PKPU Akomodir Rohidin Maju Pilgub, Ini Pandangan Pengamat Hukum Universitas Bengkulu

Reporter: Eko Putra Membara |

Editor: Zalmi Herawati |

Minggu , 05 May 2024 - 21:04

Pengamat Hukum Universitas Bengkulu, Ahmad Wali.--

Wali mengatakan, soal kemungkinan sengketa hasil Pilkada, tentu bisa diajukan ke MK nanti. Sebab, masih ada berpeluang menjadi perdebatan argumentasi Hukum diantara 9 Hakim MK. Apakah Putusan MK akan Konsisten tetap berpedoman Kepada Putusan MK Nomor 02 /PUU-XXI/2023. Atau justru MK membuat Putusan yang baru mengabaikan Putusan MK sebelumnya.

"Karena MK sebenarnya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik di tingkat Pemerintah Pusat NKRI. Sebagaimana Putusan MK terhadap permohonan Capres 01 dan Capres 03 kemarin," ungkapnya.

Wali menjelaskan, jika Draft Peraturan KPU RI ini disahkan maka Mengikat Para Penyelenggara Pemilukada 2024 terutama KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota. Semua akan tunduk kepada Peraturan KPU RI sebagai Penyelenggara Pemilukada. Karena urusan berhadapan dengan MK menjadi Urusan KPU RI sebagai Lembaga Negara Independen yang diberikan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilukada

"Inilah kelemahan di Indonesia supremasi hukum seringkali kalah oleh kepentingan ego masing-masing Lembaga Negara yang merasa memiliki kewenangan mereka masing-masing. Itulah Hukum Indonesia antara Teori Hukum Tata Negara yang ideal dengan kenyataan praktik bisa saja berbeda," tegasnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Prof Dr Hazairin, SH Bengkulu Rendra Edwar Fransisko SH MH menilai Rohidin Mersyah masih bisa kembali mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur Bengkulu periode 2024-2029. Sebab, masa jabatan Rohidin Mersyah sebagai Gubernur definitif hanya 2 tahun, 2 bulan, 2 hari, dan belum mencapai 2,5 tahun dalam satu periode.

Tugas Rohidin Mersyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan.

Menurutnya, frasa menjabat secara definitif dan penjabat sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 02/PUU-XXI/2023 tidak dimaksudkan untuk frasa pelaksana tugas.

"Sehingga, pelaksana tugas tidak menjadi subjek dalam putusan tersebut," jelas Rendra.

Ia menambahkan, Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas kepala daerah selama kepala daerah diberhentikan sementara, tidak bisa disebut pernah menjabat sebagai Gubernur.

"Logikanya, kalau menjabat Pelaksana Tugas Gubernur sama dengan Gubernur, maka ada dua Gubernur pada saat bersamaan," tutur Rendra

Lebih lanjut, Rendra menyebutkan Rohidin Mersyah tidak pernah dilantik sebagai Pelaksana Tugas Gubernur. Sehingga tidak terhitung dimulainya masa jabatan.

"Rohidin ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Gubernur hanya dengan Surat Mendagri, bukan Keppres dan tidak dilantik," tandasnya. (Eko Putra Membara)

