KEPAHIANG, BE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemkab Kepahiang belum mencapai kata sepakat terkait dana hibah Pilkada 2024.
KPU Kabupaten Kepahiang ngotot bertahan dengan anggaran Rp23 miliar sesuai verifikasi Kesbangpol, sementara Pemkab Kepahiang hanya menyediakan anggaran sebesar Rp 17 miliar, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Akibatnya, dalam rapat akhir antara KPU Kabupaten Kepahiang, Bawaslu Kabupaten Kepahiang dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kepahiang berakhir deadlock atau jalan buntu alias tidak ada kesepakatan.
Bahkan KPU Kepahiang mengancam tidak akan melaksanakan Pilkada bila anggaran bertahan di Rp17 miliar.
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kepahiang, Indra SE menegaskan KPU tidak akan menandatangani Naskah
Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) jika alokasi hibh Pilkada hanya Rp 17 miliar.
"Sangat memungkinkan Kepahiang tidak ada Pilkada, bila anggaran hanya Rp 17 miliar, yang jelas KPU tidak akan tanda tangan NPHD," tegas Indra.
Indra mengaku, sangat memungkinkan Pilkada 2024 batal dilaksanakan di Kepahiang. Karena alokasi dana yang disiapkan tidak mencukupi untuk melaksanakan semua tahapan.
Kalaupun tidak batal, lanjutnya, pelaksanaan Pilkada tidak akan berjalan maksimal sesuai yang diinginkan.
"Perihal kemungkinan Pilkada batal sangat memungkinkan, jika anggaran tidak ditambah. Dengan anggaran Rp 17 miliar itu, sulit untuk menjalankan tahapan Pilkada 2024. Karena untuk kebutuhan badan adhoc (PPK dan PPS termasuk sekretariatnya) sudah diangka Rp 13 miliar," tuturnya.
Artinya dengan anggaran hibah yang tersedia Rp 17 miliar itu, hanya tersisa Rp 4 miliar lagi untuk melaksanakan tahapan seperti, pengadaan logistik, debat, sosialisasi, pemeriksaan kesehatan bakal calon dan sejumlah tahapan lainnya.
"Rasionalisasi yang dilakukan Pemkab Kepahiang sebelumnya hanya menghitung badan adhoc itu PPK dan PPS saja. Tapi tidak menghitung kegiatan yang memerlukan anggaran dalamnya, seperti operasional sekretariat termasuk juga asuransi untuk badan adhoc," terangnya.
Indra juga menjelaskan, berkaca pada Pilkada sebelumnya, Pilkada kali ini harusnya membutuhkan keuangan yang lebih besar.
"Untuk harga satuan barang saja sekarang sudah mengalami kenaikan, baik dari jenis logistik dan juga lainnya. Kita ambil contoh kecil, dari harga BBM saja sekarang sudah mengalami kenaikan beberapa kali. Jadi sudah sepantasnya anggaran yang diberikan untuk Pemilu bertambah," tandasnya.