MUKOMUKO,BE – Pemkab Mukomuko pada Januari 2024 ini telah ditetapkan Pemprov Bengkulu telah menjadi salah satu daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi di Provinsi Bengkulu. Tindaklanjuti pasca ditetapkannya Kabupaten Mukomuko sebagai salah satu daerah rujukan tingkat inflasi di Provinsi Bengkulu dengan telah mengundang TPID Kabupaten Mukomuko untuk hadir ke Bengkulu beberapa hari lalu.
BACA JUGA:Bantuan Bibit Cabai dan Tomat Harus Ini
BACA JUGA:1.228 SR Gratis di Benteng Segera Terpasang, Ini Lokasinya
“Kita sudah diundang rapat ke Bengkulu yang salah satu agendanya terkait pembahasan tentang program penanganan inflasi dan evaluasi pertumbuhan ekonomi, termasuk sosialisasi metodelogi pengukuran daerah indeks harga konsumen (IHK) Kabupaten Mukomuko,” ujar Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mukomuko Dr Abdiyanto SH MSi CLA.
Menurutnya, adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemkab Mukomuko salah satunya menggerakkan warga di daerah ini untuk menanam tanaman pangan secara serentak. Seperti padi, jagung, cabai, bawang dan tanaman pangan lainnya. Gerakan menanam yang kini terus digalakkan pemerintah merupakan salah satu upaya penanggulangan inflasi akibat dampak kelangkaan yang dapat mengakibatkan melonjaknya harga pangan serta untuk mewujudkan Kabupaten Mukomuko sebagai daerah lumbung pangan. “Jikalau kita tidak punya lahan luas, cukup kita manfaatkan lahan pekarangan rumah. Mari menanam tanaman pangan serentak,” ajaknya. Abdiyanto juga menyampaikan, sejak awal 2024 ini, pihaknya mulai mempersiapkan langkah-langkah strategis dan program kerja pengendalian inflasi di daerah dalam rangka menjaga stabilisasi dan terkendalinya inflasi di Provinsi Bengkulu pada level yang paling rendah. Untuk mensukseskan pengendalian inflasi di Kabupaten Mukomuko khususnya, dan umumnya di Provinsi Bengkulu.
“Untuk mewujudkannya butuh peran dan keterlibatan dari semua stakeholder. Kami akan terus bekerja keras bersama TPID Kabupaten Mukomuko untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan pangan,” bebernya.
Sedangkan terkait dengan kegiatan pasar murah terintegrasi, lanjutnya, besar kemungkinan masih akan dilakukan tahun ini. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP). Sebab pasar murah terintegrasi adalah salah satu inovasi kegiatan pengendalian inflasi yang bersinergi antara anggota TPID dan non anggota TPID.(900)