pkpu akomodir rohidin maju pilgub, ini pandangan pengamat hukum universitas bengkulu                            harianbengkuluekspress.id - pakar hukum tata negara dari universitas bengkulu (unib) ahmad wali sh mh menyampaikamn pendapatnya atas  draf rancangan peraturan kpu ri yang dinilai tidak menjadikan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 02/puu-xxi/2023 sebagai dasar hukumnya.
menurut wali, draf rancangan pkpu yang masuk tahapan uji publik sebelum disahkan dalam pleno kpu ri tersebut, berpotensi menguntungkan posisi hukum petahana. seperti, rencana gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah bakal maju kembali dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 27 november 2024. termasuk gusnan mulyadi dapat maju kembali sebagai calon bupati bengkulu selatan. dua kepala daerah itu, dipastikan bisa maju dalam pilkada serentak tahun ini. 
sebab, dalam pkpu itu, menyebutkan dalam pasal 19, syarat belum pernah menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 
dalam poin a, penghitungan 2 kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama yaitu masa jabatan pertama selama 5 tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama dua setengah tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan kepala daerah.
baca juga:jangan lengah bahaya dbd, ini yang harus dilakukan segera 
baca juga:200 komunitas meriahkan jalan santai bank indonesia bengkulu
"secara teori hukum tata negara, draf rancangan pkpu ini bermasalah karena bertentangan dengan putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023," tegas wali, minggu 5 mei 2024.
ia menambahkan, kpu ri seharusnya berpedoman pada undang-undang dan putusan mk yang setingkat dengan undang-undang sebagai dasar dalam menyusun pkpu.
"jika draf rancangan pkpu ini disahkan, maka akan mengikat para penyelenggara pemilu dan peserta pilkada 2024," tutur wali.
lebih lanjut, wali memprediksi bahwa rancangan pkpu ini akan membuka celah hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan judicial review ke mahkamah agung ri.
baca juga:wabup: generasi muda diminta cintai al-quran, begini caranya
"konsekuensi berikutnya, hasil pilkada bisa digugat ke mk dengan permohonan sengketa hasil pilkada dan permintaan diskualifikasi," jelasnya.
ia pun mempertanyakan konsistensi mk jika nantinya harus kembali menguji draf rancangan pkpu ini dengan putusan mk nomor 02/puu-xxi/2023.
"secara keseluruhan, draf rancangan pkpu ini dinilai cacat hukum dan berpotensi menimbulkan polemik dalam penyelenggaraan pilkada 2024," terang wali.
wali mengatakan, soal kemungkinan sengketa hasil pilkada, tentu bisa diajukan ke mk nanti. sebab, masih ada berpeluang menjadi perdebatan argumentasi hukum diantara 9 hakim mk. apakah putusan mk akan konsisten tetap berpedoman kepada putusan mk nomor 02 /puu-xxi/2023. atau justru mk membuat putusan yang baru mengabaikan putusan mk sebelumnya.
baca juga:percepat tender proyek fisik, ini pernyataan wakil ketua dprd kota bengkulu 
"karena mk sebenarnya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuatan politik di tingkat pemerintah pusat nkri. sebagaimana putusan mk terhadap permohonan capres 01 dan capres 03 kemarin," ungkapnya.
wali menjelaskan, jika draft peraturan kpu ri ini disahkan maka mengikat para penyelenggara pemilukada 2024 terutama kpu provinsi/kpu kabupaten/kpu kota. semua akan tunduk kepada peraturan kpu ri sebagai penyelenggara pemilukada. karena urusan berhadapan dengan mk menjadi urusan kpu ri sebagai lembaga negara independen yang diberikan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilukada
"inilah kelemahan di indonesia supremasi hukum seringkali kalah oleh kepentingan ego masing-masing lembaga negara yang merasa memiliki kewenangan mereka masing-masing. itulah hukum indonesia antara teori hukum tata negara yang ideal dengan kenyataan praktik bisa saja berbeda," tegasnya.
dosen fakultas hukum universitas prof dr hazairin, sh bengkulu rendra edwar fransisko sh mh  menilai rohidin mersyah masih bisa kembali mendaftarkan diri sebagai calon gubernur bengkulu periode 2024-2029. sebab, masa jabatan rohidin mersyah sebagai gubernur definitif hanya 2 tahun, 2 bulan, 2 hari, dan belum mencapai 2,5 tahun dalam satu periode.
baca juga:percepat tender proyek fisik, ini pernyataan wakil ketua dprd kota bengkulu 
tugas rohidin mersyah sebagai pelaksana tugas (plt) gubernur tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan.
menurutnya, frasa menjabat secara definitif dan penjabat sementara dalam putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 02/puu-xxi/2023 tidak dimaksudkan untuk frasa pelaksana tugas.
"sehingga, pelaksana tugas tidak menjadi subjek dalam putusan tersebut," jelas rendra.
ia menambahkan, wakil gubernur yang melaksanakan tugas kepala daerah selama kepala daerah diberhentikan sementara, tidak bisa disebut pernah menjabat sebagai gubernur.
baca juga:pppk 2023 segera terima sk, segini jumlahnya
"logikanya, kalau menjabat pelaksana tugas gubernur sama dengan gubernur, maka ada dua gubernur pada saat bersamaan," tutur rendra
lebih lanjut, rendra menyebutkan rohidin mersyah tidak pernah dilantik sebagai pelaksana tugas gubernur. sehingga tidak terhitung dimulainya masa jabatan.
"rohidin ditunjuk sebagai pelaksana tugas gubernur hanya dengan surat mendagri, bukan keppres dan tidak dilantik," tandasnya. (eko putra membara)