit, Begini Sikap Dinas Perkim BS
"Tahun 2026 nanti akan dinilai, desa ini layak atau tidak menjadi desa," tambahnya.
Sementara itu, jika 9 desa itu ada yang tidak layak menjadi desa definitif. Maka desa tersebut akan kembali ke desa induk. Jika layak, maka pemerintah pusat akan mengeluarkan nomor register sebagai desa definitif.
"Kalau belum layak, tentu kembali lagi ke desa induk," ujarnya.
Untuk desa lain di Provinsi Bengkulu, menurut Siswanto belum ada yang mengajukan sebagai desa pemekaran. Meski cukup sulit menjadi desa pemekaran, namun ada peluang ketika UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa diterapkan.
"PP UU desa yang baru ini belum turun. Nanti kita lihat, seperti apa dalam PP nya," tandas Siswanto.
Siswanto menjelaskan, pemekaran desa memiliki persyaratan ketat untuk bisa mewujudkannya.
Dikatakannya, saat ini pemekaran desa masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sebab, UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa yang telah disahkan yang baru, belum memiliki Peraturan Pemerintah (PP). Bengkulu tourism
"Kalau sekarang untuk mekarkan desa itu sangat sulit," terang Siswanto.
Dalam UU desa, banyak syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mekar dari desa induk. Seperti, batas usia Desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. Lalu, jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera, paling sedikit 4 ribu jiwa atau 800 kepala keluarga (KK).
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Hibahkan 4 Gedung ke Polresta, Ini Daftarnya
Lalu, memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung. Kemudian, memiliki sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.