Pejabat Bolos Sidang Paripurna, Dewan Provinsi Meradang

Reporter: Eko |

Editor: Dendi |

Selasa , 28 May 2024 - 21:33

DPRD Provinsi Bengkulu saat menggelar sidang paripurna, Selasa, 28 Mei 2024. Tampak kursi untuk pejabat Pemprov banyak yang kosong. -IST/BE -

pejabat bolos sidang paripurna, dewan provinsi meradang                             harianbengkuluekspress.id - dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu menggelar sidang paripurna, selasa, 28 mei 2024. 
ada 2 agenda sidang paripurna ini yakni penyampaian jawaban gubernur bengkulu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda tentang perubahan kedua peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi bengkulu, dan jawaban tim pengusul (bapemperda) terhadap pandangan fraksi-fraksi terhadap usulan raperda inisiatif dprd provinsi bengkulu.
hanya saja sidang paripurna ini membuat anggota dewan meradang. hal ini dikarenakan minimnya pejabat pemprov bengkulu yang hadir. 
pada saat juru bicara (jubir) bapemperda dprd, sujono menyampaikan pandangan fraksi, ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi menyampaikan interupsi dan protes.
"saat paripurna kursi opd kosong, padahal kita sedang menyampaikan usulan raperda," kata edwar dalam sidang paripurna.
baca juga:mirza maju pilwakot, ambil posisi calon wakil wali kota
baca juga:meriani rancang koalisi 4 partai besar, segera kembalikan formulir ke partai ini 
menurut edwar, banyaknya pejabat pemprov baik eselon ii maupun iii dan iv tidak hadir bentuk tidak menghormati undangan paripurna. 
padahal, paripurna itu merupakan forum tertinggi di daerah.
"ini menunjukkan tidak menghormati forum paripurna. ini adalah forum tertinggi, disaat mereka kabur itu yang kita sesalkan dan kita kecewa," tegasnya.
sebelumnya kursi undangan paripurna masih terisi. para pejabat pemprov sempat mendengarkan asisten iii setdaprov bengkulu, nandar munadi mewakili gubernur bengkulu menyampaikan jawaban gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas raperda tentang perubahan kedua peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi bengkulu.
namun, saat dilakukan skorsing beberapa menit, banyak pejabat pemprov tidak lagi kembali di ruangan sidang. hanya ada pejabat vertikal dan awak media yang masih duduk di ruangan paripurna.
"perda yang kita bahas ini kan berita yang sangat penting, dan itu dibacakan supaya mereka (eksekutif) dengar terkait perda perlindungan penyandang disabilitas dan penyelenggaraan pesantren. perda ini sangat penting dan ini inisiatif dari dprd, tapi mereka tidak antusias dan kita sangat disesalkan," tegas edwar.
edwar meminta kepada gubernur bengkulu agar bisa menegur pejabatnya. jangan sampai hal tersebut kembali terulang pada sidang paripurna berikutnya.
"kita minta pak gubernur menginstruksikan pada opd dapat hadir dan tidak kabur," ujarnya.
pimpinan sidang wakil ketua ii dprd provinsi bengkulu, suharto juga meminta agar asisten iii dapat mengingatkan kepada opd-nya.
"jadi yang duduk di kursi opd yang kosong itu media. ini opd-nya tidak ada. kesannya diabaikan pembahasan ini," ungkap suharto.
sementara itu, asisten iii setda provinsi bengkulu, nandar munadi mengatakan, banyak pejabat opd ini misskomunikasi terhadap sidang paripurna. banyak opd menduga rapat selesai setelah skorsing dilakukan.  
"mungkin dari opd menganggap setelah skor akan disimpulkan dan ditutup," ungkap nandar.
meski demikian, nandar mengaku akan segera memberikan peringatan kepada opd. sehingga hal tersebut tidak lagi terulang pada sidang paripurna berikutnya.
"tentu ini akan kami ingatkan lagi opd agar kehadiran sampai selesai betul," tandasnya. (151/prw)