Desak Lunasi TPP, Ini Alasan Anggota DPRD Kota Bengkulu

BENGKULU, BE - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga kini belum terbayarkan sejak Juni-September. Dalam hal ini, dewan mendesak Pemerintah Kota Bengkulu, segera melunasi piutang TPP tersebut, karena sudah teranggarkan dalam APBD perubahan 2023. 

"Semua sudah teranggarkan dalam APBDP dan TPP sudah menjadi prioritas karena itu hak ASN," ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu Marliadi, Sabtu (21/10), kepada BE. 

Diketahui, dalam sebulan alokasi anggaran untuk TPP ASN disiapkan sekitar Rp 9 miliar. TPP yang paling besar diterima oleh Sekretaris Daerah pemkot sekitar Rp 40 juta per bulan dan terendah diterima ASN di puskesmas sebesar Rp 600 ribu per bulan. Terhambat tidaknya TPP juga dipengaruhi dengan kemampuan Pemkot dalam capaian pendapatan daerah. 

"Dalam konteks pembahasan anggaran tidak ada pengurangan pagu TPP, tetapi dalam praktiknya silahkan pemegang kas menyesuaikan keadaan kas kita," bebernya. 

Sebelumnya, Pemkot sempat diisukan dengan rencana pemotongan TPP ASN. Hal ini ditandai pula dengan adanya unjuk rasa yang dilakukan para tenaga kesehatan (nakes) beberapa waktu lalu karena tidak adanya kejelasan terhadap pelunasan TPP tersebut. Namun, isu ini dibantah oleh Pemkot dan akan menjamin pembayaran sisa TPP tersebut akan terbayarkan. 

Marliadi menambahkan, agar pemkot bisa mengelola keuangan dengan maksimal dan mengutamakan pembayaran baik yang menjadi hak ASN termasuk hak pihak ketiga yang sudah melakukan kerjasama. Terkait pendapatan daerah yang belum maksimal maka diharapkan ada terobosan untuk mengejar potensi pendapatan tersebut. 

"Ini menjadi PR keseluruhan bagi pemkot sehingga hal seperti ini tidak sering terjadi. Makanya, pendapatan daerah itu dialokasikan menyesuaikan kewajiban," imbuhnya. (805)