Pemutihan Pajak Kendaraan di Bengkulu Segera Diberlakukan, Berikut Jadwalnya

Reporter: Eko |

Editor: Dendi S |

Selasa , 07 May 2024 - 21:19

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menerima audiensi Plt Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Cucu Supriatna di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Selasa, 7 Mei 2024.-Istimewa/Bengkulu Ekspress-

Haryadi mengatakan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor itu, diharapkan dapat mendorong para wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya untuk segera melakukan pembayaran. Karena program tersebut akan memberikan keringanan bagi kendaraan yang mati pajak.

"Targetnya, wajib pajak yang belum membayar pajak menjadi tertib dan ini merupakan kebijakan luar biasa dari Pak Gubernur untuk masyarakat," tuturnya.

Haryadi menjelaskan, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Bengkulu, Dinas Perhubungan (Dishub), dan pihak lainnya. Tentunya untuk merumuskan detail pelaksanaan program pemutihan pajak ini. Sosialisasi juga akan dilakukan agar dapat menjangkau target optimal.

"Bulan ini kebijakannya akan segera diputuskan dan akan kita sosialisasikan," tandasnya.

Tingkatkan Pajak Daerah

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan melakukan penandatangan kerja sama terkait pengoptimalan pajak daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung, Cucu Supriatna mengatakan, kerja sama itu untuk meningkatkan perolehan dan optimalisasi pajak daerah.

"Saya datang ke sini untuk bersilaturahmi dan ingin memulai perjanjian kerja sama terkait peningkatan maupun pengoptimalan pajak daerah," ujar Cucu, saat melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Gedung Daerah Provinsi Bengkulu, Selasa 7 Mei 2024.

Dijelaskannya, penerimaan pajak daerah tentu untuk menghimpun seluruh potensi pajak. Maka pertukaran data terkait pajak daerah di Provinsi Bengkulu juga sangat diperlukan.

"Sudah hampir di seluruh provinsi. Harapannya kami bisa bertukar data dengan Pemerintah Daerah terkait pajak dan lain-lain," tambahnya.

Cucu meyakini sinergi antara DJP dan Pemprov Bengkulu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

"Dengan data yang lengkap dan akurat, kami optimistis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya berimbas pada peningkatan penerimaan pajak daerah," tutur Cucu.

Sementara itu, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan kerja sama yang akan dilakukan itu, tentu akan pengoptimalan pajak daerah oleh Dirjen Pajak.

