MK Putus Sengketa Pileg Benteng 2024, DPC PPP Bakal Lakukan Ini

Reporter: Bakti |

Editor: Asrianto |

Rabu , 22 May 2024 - 14:22

Ketua DPC PPP Kabupaten Benteng, Fepi Suheri SSos, akan segera menyurati KPU Benteng terkait tindaklanjut putusan MK-Bakti/Bengkulu Ekspress-

Dengan hakim anggota yakni Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Hani.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengambulkan penarikan kembali permohonan pemohon, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN).

Lalu, menyatakan permohonan dalam perkara nomor 192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 bertanggal 23 April 2024 mengenai permohonan pembatalan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pemilu secara nasional dalam Pemilu tahun 2024 sepanjang perolehan suara di Dapil 3 Benteng untuk Pemilu Anggota DPRD Benteng, ditarik kembali.

Selanjutnya, menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera MK untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. (Bakti)

mk putus sengketa pileg benteng 2024, dpc ppp bakal lakukan ini                            harianbengkuluekspress.id-majelis hakim mahkamah konstitusi (mk) sudah menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan sengketa pemilihan legislatif (pileg) daerah pemilihan (dapil) 3 bnegkulu tengah (benteng).
oleh karena itu, dewan pimpinan cabang (dpc) partai persatuan pembangunan (ppp) benteng bakal melayangkan surat ke komisi pemilihan umum ( kpu) benteng
tujuannya, agar penetapan anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten benteng yang dilakukan oleh kpu kabupaten benteng tetap  berpedoman pada keputusan kpu benteng nomor 442 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dprd benteng tertanggal 17 maret 2024.
baca juga:mk putus sengketa pileg 2024, ini kata bawaslu benteng
baca juga:hakim mk putuskan sengketa pileg 2024, begini sikap kpu benteng
dimana, dalam surat keputusan nomor 442, dengan tegas menyebutkan bahwa surat keputusan kpu nomor 439 tahun 2024 tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilu anggota dprd kabupaten benteng dan keputusan kpu benteng nomor 441 tahun 2024 tentang perubahan keputusan kpu nomor 439 tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilu anggota dprd benteng tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
"saat ini kami menunggu salinan putusan mk. setelah itu, kami akan menyurati kpu benteng dan ditembuskan ke kpu provinsi dan kpu ri terkait masalah perhitungan ulang yang dilakukan oleh kpu.  dimana, hasil perhitungan ulang didapati bahwa perolehan suara ppp di dapil 3 kabupaten benteng lebih unggul 3 suara daripada perolehan suara pan. silahkan kpu benteng menyikapi hal itu," kata ketua dpc ppp kabupaten benteng, fepi suheri ssos, rabu, 22 mei 2024.
apabila nanti kpu tetap mempedomani surat keputusan nomor 439 (hasil perhitungan di tahura,red), sambung fepi, ppp tentu saja tak akan berdiam diri.
ppp akan menempuh jalur hukum dan membawa permasalahan ini ke ranah pidana.
"jika nanti kpu tetap mempedomani surat keputusan nomor 439, artinya mereka tak mengakui surat keputusan nomor 442 ( hasil perhitungan ulang di pendopo rumdin bupati,red) yang diteken oleh kpu sendiri. kami akan menempuh jalur hukum," pungkas fepi.
baca juga:mk gelar sidang sengketa pileg benteng 2024, ini putusannya
baca juga:bmkg prediksi seminggu ke depan 32 daerah di indonesia alami cuara ekstrem, ini daftarnya
sebelumnya sidang sengketa pemilihan legislatif (pileg) 2024 kabupaten bengkulu tengah (benteng) daerah pemilihan (dapil) 3 selesai digelar, pukul 20.47 wib, selasa, 21 mei 2024.
sidang terbuka dengan agenda pengucapan putusan/ketetapan yang dipimpin oleh hakim ketua, suhartoyo dan
dengan hakim anggota yakni saldi isra, arief hidayat, anwar usman, enny nurbaningsih, daniel yusmic p foekh, m guntur hamzah, ridwan mansyur, dan arsul hani.
mahkamah konstitusi (mk) memutuskan untuk mengambulkan penarikan kembali permohonan pemohon, yaitu partai amanat nasional (pan).
lalu, menyatakan permohonan dalam perkara nomor 192-01-12-07/phpu.dpr-dprd-xxii/2024 bertanggal 23 april 2024 mengenai permohonan pembatalan keputusan kpu nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional dalam pemilu tahun 2024 sepanjang perolehan suara di dapil 3 benteng untuk pemilu anggota dprd benteng, ditarik kembali.
baca juga:hampir 10 juta pemuda indonesia nganggur, lulusan s1-s3 capai 452.713 orang
baca juga:disnakeswan sebut kebutuhan hewan kurban di bengkulu capai 15.246 ekor, berikut sebarannya 
selanjutnya, menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan panitera mk untuk mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. (bakti)