pemutihan pajak kendaraan di bengkulu segera diberlakukan, berikut jadwalnya                            harianbengkuluekspress.id - program pemutihan pajak kendaraan bermotor kembali dilanjutkan oleh gubernur bengkulu prof h rohidin mersyah. rencananya, pemutihan pajak kendaraan bermotor akan berlakukan pada bulan mei ini dan paling lambat pada bulan juni mendatang.
"kita mulai mei, juni nanti," kata gubernur bengkulu, rohidin mersyah, selasa, 7 mei 2024.
menurut rohidin, program pemutihan pajak kendaraan bermotor tersebut sudah ditunggu masyarakat. sebab, antusiasme masyarakat untuk program tersebut masih sangat tinggi.
"saya mendapatkan masukan dari masyarakat, agar program pemutihan pajak diberlakukan lagi," ungkapnya.
program pemutihan pajak kendaraan bermotor itu, menurut rohidin, selain meringankan bagi kendaraan yang sudah lama mati pajak. juga memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli daerah (pad). berdasarkan realisasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor (pkb) pada tahun 2023, program pemutihaan pajak kendara bermotor  berhasil mencatatkan realisasi sebesar rp 429 miliar. 
baca juga:percepat program replanting sawit, disbun bu gelar sosialisasi pksp
baca juga:pemkot target penghargaan kla meningkat, ini program dinas dukcapil kota bengkulu 
berasal dari pembebasan denda pajak kendaraan bermotor rp 287 miliar dan penghapusan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) rp 162 miliar.
"program pemutihan pajak ini memberikan pad positif bagi daerah," beber rohidin.
jika berkaca pada tahun sebelumnya, ada tiga program yang bisa dimanfaatkan oleh pemilik kendaraan bermotor. ada pembebasan tunggakan pajak kendaraan bermotor (pkb), pembebasan denda pkb dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (swdkllj), serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb) kepemilikan kedua dan seterusnya.
"segera bisa direalisasikan," tuturnya.
sementara itu, kepala badan pengelolaan keuangan daerah (bpkd) provinsi bengkulu, dr haryadi spd mm msi mengatakan, program pemutihan pajak akan dimulai pada bulan mei dan berlangsung hingga akhir tahun.
program ini berlaku untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.  
"hasil rapat tim pembina samsat dan koordinasi dengan gubernur  menghasilkan keputusan untuk melaksanakan program pemutihan pajak ini," jelas haryadi.
haryadi mengatakan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor itu,  diharapkan dapat mendorong para wajib pajak yang belum melunasi kewajiban pajaknya untuk segera melakukan pembayaran. karena program tersebut akan memberikan keringanan bagi kendaraan yang mati pajak.  
"targetnya, wajib pajak yang belum membayar pajak menjadi tertib dan ini merupakan kebijakan luar biasa dari pak gubernur untuk masyarakat," tuturnya.
haryadi menjelaskan, pihaknya saat ini masih berkoordinasi dengan direktorat lalu lintas (dirlantas) polda bengkulu, dinas perhubungan (dishub), dan pihak lainnya. tentunya untuk merumuskan detail pelaksanaan program pemutihan pajak ini. sosialisasi juga akan dilakukan agar dapat menjangkau target optimal.
"bulan ini kebijakannya akan segera diputuskan dan akan kita sosialisasikan," tandasnya.
 
tingkatkan pajak daerah
 
di sisi lain, pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu akan melakukan penandatangan kerja sama terkait pengoptimalan pajak daerah.
pelaksana tugas (plt) kepala kantor wilayah direktorat jenderal pajak (djp) bengkulu dan lampung, cucu supriatna mengatakan, kerja sama itu untuk meningkatkan perolehan dan optimalisasi pajak daerah.
"saya datang ke sini untuk bersilaturahmi dan ingin memulai perjanjian kerja sama terkait peningkatan maupun pengoptimalan pajak daerah," ujar cucu, saat melakukan audiensi dengan gubernur bengkulu rohidin mersyah di gedung daerah provinsi bengkulu, selasa 7 mei 2024.
dijelaskannya, penerimaan pajak daerah tentu untuk menghimpun seluruh potensi pajak. maka pertukaran data terkait pajak daerah di provinsi bengkulu juga sangat diperlukan.
"sudah hampir di seluruh provinsi. harapannya kami bisa bertukar data dengan pemerintah daerah terkait pajak dan lain-lain," tambahnya.
cucu meyakini sinergi antara djp dan pemprov bengkulu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
"dengan data yang lengkap dan akurat, kami optimistis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya berimbas pada peningkatan penerimaan pajak daerah," tutur cucu.
sementara itu, gubernur bengkulu rohidin mersyah mengatakan kerja sama yang akan dilakukan itu, tentu akan pengoptimalan pajak daerah oleh dirjen pajak.
"mudah-mudahan ini segera terealisasi dan harapan kita dengan ini pengoptimalan pajak meningkat," terang rohidin.
rohidin menjelaskan kerja sama itu nantinya diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemprov bengkulu dan djp dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. termasuk mendorong penerimaan pajak daerah.
"dengan data yang lengkap dan akurat, kami optimistis dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya berimbas pada peningkatan penerimaan pajak daerah," tegasnya.
rohidin mengungkapkan penandatanganan kerjasama antara pemprov bengkulu dan djp akan dilaksanakan pada bulan agustus mendatang di jakarta.
"insya allah agustus kita penandatanganan kerja sama tersebut yang nanti akan digelar di jakarta," tutup rohidin. (151)